KPK

Tautan Pintas

Gratifikasi Online

Laporkan segala bentuk penerimaan gratifikasi untuk kenyamanan lebih pasti

Selengkapnya

Lihat Website

Layanan Informasi Publik

Akses resmi layanan informasi, pemberitaan, dan publikasi dari KPK

Selengkapnya

Lihat Website

Lapor Harta Kekayaan

Cegah praktik korupsi dan pantau pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara

Selengkapnya

Lihat Website

Pengaduan Masyarakat

Suarakan aduan indikasi tindak korupsi, identitas pelapor dijamin kerahasiaannya oleh KPK

Selengkapnya

Lihat Website

⚠️ Info Klarifikasi ⚠️

Pengumuman Klarifikasi Terkait Beredarnya Surat Palsu Rekomendasi Pengelolaan DAK Fisik Infrastruktur Tahun 2026

Lebih Lanjut

Berita

06 Okt 2026 Cetak Pemimpin Berintegritas, KPK Bersama Lemhannas Gelar Workshop Penguatan Integritas dan Antikorupsi

Siaran Pers

06 Okt 2026 KPK Luncurkan Hasil SPI Pendidikan 2026: Peta Jalan Perbaikan Pendidikan Nasional

Lapor Pengaduan Layanan Publik KPK

Lapor

KPK dalam aksi berantas dan cegah korupsi serta gratifikasi Baca Statistik

863.518

Sudah Lapor LHKPN ( Periode Januari - 31 Maret 2026 )

Total Jumlah yang telah menyampaikan LHKPN

1280

Jumlah Pengaduan Masyarakat Update Per Maret 2026 | TW I

KPK telah menerima dan menelusuri Iaporan indikasi korupsi dari masyarakat selama Januari - Mei 2025

Proses Penyidikan Periode Januari - 31 Maret 2026

Proses Penyidikan yang dilakukan KPK

1596

Jumlah Objek Gratifikasi Updated : Per-Maret 2026 | TW I

Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya

ACFFest 2026 Anti-Corruption Film Festival (ACFFEST) merupakan ajang kreasi, eksibisi, dan forum diskusi yang digagas dan dikelola oleh Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK. Tahun 2026 menjadi tahun ke-12 perayaan ACFFEST dengan mengangkat tema “Dari Lensa, Integritas Terjaga!”. ACFFEST pertama kali digelar pada tahun 2013, dan program tahun ini masih mengusung harapan yang sama: mengajak partisipasi aktif dan kritis dari generasi muda Indonesia dengan menuangkan ide dalam bentuk audio-visual sebagai kontribusi dalam pemberantasan korupsi melalui kampanye nilai-nilai antikorupsi.

Pariwara Antikorupsi Pariwara Antikorupsi adalah kampanye publik yang menyebarkan pesan antikorupsi secara kreatif lewat media massa, media sosial, kampanye digital, dan aksi langsung. Program ini berkolaborasi dengan pemerintah daerah, BUMD, media, dan praktisi periklanan untuk menggaungkan nilai integritas dan transparansi, khususnya di layanan publik.

LSP KPK Dalam upaya mendukung percepatan pemberantasan korupsi di Indonesia agar lebih efektf, profesional, dan berdampak, KPK membentuk Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang bersifat indenpenden. LSP KPK bertujuan meningkatkan kompetensi para pemangku kepentingan di bidang antikorupsi melalui penyelenggaraan sertifikasi kompetensi.

Video KPK

KPK RI https://www.youtube.com/@KPK_RI

BEDA SITAAN DAN RAMPASAN

Korupsi bukan cuma soal pelaku, tapi juga soal aset yang harus kembali ke negara. Kawanaksi!, Pernah lihat penyitaan uang atau aset mewah? Itu bisa jadi barang sitaan atau barang rampasan. Sekilas mirip, tapi berbeda. Barang sitaan digunakan dalam proses hukum, sedangkan barang rampasan adalah hasil putusan pengadilan yang sah untuk negara. KPK memastikan semuanya tidak hilang, tapi kembali untuk kepentingan publik. Yuk simak pembahasan beda barang sitaan dan rampasan di KPKPedia.

MEMBACA KORUPSI DARI ANGKA, PERSPEKTIF BAPAK AGUS JOKO PRAMONO

episode perdana Program Meja Pimpinan, Bapak Agus Joko Pramono, Pimpinan KPK periode 2024–2029, mengulas bagaimana angka, data, dan laporan keuangan dapat menjadi instrumen awal membaca risiko korupsi Bapak Agus Pramono juga mengajak kita memahami cara mengidentifikasi pola penyimpangan, hingga memahami konsep beneficial owner dan kerugian perekonomian negara. Karena pemberantasan korupsi tidak hanya soal penindakan, tetapi juga kemampuan membaca risiko sejak dini, memperkuat transparansi, serta membangun sistem yang akuntabel dan berintegritas.

MENANAM INTEGRITAS LEWAT KPK MENGAJAR || BINCANG DI KPK

Korupsi tidak hanya lahir dari kesempatan, tetapi juga dari nilai yang dibangun sejak awal, karena itu, pemberantasan korupsi tidak cukup berhenti pada penindakan. Pendidikan menjadi bagian penting untuk menanamkan integritas sejak dini, ketika kejujuran, tanggung jawab, keberanian, kepedulian, dan sikap adil mulai dibentuk. Melalui KPK Mengajar, KPK hadir langsung di ruang kelas. Bukan sekadar menyampaikan materi tentang antikorupsi, tetapi membangun percakapan dengan siswa dan guru tentang bagaimana nilai integritas dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. NTT menjadi titik awal perjalanan program ini. Dari ruang-ruang kelas, muncul berbagai respons, cerita, dan pengalaman yang menunjukkan bahwa pendidikan antikorupsi bukan sekadar tentang memahami apa itu korupsi, tetapi tentang membentuk kebiasaan untuk memilih yang benar, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Selengkapnya Simak perbincangan bersama Medio Venda Sukarta, Kasatgas Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK, di YouTube KPK RI.

KPK 24 JAM | PEKAN KETIGA SEPTEMBER, 2026

Uang tunai dan valuta asing senilai lebih dari Rp106 miliar diamankan KPK dalam kegiatan tangkap tangan terkait dugaan suap dan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Di saat yang sama, KPK juga mengoptimalkan pemanfaatan aset rampasan negara senilai lebih dari Rp19 miliar untuk mendukung kepentingan publik. Sementara, penguatan budaya integritas terus dilakukan melalui berbagai pendekatan, mulai dari keluarga, aparatur peradilan, masyarakat, hingga lingkungan perguruan tinggi melalui program pengendalian gratifikasi dan pendidikan antikorupsi. Selengkapnya dalam KPK 24 Jam.

MEMBANGUN KARAKTER INTEGRITAS TANPA BATAS || BINCANG DI KPK

Di tengah keterbatasan ruang, nilai integritas tetap dibentuk sejak dini melalui kebiasaan sederhana: berani jujur, bertanggung jawab, peduli, dan menghargai sesama. Dalam rangka Hari Anak Nasional 2026, program Bincang di KPK menyambangi Sekolah gratis Pondok Domba untuk melihat kisah inspiratif Ibu Indah Mulyana menanamkan karakter dan semangat integritas untuk anak-anak disana Bagaimana sekolah menanamkan nilai kejujuran? Apa arti integritas bagi anak-anak, dan seperti apa harapan mereka untuk Indonesia yang lebih adil dan bebas dari korupsi? Temukan kisah-kisah penuh inspirasi yang mengingatkan kita bahwa upaya membangun Indonesia yang berintegritas dimulai dari rumah, sekolah, dan lingkungan tempat anak-anak bertumbuh.

MEMASTIKAN HAK MASYARAKAT UNTUK TAHU

Di tengah tuntutan untuk selalu terlihat, Benny Joshua Mamoto memilih bekerja dalam senyap. Baginya, integritas tidak dibuktikan dengan banyak bicara, melainkan dengan hasil dan tanggung jawab, mulai dari membongkar jaringan terorisme, menangani kasus-kasus berisiko tinggi, dan saat ini mengawasi integritas di KPK sebagai anggota Dewan Pengawas. Dalam bincang Meja Pimpinan, Benny Mamoto berbagi pandangan tentang kepemimpinan, pengawasan, integritas, tantangan menjaga marwah institusi KPK, serta pentingnya bekerja dengan hasil, bukan pencitraan. Sebuah perbincangan yang penuh pelajaran tentang bagaimana membentuk karakter, keteladanan, dan pengabdian untuk negeri.

TUTUP CELAH, CEGAH KORUPSI BERULANG DI DAERAH || BINCANG DI KPK

Korupsi tidak terjadi begitu saja. Selalu ada celah yang dimanfaatkan, dan celah itu dapat dideteksi serta diperbaiki. Melalui fungsi Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK melakukan mitigasi risiko, mendeteksi potensi korupsi berbasis data, hingga mendorong perbaikan tata kelola di pemerintah daerah. Mengapa operasi tangkap tangan masih terjadi meski berbagai upaya pencegahan telah dilakukan? Bagaimana KPK mengidentifikasi red flag sebelum korupsi terjadi? dan apa peran masyarakat dalam mempersempit ruang korupsi? Temukan jawabannya dalam Bincang KPK bersama Kepala Satuan Tugas Direktorat Korsup Wilayah 3, Azril Zah. Diskusi ini mengulas berbagai modus korupsi di daerah, strategi pencegahan pasca penindakan, serta pentingnya kolaborasi antara pemerintah, aparat pengawas, dan masyarakat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas.