Sinergitas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta menghasilkan capaian positif dalam upaya penertiban Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) sebagai aset daerah. Capaian itu ditandai dengan penyerahan aset-aset daerah dari pihak swasta selaku Pengelola kepada Pemprov. Daerah Khusus Jakarta yang berada di 6 wilayah Kota Administrasi, yakni; Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Kepulauan Seribu.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan hasil asesmen mandiri dari program Penguatan Integritas Ekosistem Perguruan Tinggi Negeri (PIEPTN), yang telah dilakukan oleh masing-masing PTN dan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN). Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana mengatakan, hasil asesmen yang telah dijalankan selama kurang lebih 1,5 bulan tersebut bukanlah rapor yang diberikan KPK untuk setiap PTN dan PTKN.

Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dari 1512 perkara yang ditangani hingga tahun 2023, mayoritas perkara berasal dari pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Oleh karena itu, penguatan peran APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) menjadi sangat penting untuk dilakukan sehingga menjadi program prioritas KPK melalui Kedeputian Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Tahun 2024 ini.

Top