Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meraih Government Social Media (GSM) Award 2019 untuk kategori Best Use of Images dalam pengelolaan media sosial oleh lembaga negara. Penghargaan tersebut diserahkan oleh CEO Awrago, Karina Kusumawardani di Perpustakaan Nasional, Selasa (24/9).
Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 17 September lalu, menimbulkan wacana kontroversial. Pemberantasan korupsi dianggap sebagai penghambat masuknya investasi di negeri ini.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menindaklanjuti persoalan dugaan pelanggaran di Pantai Marita Sari dan Pulau Tegal Mas di Provinsi Lampung. Dalam kegiatan koordinasi dan supervisi ini, KPK bersinergi bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang.
Pada tahun 2018, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan program peningkatan kapasitas dalam kegiatan Secretariat Meeting yang diselenggarakan di Manila. Inisiatif ini bertujuan untuk mempromosikan dan memperkuat upaya kolaborasi antara anggota South East Asia Parties Againts Corruption (SEA-PAC) dalam mencegah dan memberantas korupsi.
Sepanjang semester I tahun 2019, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyelamatkan keuangan daerah sebesar Rp28,7 triliun dari sejumlah kegiatan pencegahan korupsi yang dilakukan di daerah. Demikian disampaikan Juru Bicara KPK Febri Diansyah.
@KPK_RI :
