Usai melewati 5 kota di 2 Provinsi pulau Jawa, Bus Antikorupsi tiba di Bumi Atlas, Kota Semarang, Jawa Tengah. Semarak dari masyarakat setempat mengiringi tibanya Bus Antikorupsi di Taman Indonesia Kaya, Semarang, Kamis (11/7). Bersamaan, gelora Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerukan bahwa perilaku koruptif seyogianya dapat dicegah dengan dilandasi kesadaran diri sendiri akan bahaya korupsi sekecil apapun.
“KPK selama 10 tahun terakhir, menggelar Roadshow Bus Antikorupsi sebagai cerminan pendidikan antikorupsi. Ini juga merupakan sosialisasi dari KPK akan bahaya korupsi, sebab pemberantasan korupsi tentu tidak menjadi tugas KPK saja, ini merupakan pekerjaan rumah kita bersama,” ucap Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata dalam pembukaan Roadshow Bus ‘Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi’ di Semarang.
Lebih lanjut, Alex menyebut banyak upaya KPK melalui berbagai pendekatan. Semisal kegiatan Roadshow Bus Antikorupsi ini ataupun Anti-Corruption Film Festival (ACFFEST). Keduanya merupakan upaya KPK dalam pemberantasan korupsi melalui pendekatan pendidikan dan pencegahan.
“Namun, ini program berkelanjutan. Bagaimana harus tertanam nilai soal kejujuran, kerja keras, dan lainnya pada anak-anak yang kita ajari, bersamaan tugas orang tua sebagai role model dalam keluarga. Jangan sampai sudah belajar di sekolah nilai antikorupsi, tapi pada kenyataannya (lapangan) tidak seperti itu,” terang Alex.
Upaya lainnya menjaga pemerintahan berintegritas, KPK melakukan mitigasi dengan memotret integritas dari setiap Pemerintah Provinsi, Kota, hingga Kabupaten di wilayah Jawa Tengah melalui Survei Penilaian Integritas (SPI).
Adapun hasil SPI 2023, memperlihatkan Pemprov Jawa Tengah mendapat nilai 77,90, yang masuk kategori waspada, sementara Pemkot Semarang meraih nilai 74,80 (waspada). Dengan demikian dapat dikatakan diperlukan penguatan agar potret integritas di tiap pemerintah daerah lebih baik lagi.
“Integritas tidak bisa lepas dari pengendalian diri, sifat keserakahan dapat berujung petaka. Jangan sampai cita-cita Indonesia Emas 2045 dicederai oleh bentuk-bentuk korupsi,” tambah Alex.
Koordinasi antara KPK dan Pemprov Jawa Tengah, juga terus diperkuat. Sebagai gambaran, penguatan yang dilakukan Kedeputian Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK tergambar pada jendela Monitoring Center for Prevention (MCP).
Secara umum di lingkup Pemprov Jawa Tengah telah menunjukkan progres keberhasilan yang signifikan. Itu tergambar dari rerata MCP tahun 2023 di Pemprov Jawa Tengah, yang menunjukkan nilai 91. Khusus Pemkot Semarang, skor MCP-nya adalah 98. Sehingga, dapat disebutkan pemerintah daerah di Jawa Tengah sudah cukup efektif dalam memetakan titik rawan potensi korupsi.
Edukasi Bahaya Petty Corruption
Dalam kesempatan sama, Alex menerangkan bahwa korupsi tidak hanya bicara soal penangkapan tersangka pelaku tindak pidana korupsi saja. Tanpa disadari, perilaku koruptif sebenarnya muncul dari kebiasaan melakukan petty corruption atau perilaku koruptif skala kecil, semisal penyimpangan pelayanan publik.
“Kita dapat mencontoh Bung Hatta, yang ingin membeli sepatu asal Swiss, tapi beliau tidak dapat membelinya sampai akhir hayat, karena harus mengumpulkan uang pribadi, pun keteladan polisi Hoegeng, mereka-mereka orang berintegritas dan memiliki kapabilitas yang seharusnya jadi contoh bagi kita,” tegas Alex.
Sementara itu, PJ Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana menyambut baik rangkaian Roadshow Bus Antikorupsi KPK di Bumi Atlas. Sepakat dengan Alex, pencegahan dapat dikedepankan, bersamaan upaya penindakan pidana korupsi.
“Saat ini, Jawa Tengah sedang menghadapi tahun politik dan syukur Alhamdulillah sejauh ini terkendali dengan baik, pun kota-kota di Jawa Tengah sedang menuju kota antikorupsi, dimana sebelumnya telah terbentuk 30 desa antikorupsi berkat dukungan KPK, sehingga ke depan dapat terwujud zona berintegritas di Jawa Tengah,” pungkas Nana.
Sebagai bentuk apresiasi, KPK juga memberikan penghargaan kepada sejumlah pemerintah daerah di lingkup Provinsi Jawa Tengah yang telah membumikan nilai antikorupsi. Adapun penghargaan terkait skor SPI 2023 tertinggi hingga penertiban sertifikasi aset daerah.
Kegiatan tersebut juga dihadiri Direktur Sosialisasi dan Kampanye KPK, sejumlah pejabat daerah dan masyarakat, di antaranya; Wali Kota Semarang; Ketua DPRD Jawa Tengah, Forkopimda Semarang; Kepala OPD Provinsi; Kepala OPD Kota Semarang; Kepala Desa Antikorupsi; Perwakilan Kepala Sekolah (SMA) Berintegritas; Perwakilan Kepala Sekolah (SMP) Jujur; dan Perwakilan Kepala Sekolah (SD) Sekolah Saya.
