Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan pelatihan pencegahan korupsi melalui aplikasi JAGA di Gedung Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Rangkas Bitung, Lebak, Banten (18/6).
Kegiatan dengan tema “Implementasi Penggunaan platform JAGA pada Sektor Desa dalam Rangka Pencegahan Korupsi” ini dihadiri oleh Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya, dan diikuti Inspektorat Kabupaten Lebak dan Pandegelang, dan perwakilan dari Komisi Informasi Provinsi Banten, perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lebak dan Pandegelang, serta perwakilan masyarakat sipil di wilayah Lebak dan sekitarnya.
Menurut Direktur PJKAKI KPK Sujanarko menyampaikan, bahwa pelatihan ini untuk mengedukasi masyarakat daerah agar paham sehingga dapat menggunakan aplikasi JAGA untuk melakukan pengawasan secara digital kepada pemerintah.
“JAGA dipandang sebagai bentuk baru pencegahan korupsi di masa depan, yaitu secara digital. Masyarakat bisa mengawasi secara online,” ujar Sujanarko.
Pelatihan ini, lanjut Sujanarko, dilakukan dalam rangka mencari local champion yang dapat menggunakan aplikasi JAGA sebagai sarana advokasi dan edukasi kepada masyarakat setempat. Ia berpesan, agar aplikasi JAGA bisa dimanfaatkan dengan baik dan membawa perubahan di masa depan.
“Jangan jadikan JAGA sebagai media pelaporan, namun posisikan JAGA sebagai wadah komunikasi yang menjembatai OPD (organisasi perangkat daerah), komunitas dan masyarakat umum untuk menciptakan perbaikan pemerintah yang lebih baik lagi,” kata Sujanarko.
Menanggapi hal itu, Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya juga berharap agar aplikasi JAGA bisa dimanfatkan untuk memonitor seluruh kegiatan pemerintah.
“Khususnya transparansi dalam pengelolaan anggaran kita,” katanya.
Ia mengapresiasi kolaborasi yang diciptakan KPK lewat kegiatan ini. Ia berharap kolaborasi ini merupakan langkah awal upaya pemantauan dan perbaikan yang lebih masif lagi.
Sebelumnya, kegiatan serupa juga dilaksanakan di dua daerah lainnya yaitu di Kota Banjar yang focus pada sektor pendidikan pada 3 Mei 2019 dan Kota Solo pada 15 Juni 2019 yang fokus di sektor kesehatan.
(Humas)
