Siaran Pers

Untuk kepentingan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi suap kepada Bupati Purbalingga terkait pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Purbalingga, pada hari ini (5/6) penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan upaya hukum penahanan terhadap kelima tersangka, yaitu TSD (Bupati Purbalingga periode 2016 – 2021), HIS (Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan Pemkab Purbalingga), HK (Swasta), LN (Swasta) dan AN (Swasta).

Untuk kepentingan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi suap kepada Bupati Buton Selatan terkait proyek pekerjaan di Pemerintah Kabupaten Buton Selatan, pada hari ini (24/5) penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan upaya hukum penahanan terhadap kedua tersangka, yaitu AFH (Bupati Buton Selatan periode 2017 – 2022) dan TK (Swasta).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan seluruh pegawai negeri dan penyelenggara negara untuk menjaga komitmennya menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Penerimaan gratifikasi ini berisiko sanksi pidana sesuai dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 jo. UU No 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Dalam pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi memberi/menerima hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara terkait Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Kebumen, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan PT. PR atau PT. Tradha sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU).