Mencegah korupsi adalah suatu pekerjaan yang berat untuk dilakukan. Pekerjaan memberantas korupsi harus dilakukan secara bersama-sama dan membutuhkan komitmen nyata dari pimpinan tertinggi. Selain itu, strategi pencegahan korupsi diperlukan, agar bahaya korupsi dapat ditanggulangi dan celahnya dapat ditutup.
Seperti diketahui, korupsi dan penyalahgunaan narkoba merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Perlu upaya bersama, agar dua jenis kejahatan itu bisa dicegah. Karena itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Narkotika Nasional (BNN) melakukan sinergi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Mahkamah Agung (MA) membahas sistem pencegahan korupsi yang berkelanjutan di lingkungan peradilan dan MA. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Nawawi Pomolango di Gedung MA, pada Rabu (5/2).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan kesiapannya untuk mendampingi Kementerian Sosial dalam perbaikan sistem guna mencegah korupsi. Salah satu perbaikan yang perlu dilakukan, menurut Wakil ketua Alexander Marwata yakni membenahi sumber data penduduk miskin di Indonesia. Menurutnya, hingga sampai saat ini masih banyak dana bantuan sosial yang tidak tepat sasaran.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima kunjungan Duta Besar Norwegia untuk Indonesia Vegard Kaale bersama empat anggota delegasinya, yaitu Climate and Forest Counselor Marianne Johansen; Ministry of Climate and Environment Adviser Celine Gaasrud; Independent reviewer on Anti-Corruption Mark Pyman; dan Climate and Forest Adviser Susilo Ady Kuncoro.
@KPK_RI :
