Gratifikasi Online
Laporkan segala bentuk penerimaan gratifikasi untuk kenyamanan lebih pasti
Selengkapnya
Lihat
WebsiteLayanan Informasi Publik
Akses resmi layanan informasi, pemberitaan, dan publikasi dari KPK
Lapor Harta Kekayaan
Cegah praktik korupsi dan pantau pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara
Pengaduan Masyarakat
Suarakan aduan indikasi tindak korupsi, identitas pelapor dijamin kerahasiaannya oleh KPK
⚠️ Info Klarifikasi ⚠️
Pengumuman Klarifikasi Terkait Beredarnya Surat Palsu Rekomendasi Pengelolaan DAK Fisik Infrastruktur Tahun 2026
Lapor Pengaduan Layanan Publik KPK
KPK dalam aksi berantas dan cegah korupsi serta gratifikasi Baca Statistik
408.894 Sudah Lapor LHKPN (per 1 Januari 2026) 
Total Jumlah yang telah menyampaikan LHKPN
1.215 Jumlah Pengaduan Masyarakat (per 4 Juni 2025) 
KPK telah menerima dan menelusuri Iaporan indikasi korupsi dari masyarakat selama Januari - Mei 2025
154 Tersangka (per 1 Januari 2026) 
Proses Penyidikan yang dilakukan KPK
5.824 Jumlah Objek Gratifikasi 
Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya
ACFFest 2026 Anti-Corruption Film Festival (ACFFEST) merupakan ajang kreasi, eksibisi, dan forum diskusi yang digagas dan dikelola oleh Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK. Tahun 2026 menjadi tahun ke-12 perayaan ACFFEST dengan mengangkat tema “Dari Lensa, Integritas Terjaga!”. ACFFEST pertama kali digelar pada tahun 2013, dan program tahun ini masih mengusung harapan yang sama: mengajak partisipasi aktif dan kritis dari generasi muda Indonesia dengan menuangkan ide dalam bentuk audio-visual sebagai kontribusi dalam pemberantasan korupsi melalui kampanye nilai-nilai antikorupsi.
Pariwara Antikorupsi Pariwara Antikorupsi adalah kampanye publik yang menyebarkan pesan antikorupsi secara kreatif lewat media massa, media sosial, kampanye digital, dan aksi langsung. Program ini berkolaborasi dengan pemerintah daerah, BUMD, media, dan praktisi periklanan untuk menggaungkan nilai integritas dan transparansi, khususnya di layanan publik.
LSP KPK Dalam upaya mendukung percepatan pemberantasan korupsi di Indonesia agar lebih efektf, profesional, dan berdampak, KPK membentuk Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang bersifat indenpenden. LSP KPK bertujuan meningkatkan kompetensi para pemangku kepentingan di bidang antikorupsi melalui penyelenggaraan sertifikasi kompetensi.
