Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus berkomitmen dalam pengelolaan aset rampasan negara melalui mekanisme pemanfaatan yang tepat guna untuk mengoptimalkan capaian asset recovery. Ini dilakukan sebagai langkah mitigasi risiko penguasaan oleh pihak yang tidak berwenang, mengurangi biaya pemeliharaan dan perawatan, dan menjaga nilai ekonomis barang rampasan.
Pelbagai langkah strategis terus dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi Indonesia. Pun untuk mencapai tujuan tersebut tentu memerlukan upaya yang lebih masif, salah satunya dengan memperhatikan dan melindungi para saksi dan pelapor tindak pidana korupsi yang mengindikasikan pentingnya keterangan saksi pelapor.
Peringatan Hari Anak Nasional setiap tanggal 23 Juli menjadi momentum penting bagi anak-anak. Tidak hanya sekadar memperingatinya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadikannya sebagai momentum untuk menyemai nilai-nilai antikorupsi kepada anak-anak melalui kegiatan edukasi yang interaktif dan menyenangkan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkolaborasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Timur menggelar Workshop Konten Kreatif dan Jurnalistik Antikorupsi pada Rabu (24/7). Kepala Biro Humas yang diwakili Kepala Bagian Diseminasi dan Publikasi KPK Dony Mariantono menyebut kolaborasi ini merupakan upaya memperkuat sinergi antar lembaga pemerintah terutama dalam menyebarkan nilai antikorupsi.
Perlindungan bagi saksi tindak pidana korupsi merupakan salah satu hal krusial dalam pengungkapan dan penanganan tindak pidana korupsi. Jaminan terhadap keselamatan saksi tentunya dapat mempermudah proses penyingkapan kasus korupsi melalui keterangan saksi.
@KPK_RI :
