Tanggal 17 Juli yang diperingati dunia sebagai Hari Keadilan Internasional (World Day for International Justice) layak menjadi momentum meningkatkan kewaspadaan akan ragam kejahatan kemanusiaan. Tak terkecuali kejahatan korupsi, yang bagaikan virus terus bermutasi dan dapat menular ke siapa pun yang tak memiliki ‘imun’ antikorupsi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendukung upaya percepatan vaksinasi yang digelar pemerintah. Meski demikian, KPK juga mengingatkan akan adanya potensi tindak pidana korupsi dalam program vaksin mandiri berbayar yang akan diselenggarakan pemerintah.
Pendidikan sebagai salah satu strategi pemberantasan korupsi menjadi strategi baru yang diamanatkan Undang-Undang No.19 Tahun 2019 dan Peraturan Komisi (Perkom) No.7 Tahun 2020. Hal ini kemudian memicu kalangan pendidik atau dosen untuk mendukung strategi pemberantasan korupsi di Indonesia, dengan dideklarasikannya Asosiasi Dosen Pendidikan Antikorupsi Indonesia (ADPAKI).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti keseriusan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar dalam mendorong percepatan sertifikasi aset. Penyelesaian sejumlah aturan diperlukan sesegera mungkin, mengingat, belum tercapainya target yang telah ditetapkan Pemkab tahun lalu maupun tahun ini.
Lembaga Sertifikasi Profesi Komisi Pemberantasan Korupsi (LSP-KPK) kembali mencetak penyuluh antikorupsi kompeten. Dengan metode asesmen jarak jauh (AJJ) LSP-KPK hari ini (6/7) menambah lagi 14 Penyuluh Antikorupsi kompeten.
@KPK_RI :
