Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menguatkan sinergi bersama para insannya dalam mengelola keuangan negara secara kredibel untuk mencapai entitas pengelolaan yang optimal. Penguatan ini pun dilakukan tersebab keuangan negara merupakan tumpuan utama sebagai shock absorber di tengah ketidakpastian situasi ekonomi dan geopolitik.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Overseas Prosecutorial Development Assistance and Training (OPDAT) Amerika Serikat berbagi pengetahuan terkait pengelolaan barang rampasan dan benda sitaan. Kegiatan ini berlangsung di Rumah Barang Rampasan dan Sitaan (Rupbasan) KPK di Cawang, Jakarta Timur pada Rabu (17/7).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Rapat Koordinasi Kepala Daerah (Rakorkada) Penguatan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam Pemberantasan Korupsi di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, Rabu (17/7). Agenda ini dilaksanakan guna mendorong komitmen kepala daerah dalam penguatan peran dan kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus berupaya optimalkan pengamanan aset daerah. Dalam Rapat Koordinasi di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan,Makassar, Rabu (17/7), KPK mendorong agar sertifikasi tanah dan bangunan milik daerah dapat diakselerasi pelaksanaannya. Pada tahun 2024, agenda pengelolaan BMD menjadi salah satu agenda prioritas dalam mencegah korupsi di daerah.
Temuan tim gabungan Satgas Pencegahan dan Penindakan Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) wilayah V Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pendampingan lapangan di Raja Ampat, Papua Barat Daya, menunjukkan adanya indikasi kebocoran di sektor pelayanan publik. Akibatnya, ada potensi penurunan pendapatan asli daerah (PAD) yang semestinya bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
@KPK_RI :
