Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperoleh Penghargaan Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tingkat KPPN (Kantor Pelayanan Perbendahaan Negara) Jakarta VI dari Kementerian Keuangan, pada Selasa lalu (10/3).
Komisi Pemberantasan Korupsi melantik enam jaksa penuntut umum di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa (10/3). Pelantikan ini adalah salah satu upaya KPK untuk memperkuat fungsi penuntutan. Dengan penambahan ini, maka total JPU yang dimiliki KPK saat ini sebanyak 80 orang.
"Kami membuka ruang kepada KPK untuk ikut serta melakukan pengawasan bersama baik pengawasan Jenis BBM Tertentu (JBT) atau BBM subsidi (solar dan minyak tanah), Jenis BBM Khusus Penugasan (premium), maupun Jenis BBM Umum atau BBM Non subsidi," kata Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa.
Salah satu alasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk, bertujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna upaya pemberantasan korupsi. Utamanya, untuk lingkungan pemerintah daerah karena kedudukannya yang sangat dekat dengan masyarakat, termasuk peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Dalam rangka mendorong pembenahan sistem hukum Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima kunjungan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo dan jajarannya di Gedung Merah Putih KPK, Senin (9/3).
@KPK_RI :
