Cegah Korupsi di Sektor Kehutanan, KPK Perkuat Kerja Sama dengan Deutsche GIZ
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar pertemuan bilateral dengan Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) Jerman di Gedung Merah Putih, Jakarta, pada Selasa (4/3). Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat efektivitas kerja sama internasional dalam pencegahan korupsi di sektor kehutanan, khususnya di wilayah yang mendapatkan dana otonomi khusus (otsus) seperti Papua dan Aceh.
Dalam sambutannya, Wakil Ketua KPK, Agus Joko Pramono, menegaskan bahwa KPK hadir sebagai stimulus agar upaya pemberantasan korupsi semakin terakselerasi dan berjalan lebih efektif serta efisien. Sebagai lembaga independen dalam rumpun kekuasaan eksekutif, KPK menjalankan tugas dan wewenangnya tanpa intervensi dari pihak mana pun.
“Kunjungan kehormatan Deutsche GIZ yang mewakili Pemerintah Jerman ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat kerja sama global dalam pemberantasan korupsi. Fokus utama kerja sama ini adalah pencegahan korupsi dan penegakan hukum yang lebih efektif, khususnya terkait pemanfaatan hasil hutan dan pengelolaan kawasan hutan,” ujar Agus.
Ia juga menyoroti dampak negatif korupsi di sektor kehutanan yang menyebabkan hilangnya penerimaan negara bukan pajak (PNBP) serta sumber pendapatan publik. “Lemahnya pengawasan hutan, dari pembalakan liar hingga penyalahgunaan alokasi fungsi lahan, menyebabkan setiap proses perizinan dipenuhi dengan suap, konflik kepentingan, perdagangan pengaruh, pemerasan, bahkan state capture corruption,” jelasnya.
Komitmen KPK dan Deutsche GIZ dalam Pencegahan Korupsi
Sejak 2005, KPK telah menjalin kerja sama dengan Pemerintah Jerman melalui Deutsche GIZ untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Kolaborasi ini kemudian berkembang menjadi program pencegahan korupsi di sektor kehutanan yang berlanjut hingga 2007.
GIZ Resilient Nature Cluster Coordinator, Florian Moder, menegaskan bahwa Indonesia, melalui KPK, merupakan salah satu mitra strategis GIZ dalam upaya pemberantasan korupsi di sektor kehutanan. Ia juga menyoroti peran penting Indonesia dalam forum ekonomi global.
“Indonesia semakin menunjukkan peran strategisnya dalam ekonomi global, terutama di forum G20, yang menjadikannya salah satu aktor utama dalam isu lingkungan dan perubahan iklim. Para ahli memprediksi bahwa pada tahun 2030, Indonesia berpotensi menjadi ekonomi terbesar keempat di dunia,” ungkap Florian.
Kerja Sama Perkuat Digitalisasi dan Pengawasan Hutan
Hingga 2019, KPK telah mendapatkan berbagai manfaat dari kerja sama dengan Deutsche GIZ, termasuk pertukaran pengetahuan, pengembangan kelembagaan, dukungan forum diskusi, serta program pendidikan dan pelatihan teknis bagi insan KPK.
Memasuki periode 2026-2029, KPK dan Deutsche GIZ akan semakin memperkuat efektivitas pencegahan korupsi di sektor kehutanan. Kedua pihak berkomitmen meningkatkan pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan hutan.
Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah pemantauan kebijakan sektor kehutanan dan pemberian rekomendasi kepada pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, proses digitalisasi sistem perizinan akan terus ditingkatkan melalui Kebijakan Satu Peta, guna memperkuat pengawasan dan menekan praktik korupsi di sektor ini.
Pertemuan ini dihadiri oleh jajaran pejabat KPK, antara lain Deputi Bidang Informasi dan Data, Eko Marjono; Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, Wawan Wardiana; Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI), Kartika Handaruningrum; Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK, Kumbul Kusdwidjanto Sudjadi; dan Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK, Amir Arief.
Direktur Antikorupsi Badan Usaha (AKBU) KPK, Aminudin; Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK, Arif Waluyo Widiarto; Direktur Monitoring KPK, Aida Ratna Zulaiha; Direktur Jejaring Pendidikan KPK, Dian Novianthi; Kapusrenstra KPK, Muhammad Suryanto; serta Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati Iskak. Sementara dari pihak Deutsche GIZ Jerman dihadiri oleh GIZ Commission Manager for Corruption Prevention in the Forestry Sector, Fransisca Silalahi; dan Advisor for Corruption Prevention in the Forestry Sector, Roto Priyono.
