Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengingatkan para pejabat di birokrasi untuk tidak menerima hadiah. Sebab, hadiah akan menjadi awal mula terjadinya korupsi. Ia juga mengutip pernyataan Presiden pertama RI Soekarno yang pernah menyebutkan bahwa korupsi adalah budaya kolonial, yaitu memberi hadiah kepada pejabat.
Sejak 2015, pemerintah mengucurkan dana desa. Dana yang besar, tentu harus diikuti oleh pengawasan terhadap pengelolaan dana desa tersebut. Karena itu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Abdul Halim Iskandar mengunjungi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (3/3), guna memperkuat pengawasan dana desa.
Dalam rangkaian kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) koordinasi supervisi pencegahan terintegrasi (korsupgah) di Provinsi Sulawesi Selatan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memfasilitasi dan menyaksikan serah terima aset berupa Stadion Mattoangin dari Yayasan Olahraga Sulawesi Selatan (YOSS) kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Senin 2 Maret 2020 jadi tonggak baru bagi segenap Insan KPK. Senin itu Kelima Anggota Dewan Pengawas KPK hadir dan memaparkan perubahan Kode Etik KPK di Auditorium lantai 3 Gedung Juang KPK.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan rapat koordinasi dan evaluasi (monev) perencanaan dan penganggaran daerah serta pengadaan barang dan jasa di Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam monev yang berlangsung pada Selasa (3/3) di Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar, juga disampaikan capaian monitoring for prevention (MCP) Pemda se-provinsi Sulsel dalam program koordinasi supervisi pencegahan terintegrasi (korsupgah) tahun 2019.
@KPK_RI :
