Berita KPK

Konstitusi yang dibangun dalam sebuah negara secara umum disepakati sebagai aturan dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Aturan-aturan hukum tercakup di dalamnya, termasuk aturan yang bertujuan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.

Pelataran gedung KPK  Jumat (4/5) pagi terlihat lebih sibuk dari biasanya. Beberapa pekerja nampak menurunkan peralatan  dan memasang panggung menghadap ke jalan raya dan  beberapa lainnya   memasang kabel dan soundsystem di sekitar panggung. Jelang siang, mulai berdatangan tamu-tamu yang penampilannya berbeda dari pengunjung gedung KPK.

Pimpinan KPK, Laode M. Syarif menghadiri Regional Conference on Effectiveness of Anti-Corruption Agencies and Financial Intelligence Units in Fighting Corruption and Money Laundering in Africa, Senin (7/5)  di Mauritius. Konferensi tersebut dihadiri oleh lembaga anti korupsi dan Financial Intelligence Unit (FIUs) dari sejumlah negara Afrika dan perwakilan dari African Development Bank. KPK hadir sebagai pembicara atas undangan Independent Commission Against Corruption – ICAC Republik Mauritius. “Negara-negara Afrika ingin mendengarkan dan belajar dari pengalaman KPK dalam mencegah dan memberantas korupsi”, papar Laode.

Rencana kodifikasi UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) ke dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dinilai KPK tak seharusnya dilakukan. Urgensi justru hadir ketika UU Tipikor yang ada saat ini belum diperbaiki kelemahannya, misalnya dalam penindakan sektor swasta.