Sejak berangkat dari Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 25 Juni lalu, Bus Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi sudah menjelajah sembilan kota. Mulai dari Ngawi, Jawa Timur hingga Bayuwangi.
Salah satu yang menjadi perhatian Transparency International Indonesia (TII) adalah relativitas antara risiko korupsi dengan dampak korupsi terhadap partisipasi masyarakat. Hal ini terungkap saat pemantauan mandiri terhadap implementasi Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (Stranas PK) yang dilakukan di empat kota, yaitu Malang, Makassar, Semarang, dan Pekanbaru. Pemantauan dilakuan sejak bulan Juli 2018 hingga April 2019.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong penyelesaian konflik terkait kepemilikan dan pengelolaan aset di Provinsi Kepulauan Riau pada kegiatan Monitoring dan Evaluasi pada Selasa (23/7).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyosialisasikan Panduan Pencegahan Korupsi (CEK) untuk dunia usaha. Kegiatan yang diselenggarakan di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi, pada Kamis (25/7) diikuti para pelaku usaha dari sektor infrastruktur, jasa konstruksi dan kelistrikan.
Gerakan Nasional Penyelematan Sumber Daya Alam (GNP-SDA) tahap kedua, sudah berjalan selama lima tahun. Bermula dari inisiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendorong Nota Kesepahaman Bersama (NKB) Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan yang ditandatangani oleh 12 Kementerian dan Lembaga pada 11 Maret 2013.
@KPK_RI :
