Saat ini, penanganan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Indonesia yang menggunakan instrumen pasar modal masih sedikit yang berhasil diproses secara hukum, khususnya TPPU yang berasal dari tindak pidana korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sendiri sampai saat ini baru menangani dua perkara TPPU yang melibatkan pasar modal, yaitu perkara dengan terdakwa Mohammad Nazaruddin dan Bambang Irianto.
Usai dilantik Presiden RI Joko Widodo, lima pimpinan periode 2019-2023 yaitu Firli Bahuri (Ketua), Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, Nawawi Pamolango, dan Nurul Ghufron resmi menjadi nahkoda baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat, (20/12).
Sejak tahun 2017, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui tim Kordinasi dan Supervisi bidang Pencegahan (Korsupgah) telah mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membuat sebuah platform informasi dan data yang saling terintegrasi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong 12 kementerian dan lembaga negara kompak meneken Komitmen Bersama Terkait Program Peningkatan Kapasitas dan Koordinasi Penegakan Hukum di Sektor Sumber Daya Alam. Kegiatan itu dilaksanakan pada Rabu (18/12) di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi, Jakarta.
“Sangat mendesak dan penting untuk melindungi pegawai antikorupsi di belahan manapun di dunia, termasuk masa depan bagi mereka yang menjadi korban keganasan koruptor,” ujar Ketua Malaysia Anti-Corruption Comission (MACC), Tan Sri Abu Kasim Mohammed dalam sesi khusus diskusi pada konferensi negara-negara pihak penandatangan konvensi PBB menentang korupsi (COSP-UNCAC) di Abu Dhabi, Uni Emirate Arab, Senin (16/12).
@KPK_RI :
