Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong seluruh kepala daerah di lingkungan Provinsi Papua untuk melakukan pembenahan basis data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) atau data penerima bantuan sosial se-Provinsi Papua.
Membuat sebuah karya jurnalistik berupa laporan investigasi bukanlah hal yang mudah. Terlebih, di era digital seperti saat ini, jurnalis dalam ruang redaksi lebih banyak dialokasikan untuk berita harian, bukan investigasi. Hal ini diungkapkan Pemimpin Redaksi Narasi TV Zen RS dalam Diskusi Pemberantasan Korupsi di Pusat Edukasi Antikorupsi, Jumat (8/11).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong Pemkot Prabumulih menertibkan 120 aset. Hal tersebut disampaikan Koordinator Wilayah II KPK Abdul Haris dalam rapat monitoring evaluasi (monev) yang berlangsung pada Senin (4/11) di Kantor Pemkot Prabumulih, Sumatera Selatan. Aset tersebut berupa tanah yang masih belum bersertifikat dan enam kendaraan dinas senilai total Rp2 miliar.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan rangkaian kegiatan bimbingan teknis (bimtek) asistensi pengisian dan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) di lingkungan Pemkab Buton Selatan dan Pemkab Wakatobi. Bimtek diselenggarakan untuk mendorong pelaporan LHKPN di kedua pemkab tersebut mengingat tingkat partisipasi yang masih rendah.
Menularkan semangat antikorupsi bisa dilakukan dengan berbagai cara. Salah satu cara yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah mengedukasi masyarakat untuk bersikap kritis dan peduli dalam penyelenggaraan layanan publik.
@KPK_RI :
