Penelitian

Sumber daya energi fosil yang terbatas serta komitmen global Pemerintah Indonesia dalam penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) sebagai komitmen Paris Aggrement yang tertuang dalam Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to The United Nations Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim), mendorong Indonesia melakukan langkah strategis untuk mempercepat capaian bauran energi terbarukan dalam bauran energi nasional.

Unduh Kajian Kerentanan Korupsi Perpres No 112 Tahun 2022

Sejumlah potensi korupsi atau fraud teridentifikasi dalam program vaksinasi Covid-19 baik yang dilakukan secara gratis maupun gotong royong. Berikut adalah sejumlah potensi permasalahan yang ada dalam program vaksinasi Covid-19:
1. Pada tahap penganggaran, terdapat potensi adanya tumpang tindih atau kekosongan anggaran antara pusat dan daerah karena belum adanya pembagian yang jelas peran pusat dan daerah.
2. Akurasi basis data yang digunakan Pemerintah belum baik dan tidak up to date. Selain itu, sesuai amanah PP No 40 Tahun 2019 pasal 30 Pemerintah seharusnya menggunakan data NIK sebagai basis data pelaksanaan vaksinasi (layanan publik)
3. Potensi permasalahan konflik kepentingan dalam penunjukan pihak ketiga yang akan diajak bekerja sama dalam pendistribusian dan penyimpanan vaksin
4. Potensi permasalahan keterbatasan jumlah vaksinator dan juga fasilitas kesehatan atau tempat pelaksanaan vaksinasi.
5. Pada program vaksin gotong royong, terdapat potensi permasalahan pendanaan dalam pengadaan, terganggunya pelaksanaan vaksin program baik dari sisi urutan antrian target prioritas, maupun ketersediaan sarana prasarana distribusi, penyimpanan dan pelaksanaan vaksinasi.

Unduh Kajian Identifikasi Risiko Korupsi Pada Pelaksanaan Vaksin Program dan Vaksin Gotong Royong Covid-19

Pemerintah menganggarkan belanja bantuan yang sangat besar pada anggaran Kementerian/Lembaga dalam bentuk bantuan sosial (bansos) dan bantuan pemerintah (banpem). Berbeda dengan belanja bansos yang sebagian besar alokasi anggarannya berada di Kemsos, anggaran banpem tersebar di berbagai Kementerian/Lembaga karena pelaksanaannya dikaitkan dengan tugas, fungsi dan kewenangan dari masing-masing Kementerian/Lembaga tersebut. Data Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan tahun 2019-2022 (4 tahun) menunjukkan bahwa terdapat Rp432.732 triliun anggaran banpem pada 48 Kementerian/Lembaga. 

Unduh Kajian Potensi Korupsi Pada Tata Kelola Bantuan Pemerintah Di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

Mahkamah Agung (MA) yang menangani perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) merupakan pintu gerbang terakhir bagi pencari keadilan. Kewenangan para Hakim beserta aparat peradilan sangat besar dalam bidang penegakan hukum dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan kekuasaan dan bisa dipandang sebagai salah satu risiko melekat (inherent risk) di lingkungan lembaga peradilan.

Unduh Kajian Manajemen dan Penanganan Perkara di Mahkamah Agung RI