Selama satu pekan, sejak Senin (8/7) hingga Jumat (12/7), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan rangkaian kegiatan bimbingan teknis (bimtek) asistensi Pengisian e-LHKPN di lingkungan Provinsi Papua. Kegiatan bertempat di kantor Bupati Nabire dan Kantor Bupati Jayawijaya.

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), mengingat rata-rata kepatuhan LHKPN di lingkungan Pemprov/Pemkot/Pemkab se-Provinsi Papua masih sangat rendah. Bahkan beberapa daerah tercatat tingkat kepatuhan lapornya nol persen (0%).

Hadir dalam kegiatan bimtek yaitu, antara lain Bupati dan Wakil Bupati Nabire, Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai serta parapenyelenggara negara di lingkungan Pemkab dan DPRD Kab Dogiyai, Kab Deiyai, Kab Waropen, Kab Paniai, Kab Intan Jaya, Kab Lanny Jaya, Kab Nduga, Kab Yahukimo, Kab Yalimo, Kab Puncak Jaya, Kab Mamberamo Tengah dan Kab Tolikara serta anggota DPRK Nabire kurang lebih 206 orang.

Dalam sambutannya Bupati Nabire, Isaias Dow, menyampaikan agar pelaporan LHKPN disampaikan secara jujur.

“Kalau melaporkan harta, yang lengkap. Dan semuanya harus dilaporkan. Tidak boleh ada yang ditutupi, karena KPK pasti bisa mengetahui harta yang belum dilaporkan,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan rencananya untuk memasukkan faktor kepatuhan pelaporan LHKPN sebagai salah satu aspek penilaian yang digunakan dalam promosi jabatan, khususnya bagi beberapa kabupaten di sekitar Nabire, seperti Dogiyai, Waropen, Deiyai, Intan Jaya, Paniai dan lainnya.

“Tingkatkan kepatuhan LHKPN, karena dapat digunakan sebagai penilaian untuk kenaikan jabatan,” katanya.

Rendahnya tingkat kepatuhan lapor karena terkendala jaringan internet yang tidak stabil, sehingga kurang mendukung performa aplikasi pelaporan harta berbasis web. Sementara, sejak 2017 pengisian LHKPN hanya dapat dilakukan melalui sistem pelaporan berbasis web yang bisa diakses melalui https://elhkpn.kpk.go.id

(Humas)