Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan layanan publik. Ajakan itu dilakukan melalui kegiatanRoadshow Pelatihan Jurnalisme Warga (Monithon) yang diselenggarakan di Pusat Edukasi Antikorupsi, Jakarta pada Jumat-Minggu (23-25/8).
”KPK berharap kegiatan ini menjadi trigger bagi masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan layanan publik dan penyebaran informasi pencegahan korupsi melalui aplikasi JAGA,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah.
Dalam kegiatan ini, masyarakat akan didorong untuk berpartisipasi dalam “monithon” (monitoring marathon) atau pengawasan publik secara berkelanjutan. Caranya, dengan membagikan informasi terkait indikasi pelanggaran di daerahnya melalui media sosial dan aplikasi JAGA yang diprakarsai KPK. Di antara warga yang berbagi informasi melalui kanal tersebut, akan dipilih enam orang untuk mendapatkan penghargaan atas partisipasinya dalam melakukan pengawasan publik.
Sebagai informasi, JAGA merupakan sebuah platform yang diprakarsai KPK bekerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait dalam menyajikan data tentang informasi publik sebagai upaya pencegahan korupsi. Saat ini konten informasi yang tersedia dalam platform tersebut adalah terkait pendidikan, kesehatan dan dana desa.
”JAGA diluncurkan sebagai bentuk baru pencegahan korupsi di masa depan dengan berbasis digital. Sebelum dapat digunakan secara optimal, KPK memandang perlu pemberdayaan kepada target user platform JAGA agar dapat memanfaatkan seluruh data di dalam platform tersebut,” tambah Febri.
Sebelumnya, kegiatan serupa telah dilakukan di Semarang dan Bojonegoro. Kegiatan ini dilaksanakan dengan dukungan dari Uni Eropa dan Hivos OpenContracting melalui program SPEAK (Strengthening Public Services through the Empowerment of Women-led Advocacy and Social Audit Networks).
Sementara itu, Ketua AJI Jakarta, Asnil Bambani Amri, menjelaskan latar belakang kegiatan ini untuk mengasah kepekaan warga agar mampu mengawal transparansi anggaran dan responsivitas pelayanan publik di sektor kesehatan dan pendidikan.
“Kami berharap, peserta pelatihan bisa memperkuat kontrol sosial, termasuk kontrol terhadap pelaksanaan pemerintahan. Dengan adanya mekanisme kontrol, setidaknya pelaksanaan pemerintahan bisa dilakukan sesuai aturan yang berlaku, jauh dari korupsi serta menganut prinsip keadilan sosial,” ujar Asnil.
Sejalan dengan itu, Charles-Michel Geurts, Chargé d'affaires a.i. Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia, mengatakan, unsur yang sangat penting dalam perang melawan korupsi adalah peran masyarakat sipil dan media.
”Indonesia memiliki masyarakat sipil yang dinamis yang keberadaannya dijamin oleh hukum. Saya percaya ini adalah fitur kuat masyarakat Indonesia dan akan sangat diperlukan untuk perjuangan melawan korupsi," katanya.
Hal senada juga disampaikan Biranchi Upadhyaya, Direktur Regional Hivos Asia Tenggara, yang menekankan pentingnya partisipasi aktif masayarakat dalam pengawasan layanan publik, termasuk perempuan.
”Perempuan adalah aktor kunci dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Perempuan harus berperan aktif dalam memastikan agar anggaran daerah bersifat responsif gender, serta memastikan bahwa pelayanan pendidikan dan kesehatan lebih akuntabel dan benar-benar dirasakan warga.”
(Humas)
