Dalam menjalankan tugas, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki sekitar 1.600 pegawai, termasuk 450 pegawai di Kedeputian Penindakan, dengan anggaran sebesar Rp854 miliar. Dengan sumber daya itu, KPK telah berhasil menjerat hampir 900 koruptor dan menindak 6 korporasi dalam 15 tahun eksistensinya.
Fakta inilah yang membuat para delegasi Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) dari Myanmar sangat antusias mendengarkan penjelasan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif saat berkunjung ke Gedung Merah Putih KPK, Selasa (16/7) lalu.
“Meski serba terbatas, namun kami bekerja keras untuk memerangi korupsi,” kata Syarif.
Kedatangan EITI Myanmar bertujuan untuk untuk mempelajari profil lembaga antikorupsi di Indonesia (KPK) dan belajar apa saja upaya yang telah dilakukan KPK dalam rangka memberantas korupsi di Indonesia.
EITI adalah sebuah inisatif yang memiliki tujuan utama untuk memperkuat sistem pemerintahan dan perusahaan dengan mendorong terjadinya diskusi publik dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan industri ekstraktif. EITI terdiri dari unsur pemerintah, seperti Kementerian SDA dan Lingkungan Hidup, Kementerian Perencanaan Keuangan, serta anggota pemerintah daerah, Civil Society Organization (CSO), dan pihak swasta.
Dalam kesempatan itu, Syarif juga menjelaskan program dan sistem yang telah dibangun KPK seperti seperti Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan laporan gratifikasi.
“Setiap pejabat negara, bahkan saya sendiri, harus melaporkan harta kekayaan yang saya miliki setiap tahun, dan melapor jika saya diberi hadiah.”
Ia pun menjelaskan bahwa KPK juga terus berkolaborasi dengan berbagai pihak, baik kementerian dan lembaga pemerintah, maupun institusi pendidikan maupun kelompok masyarakat. KPK juga mendorong tata kelola pemerintahan yang baik kepada lembaga negara lain atas hasil kajian yang dilakukan Direktorat Penelitian dan Pengembangan.
Syarif menyampaikan bahwa cita-cita KPK dapat menekan perilaku korupsi di Indonesia dan memiliki skor indeks persepsi korupsi yang baik suatu hari nanti.
“Kami bekerja keras agar minimal 10 tahun lagi Indonesia bisa seperti Singapura atau Finlandia.”
Sementara itu, Ketua delegasi yang juga Direktur Jenderal Departemen Pertambangan Kementerian Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup Myanmar Khin Latt Gyi menyatakan ketertarikannya mempelajari keberhasilan KPK.
“Kami ingin belajar dari pengalaman KPK selama ini,” ujar Gyi.
(Humas)
