Sebagai upaya berkelanjutan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) senantiasa menunaikan inventarisasi melalui pemantauan dan pemberian rekomendasi terhadap aparat pengawas internal pemerintah (APIP) daerah. Beserta asistensi ini hendaklah dapat meningkatkan kapabilitas dan fungsi APIP dalam hal melakukan pengawasan dan pencegahan korupsi pada pemerintah daerah.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)  memiliki peran dalam meningkatkan pembangunan di daerah, termasuk menambah pundi-pundi pemasukan daerah untuk menyokong APBD. Untuk itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Stranas PK berkolaborasi menuntaskan sejumlah permasalahan dalam pengelolaan BUMD.

Perjalanan Roadshow Bus “Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi” tiba di kota pahlawan, Surabaya. Sejumlah rangkaian kegiatan dilakukan berkolaborasi dengan mitra KPK agar nilai antikorupsi terus membumi di bumi pertiwi. Wakil ketua KPK Johanis Tanak pun memberikan apresiasi kepada setiap pihak yang terlibat dalam menyukseskan kegiatan roadshow bus KPK di Surabaya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Tatakelola dan Pelayanan Publik Sektor Kesehatan dengan jajaran RSUD Kota Mataram pada Rabu (12/6) di RSUD Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Rakor ini bertujuan untuk membahas pencegahan potensi korupsi serta memaparkan permasalahan yang kerap terjadi di sektor fasilitas pelayanan dan kesehatan (fasyankes).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar workshop penulisan jurnalistik bagi jurnalis di Surabaya. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian kompetisi konten kreatif dan jurnalistik antikorupsi bertajuk “Suarakan Aksimu”. Melalui kompetisi ini KPK ingin mendorong setiap individu agar berani menyuarakan pendapat, ide dan aspirasi dalam pemberantasan korupsi.

Top