• Tentang KPK
    • Sekilas KPK
    • Manajemen KPK
    • Roadmap KPK
    • Struktur Organisasi
    • Undang Undang Terkait
    • Profil Dewan Pengawas
    • Profil Pimpinan
    • Rencana Strategis KPK
    • Kode Etik
  • Ruang Informasi
    • Berita
    • Lelang Barang Rampasan & BMN
    • Pengadaan Barang/Jasa
    • Klarifikasi Hoax
  • Kegiatan
    • Pengumuman
    • Informasi Kegiatan
    • Survei KPK
    • Sidang Tipikor
  • Publikasi Data
    • Kajian
    • Statistik
    • Laporan
    • Pustaka
    • Daftar Pencarian Orang
  • Layanan
    • Informasi Publik
    • Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi
    • Pengaduan Layanan Publik Nasional
    • LHKPN
    • Gratifikasi
Pengumuman
Lelang Barang Rampasan 2026
16 Nov 2026 1 min
Hasil SPI Pendidikan 2026
07 Okt 2026 1 min
PENYESUAIAN JADWAL LAYANAN PUBLIK KPK
01 Apr 2026 1 min
Junjung Integritas Lawan Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga negara yang bertugas melaksanakan upaya pemberantasan korupsi melalui tiga strategi yaitu pendidikan, pencegahan dan penindakan kasus korupsi di Indonesia.

Profil KPK
Pengumuman
Lelang Barang Rampasan 2026
16 Nov 2026 1 min
Hasil SPI Pendidikan 2026
07 Okt 2026 1 min
PENYESUAIAN JADWAL LAYANAN PUBLIK KPK
01 Apr 2026 1 min
Junjung Integritas Lawan Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga negara yang bertugas melaksanakan upaya pemberantasan korupsi melalui tiga strategi yaitu pendidikan, pencegahan dan penindakan kasus korupsi di Indonesia.

Profil KPK
Pengumuman
Lelang Barang Rampasan 2026
16 Nov 2026 1 min
Hasil SPI Pendidikan 2026
07 Okt 2026 1 min
PENYESUAIAN JADWAL LAYANAN PUBLIK KPK
01 Apr 2026 1 min
Gratifikasi Online

Laporkan segala bentuk penerimaan gratifikasi untuk kenyamanan lebih pasti

Selengkapnya
Lihat Website
Layanan Informasi Publik

Akses resmi layanan informasi, pemberitaan, dan publikasi dari KPK

Selengkapnya
Lihat Website
Lapor Harta Kekayaan

Cegah praktik korupsi dan pantau pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara

Selengkapnya
Lihat Website
Pengaduan Masyarakat

Suarakan aduan indikasi tindak korupsi, identitas pelapor dijamin kerahasiaannya oleh KPK

Selengkapnya
Lihat Website
⚠️ Info Klarifikasi ⚠️
Pengumuman Klarifikasi Terkait Beredarnya Surat Palsu Rekomendasi Pengelolaan DAK Fisik Infrastruktur Tahun 2026
Lebih Lanjut
Berita
  • 18 Nov 2026 Dari Panggung ke Aksi, Musikal SIDIK Gaungkan Pesan Antikorupsi
  • 18 Nov 2026 Dari Antre hingga Jaga Amanah, KPK Tanamkan Fondasi Integritas Siswa PAUD Al-Fitri
  • 16 Nov 2026 Lomba Karya Jurnalistik HAKORDIA 2026, Angkat Dampak Korupsi bagi Masyarakat
16 Nov 2026 Lomba Karya Jurnalistik HAKORDIA 2026, Angkat Dampak Korupsi bagi Masyarakat
18 Nov 2026 Dari Panggung ke Aksi, Musikal SIDIK Gaungkan Pesan Antikorupsi
18 Nov 2026 Dari Antre hingga Jaga Amanah, KPK Tanamkan Fondasi Integritas Siswa PAUD Al-Fitri
16 Nov 2026 Lomba Karya Jurnalistik HAKORDIA 2026, Angkat Dampak Korupsi bagi Masyarakat
18 Nov 2026 Dari Panggung ke Aksi, Musikal SIDIK Gaungkan Pesan Antikorupsi
18 Nov 2026 Dari Antre hingga Jaga Amanah, KPK Tanamkan Fondasi Integritas Siswa PAUD Al-Fitri
16 Nov 2026 Lomba Karya Jurnalistik HAKORDIA 2026, Angkat Dampak Korupsi bagi Masyarakat
Siaran Pers
  • 16 Nov 2026 KPK Tahan Tersangka Penerima Suap Hibah Pokmas Jatim 2019-2022
  • 14 Nov 2026 Disertasi Ketua KPK Usulkan Pembentukan Lembaga Mediasi untuk Selesaikan Konflik Kepala Daerah dan Wakil
  • 03 Nov 2026 Festival Film Antikorupsi 2026: Nyala Integritas dari Ruang Sinema
03 Nov 2026 Festival Film Antikorupsi 2026: Nyala Integritas dari Ruang Sinema
16 Nov 2026 KPK Tahan Tersangka Penerima Suap Hibah Pokmas Jatim 2019-2022
14 Nov 2026 Disertasi Ketua KPK Usulkan Pembentukan Lembaga Mediasi untuk Selesaikan Konflik Kepala Daerah dan Wakil
03 Nov 2026 Festival Film Antikorupsi 2026: Nyala Integritas dari Ruang Sinema
16 Nov 2026 KPK Tahan Tersangka Penerima Suap Hibah Pokmas Jatim 2019-2022
14 Nov 2026 Disertasi Ketua KPK Usulkan Pembentukan Lembaga Mediasi untuk Selesaikan Konflik Kepala Daerah dan Wakil
03 Nov 2026 Festival Film Antikorupsi 2026: Nyala Integritas dari Ruang Sinema
Lapor Pengaduan Layanan Publik KPK
Lapor
KPK dalam aksi berantas dan cegah korupsi serta gratifikasi Baca Statistik
863.518
Sudah Lapor LHKPN ( Periode Januari - 31 Maret 2026 )

Total Jumlah yang telah menyampaikan LHKPN

1280
Jumlah Pengaduan Masyarakat Update Per Maret 2026 | TW I

KPK telah menerima dan menelusuri Iaporan indikasi korupsi dari masyarakat selama Januari - Mei 2025

110
Proses Penyidikan Periode Januari - 30 September 2026 TW 3

Proses Penyidikan yang dilakukan KPK

1596
Jumlah Objek Gratifikasi Updated : Per-Maret 2026 | TW I

Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya

HAKORDIA 2026 Saatnya bergerak bersama, berpartisipasi, dan gaungkan semangat integritas dalam rangkaian peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA) 2026 bertema "Berantas Korupsi untuk Negeri". Tahun ini, semarak HAKORDIA menjangkau lebih luas melalui pelaksanaan di 5 wilayah Indonesia yaitu DKI Jakarta, Jambi, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara, yang dijadwalkan berlangsung pada 6–9 Desember 2026. "Kehadiran dan partisipasi Anda adalah wujud nyata dukungan bagi masa depan Indonesia yang bersih dan berintegritas. Mari bersama kita Berantas Korupsi untuk Negeri!"
Anti-Corruption Film Festival (ACFFEST) 2026 Anti-Corruption Film Festival (ACFFEST) merupakan ajang kreasi, eksibisi, dan forum diskusi yang digagas dan dikelola oleh Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK. Tahun 2026 menjadi tahun ke-12 perayaan ACFFEST dengan mengangkat tema “Dari Lensa, Integritas Terjaga!”. ACFFEST pertama kali digelar pada tahun 2013, dan program tahun ini masih mengusung harapan yang sama: mengajak partisipasi aktif dan kritis dari generasi muda Indonesia dengan menuangkan ide dalam bentuk audio-visual sebagai kontribusi dalam pemberantasan korupsi melalui kampanye nilai-nilai antikorupsi.
Pariwara Antikorupsi 2026 Pariwara Antikorupsi adalah kampanye publik yang menyebarkan pesan antikorupsi secara kreatif lewat media massa, media sosial, kampanye digital, dan aksi langsung. Program ini berkolaborasi dengan pemerintah daerah, BUMD, media, dan praktisi periklanan untuk menggaungkan nilai integritas dan transparansi, khususnya di layanan publik.

Video KPK

KPK RI https://www.youtube.com/@KPK_RI
BEDA SITAAN DAN RAMPASAN

BEDA SITAAN DAN RAMPASAN

Korupsi bukan cuma soal pelaku, tapi juga soal aset yang harus kembali ke negara. Kawanaksi!, Pernah lihat penyitaan uang atau aset mewah? Itu bisa jadi barang sitaan atau barang rampasan. Sekilas mirip, tapi berbeda. Barang sitaan digunakan dalam proses hukum, sedangkan barang rampasan adalah hasil putusan pengadilan yang sah untuk negara. KPK memastikan semuanya tidak hilang, tapi kembali untuk kepentingan publik. Yuk simak pembahasan beda barang sitaan dan rampasan di KPKPedia.

Lihat Video
DARI GAGASAN MENJADI AKSI

DARI GAGASAN MENJADI AKSI

Lima puluh anak muda dari 21 provinsi dipertemukan dalam satu ruang untuk belajar, berdiskusi, berkolaborasi, dan memperluas perspektif tentang integritas serta peran generasi muda dalam mendorong perubahan menjadi aksi nyata. Melalui Sinergi Integritas Muda Indonesia (SINTESIS) 2026, beragam gagasan lahir dan pengalaman dibagikan. Dari proses itu, berbagai gagasan tidak berhenti sebagai diskusi, melainkan diterjemahkan menjadi rencana aksi yang siap dijalankan di daerah masing-masing. Simak perjalanan lengkap mereka dalam Kelana Aksi Episode SINTESIS 2026: Dari Gagasan Menjadi Aksi!

Lihat Video
MERAJUT INTEGRITAS DALAM RUANG INFORMASI

MERAJUT INTEGRITAS DALAM RUANG INFORMASI

KPK melalui Biro Humas menghadirkan ruang kolaborasi di Manado bersama pemerintah daerah, insan pers, dan komunitas kreatif. Melalui Workshop Peningkatan Kapasitas Pemangku Kepentingan, Matrikulasi Pemberantasan Korupsi, dan Temu Kawan Artsy, berbagai pihak dipertemukan untuk memperkuat komunikasi publik, keterbukaan informasi, serta partisipasi masyarakat. Kegiatan ini menunjukkan bahwa pencegahan korupsi tidak hanya dilakukan melalui kebijakan dan penegakan hukum, tetapi juga melalui komunikasi publik yang mampu menjangkau dan dipahami masyarakat. Simak selengkapnya upaya membangun transparansi informasi melalui kolaborasi pemerintah daerah, media massa, dan komunitas kreatif di Sulawesi Utara.

Lihat Video
PANCASILA HIDUP DALAM TEGAKNYA INTEGRITAS || MEJA PIMPINAN

PANCASILA HIDUP DALAM TEGAKNYA INTEGRITAS || MEJA PIMPINAN

Hari Kesaktian Pancasila bukan sekadar mengenang sejarah. Ini adalah momentum untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila dalam setiap tindakan. Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial bukan hanya lima sila yang dihafalkan, tetapi nilai yang perlu diwujudkan melalui kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Lantas, bagaimana Pancasila dapat menjadi fondasi membangun budaya antikorupsi dan karakter berintegritas? Di Meja Pimpinan, Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, mengulas bagaimana nilai Pancasila dapat hidup dalam perilaku sehari-hari di keluarga, lingkungan pendidikan, masyarakat, hingga penyelenggaraan pemerintahan. Saksikan selengkapnya Meja Pimpinan: “Pancasila Hidup dalam Tegaknya Integritas” di kanal di YouTube KPK RI.

Lihat Video
PPID MENJAWAB | TANYA PERKARA KE PPID KPK, EMANG BOLEH?

PPID MENJAWAB | TANYA PERKARA KE PPID KPK, EMANG BOLEH?

PPID KPK merupakan bagian dari Biro Humas KPK yang berperan sebagai pintu utama segala informasi dan komunikasi kelembagaan. Sesuai perkembangan teknologi, inovasi pun terus dilakukan terutama untuk medium interaksi penyampaian informasi. Keterbukaan informasi merupakan dasar akuntabilitas dan pintu partisipasi publik dalam mengawasi kinerja KPK. Di episode PPID Menjawab kali ini, KPK membahas tentang informasi penindakan. Berbicara Informasi penindakan apakah boleh KawanAksi bertanya kepada PPID KPK?. Nah #KawanAksi ngomongin penindakan ada informasi yang bisa diakses oleh masyarakat, tetapi ada juga informasi yang tidak dapat dibuka karena berkaitan dengan proses penegakan hukum. Lantas informasi mana saja yang bisa diakses oleh publik? Selengkapnya dalam PPID Menjawab.

Lihat Video
Benturan Kepentingan || KPK PEDIA

Benturan Kepentingan || KPK PEDIA

Korupsi tidak selalu diawali oleh suap atau uang. Kadang pula berawal dari satu hal yang sering dianggap sepele: benturan kepentingan. Ketika kepentingan pribadi mulai memengaruhi keputusan publik, di situlah integritas diuji. Seberapa berbahayakah benturan kepentingan, dan mengapa ia disebut sebagai pintu masuk korupsi? Simak pembahasannya di KPKPedia episode kali ini.

Lihat Video
73,30: RAPOR INTEGRITAS PENDIDIKAN || BINCANG DI KPK

73,30: RAPOR INTEGRITAS PENDIDIKAN || BINCANG DI KPK

Indeks Integritas Pendidikan nasional dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2026 mencapai 73,30 dari skala 100, dengan kategori Adaptif. Capaian ini meningkat dibandingkan SPI Pendidikan 2024 yang masih berada dalam kategori Korektif.

Lihat Video
KPK 24 JAM | PEKAN PERTAMA NOVEMBER, 2026

KPK 24 JAM | PEKAN PERTAMA NOVEMBER, 2026

Dari layar lebar hingga tata kelola pemerintahan daerah, berbagai upaya membangun budaya antikorupsi terus diperkuat pada pekan pertama November Melalui Festival Film Antikorupsi 2026 (ACFFEST), KPK mengajak masyarakat menyuarakan nilai integritas melalui karya audiovisual. Kerja sama internasional terus diperkuat melalui partisipasi KPK dalam rangkaian pertemuan United Nations Convention against Corruption (UNCAC) di Wina, Austria, yang membahas penguatan kerja sama lintas negara dan pemulihan aset hasil korupsi. Sementara itu, Kabupaten Asahan meraih kategori “Istimewa” dalam Penilaian Percontohan Kabupaten/Kota Berani Berantas Korupsi (Ber-Aksi) Tahun 2026, sebagai bentuk penguatan tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan budaya antikorupsi di daerah. Selengkapnya dalam KPK 24 jam

Lihat Video
MEMASTIKAN HAK MASYARAKAT UNTUK TAHU

MEMASTIKAN HAK MASYARAKAT UNTUK TAHU

Di tengah tuntutan untuk selalu terlihat, Benny Joshua Mamoto memilih bekerja dalam senyap. Baginya, integritas tidak dibuktikan dengan banyak bicara, melainkan dengan hasil dan tanggung jawab, mulai dari membongkar jaringan terorisme, menangani kasus-kasus berisiko tinggi, dan saat ini mengawasi integritas di KPK sebagai anggota Dewan Pengawas. Dalam bincang Meja Pimpinan, Benny Mamoto berbagi pandangan tentang kepemimpinan, pengawasan, integritas, tantangan menjaga marwah institusi KPK, serta pentingnya bekerja dengan hasil, bukan pencitraan. Sebuah perbincangan yang penuh pelajaran tentang bagaimana membentuk karakter, keteladanan, dan pengabdian untuk negeri.

Lihat Video
TUTUP CELAH, CEGAH KORUPSI BERULANG DI DAERAH || BINCANG DI KPK

TUTUP CELAH, CEGAH KORUPSI BERULANG DI DAERAH || BINCANG DI KPK

Korupsi tidak terjadi begitu saja. Selalu ada celah yang dimanfaatkan, dan celah itu dapat dideteksi serta diperbaiki. Melalui fungsi Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK melakukan mitigasi risiko, mendeteksi potensi korupsi berbasis data, hingga mendorong perbaikan tata kelola di pemerintah daerah. Mengapa operasi tangkap tangan masih terjadi meski berbagai upaya pencegahan telah dilakukan? Bagaimana KPK mengidentifikasi red flag sebelum korupsi terjadi? dan apa peran masyarakat dalam mempersempit ruang korupsi? Temukan jawabannya dalam Bincang KPK bersama Kepala Satuan Tugas Direktorat Korsup Wilayah 3, Azril Zah. Diskusi ini mengulas berbagai modus korupsi di daerah, strategi pencegahan pasca penindakan, serta pentingnya kolaborasi antara pemerintah, aparat pengawas, dan masyarakat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas.

Lihat Video
BEDA SITAAN DAN RAMPASAN

BEDA SITAAN DAN RAMPASAN

Korupsi bukan cuma soal pelaku, tapi juga soal aset yang harus kembali ke negara. Kawanaksi!, Pernah lihat penyitaan uang atau aset mewah? Itu bisa jadi barang sitaan atau barang rampasan. Sekilas mirip, tapi berbeda. Barang sitaan digunakan dalam proses hukum, sedangkan barang rampasan adalah hasil putusan pengadilan yang sah untuk negara. KPK memastikan semuanya tidak hilang, tapi kembali untuk kepentingan publik. Yuk simak pembahasan beda barang sitaan dan rampasan di KPKPedia.

Lihat Video
DARI GAGASAN MENJADI AKSI

DARI GAGASAN MENJADI AKSI

Lima puluh anak muda dari 21 provinsi dipertemukan dalam satu ruang untuk belajar, berdiskusi, berkolaborasi, dan memperluas perspektif tentang integritas serta peran generasi muda dalam mendorong perubahan menjadi aksi nyata. Melalui Sinergi Integritas Muda Indonesia (SINTESIS) 2026, beragam gagasan lahir dan pengalaman dibagikan. Dari proses itu, berbagai gagasan tidak berhenti sebagai diskusi, melainkan diterjemahkan menjadi rencana aksi yang siap dijalankan di daerah masing-masing. Simak perjalanan lengkap mereka dalam Kelana Aksi Episode SINTESIS 2026: Dari Gagasan Menjadi Aksi!

Lihat Video
MERAJUT INTEGRITAS DALAM RUANG INFORMASI

MERAJUT INTEGRITAS DALAM RUANG INFORMASI

KPK melalui Biro Humas menghadirkan ruang kolaborasi di Manado bersama pemerintah daerah, insan pers, dan komunitas kreatif. Melalui Workshop Peningkatan Kapasitas Pemangku Kepentingan, Matrikulasi Pemberantasan Korupsi, dan Temu Kawan Artsy, berbagai pihak dipertemukan untuk memperkuat komunikasi publik, keterbukaan informasi, serta partisipasi masyarakat. Kegiatan ini menunjukkan bahwa pencegahan korupsi tidak hanya dilakukan melalui kebijakan dan penegakan hukum, tetapi juga melalui komunikasi publik yang mampu menjangkau dan dipahami masyarakat. Simak selengkapnya upaya membangun transparansi informasi melalui kolaborasi pemerintah daerah, media massa, dan komunitas kreatif di Sulawesi Utara.

Lihat Video
PANCASILA HIDUP DALAM TEGAKNYA INTEGRITAS || MEJA PIMPINAN

PANCASILA HIDUP DALAM TEGAKNYA INTEGRITAS || MEJA PIMPINAN

Hari Kesaktian Pancasila bukan sekadar mengenang sejarah. Ini adalah momentum untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila dalam setiap tindakan. Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial bukan hanya lima sila yang dihafalkan, tetapi nilai yang perlu diwujudkan melalui kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Lantas, bagaimana Pancasila dapat menjadi fondasi membangun budaya antikorupsi dan karakter berintegritas? Di Meja Pimpinan, Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, mengulas bagaimana nilai Pancasila dapat hidup dalam perilaku sehari-hari di keluarga, lingkungan pendidikan, masyarakat, hingga penyelenggaraan pemerintahan. Saksikan selengkapnya Meja Pimpinan: “Pancasila Hidup dalam Tegaknya Integritas” di kanal di YouTube KPK RI.

Lihat Video
PPID MENJAWAB | TANYA PERKARA KE PPID KPK, EMANG BOLEH?

PPID MENJAWAB | TANYA PERKARA KE PPID KPK, EMANG BOLEH?

PPID KPK merupakan bagian dari Biro Humas KPK yang berperan sebagai pintu utama segala informasi dan komunikasi kelembagaan. Sesuai perkembangan teknologi, inovasi pun terus dilakukan terutama untuk medium interaksi penyampaian informasi. Keterbukaan informasi merupakan dasar akuntabilitas dan pintu partisipasi publik dalam mengawasi kinerja KPK. Di episode PPID Menjawab kali ini, KPK membahas tentang informasi penindakan. Berbicara Informasi penindakan apakah boleh KawanAksi bertanya kepada PPID KPK?. Nah #KawanAksi ngomongin penindakan ada informasi yang bisa diakses oleh masyarakat, tetapi ada juga informasi yang tidak dapat dibuka karena berkaitan dengan proses penegakan hukum. Lantas informasi mana saja yang bisa diakses oleh publik? Selengkapnya dalam PPID Menjawab.

Lihat Video
Benturan Kepentingan || KPK PEDIA

Benturan Kepentingan || KPK PEDIA

Korupsi tidak selalu diawali oleh suap atau uang. Kadang pula berawal dari satu hal yang sering dianggap sepele: benturan kepentingan. Ketika kepentingan pribadi mulai memengaruhi keputusan publik, di situlah integritas diuji. Seberapa berbahayakah benturan kepentingan, dan mengapa ia disebut sebagai pintu masuk korupsi? Simak pembahasannya di KPKPedia episode kali ini.

Lihat Video
73,30: RAPOR INTEGRITAS PENDIDIKAN || BINCANG DI KPK

73,30: RAPOR INTEGRITAS PENDIDIKAN || BINCANG DI KPK

Indeks Integritas Pendidikan nasional dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2026 mencapai 73,30 dari skala 100, dengan kategori Adaptif. Capaian ini meningkat dibandingkan SPI Pendidikan 2024 yang masih berada dalam kategori Korektif.

Lihat Video
KPK 24 JAM | PEKAN PERTAMA NOVEMBER, 2026

KPK 24 JAM | PEKAN PERTAMA NOVEMBER, 2026

Dari layar lebar hingga tata kelola pemerintahan daerah, berbagai upaya membangun budaya antikorupsi terus diperkuat pada pekan pertama November Melalui Festival Film Antikorupsi 2026 (ACFFEST), KPK mengajak masyarakat menyuarakan nilai integritas melalui karya audiovisual. Kerja sama internasional terus diperkuat melalui partisipasi KPK dalam rangkaian pertemuan United Nations Convention against Corruption (UNCAC) di Wina, Austria, yang membahas penguatan kerja sama lintas negara dan pemulihan aset hasil korupsi. Sementara itu, Kabupaten Asahan meraih kategori “Istimewa” dalam Penilaian Percontohan Kabupaten/Kota Berani Berantas Korupsi (Ber-Aksi) Tahun 2026, sebagai bentuk penguatan tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan budaya antikorupsi di daerah. Selengkapnya dalam KPK 24 jam

Lihat Video
MEMASTIKAN HAK MASYARAKAT UNTUK TAHU

MEMASTIKAN HAK MASYARAKAT UNTUK TAHU

Di tengah tuntutan untuk selalu terlihat, Benny Joshua Mamoto memilih bekerja dalam senyap. Baginya, integritas tidak dibuktikan dengan banyak bicara, melainkan dengan hasil dan tanggung jawab, mulai dari membongkar jaringan terorisme, menangani kasus-kasus berisiko tinggi, dan saat ini mengawasi integritas di KPK sebagai anggota Dewan Pengawas. Dalam bincang Meja Pimpinan, Benny Mamoto berbagi pandangan tentang kepemimpinan, pengawasan, integritas, tantangan menjaga marwah institusi KPK, serta pentingnya bekerja dengan hasil, bukan pencitraan. Sebuah perbincangan yang penuh pelajaran tentang bagaimana membentuk karakter, keteladanan, dan pengabdian untuk negeri.

Lihat Video
TUTUP CELAH, CEGAH KORUPSI BERULANG DI DAERAH || BINCANG DI KPK

TUTUP CELAH, CEGAH KORUPSI BERULANG DI DAERAH || BINCANG DI KPK

Korupsi tidak terjadi begitu saja. Selalu ada celah yang dimanfaatkan, dan celah itu dapat dideteksi serta diperbaiki. Melalui fungsi Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK melakukan mitigasi risiko, mendeteksi potensi korupsi berbasis data, hingga mendorong perbaikan tata kelola di pemerintah daerah. Mengapa operasi tangkap tangan masih terjadi meski berbagai upaya pencegahan telah dilakukan? Bagaimana KPK mengidentifikasi red flag sebelum korupsi terjadi? dan apa peran masyarakat dalam mempersempit ruang korupsi? Temukan jawabannya dalam Bincang KPK bersama Kepala Satuan Tugas Direktorat Korsup Wilayah 3, Azril Zah. Diskusi ini mengulas berbagai modus korupsi di daerah, strategi pencegahan pasca penindakan, serta pentingnya kolaborasi antara pemerintah, aparat pengawas, dan masyarakat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas.

Lihat Video
BEDA SITAAN DAN RAMPASAN

BEDA SITAAN DAN RAMPASAN

Korupsi bukan cuma soal pelaku, tapi juga soal aset yang harus kembali ke negara. Kawanaksi!, Pernah lihat penyitaan uang atau aset mewah? Itu bisa jadi barang sitaan atau barang rampasan. Sekilas mirip, tapi berbeda. Barang sitaan digunakan dalam proses hukum, sedangkan barang rampasan adalah hasil putusan pengadilan yang sah untuk negara. KPK memastikan semuanya tidak hilang, tapi kembali untuk kepentingan publik. Yuk simak pembahasan beda barang sitaan dan rampasan di KPKPedia.

Lihat Video
DARI GAGASAN MENJADI AKSI

DARI GAGASAN MENJADI AKSI

Lima puluh anak muda dari 21 provinsi dipertemukan dalam satu ruang untuk belajar, berdiskusi, berkolaborasi, dan memperluas perspektif tentang integritas serta peran generasi muda dalam mendorong perubahan menjadi aksi nyata. Melalui Sinergi Integritas Muda Indonesia (SINTESIS) 2026, beragam gagasan lahir dan pengalaman dibagikan. Dari proses itu, berbagai gagasan tidak berhenti sebagai diskusi, melainkan diterjemahkan menjadi rencana aksi yang siap dijalankan di daerah masing-masing. Simak perjalanan lengkap mereka dalam Kelana Aksi Episode SINTESIS 2026: Dari Gagasan Menjadi Aksi!

Lihat Video
MERAJUT INTEGRITAS DALAM RUANG INFORMASI

MERAJUT INTEGRITAS DALAM RUANG INFORMASI

KPK melalui Biro Humas menghadirkan ruang kolaborasi di Manado bersama pemerintah daerah, insan pers, dan komunitas kreatif. Melalui Workshop Peningkatan Kapasitas Pemangku Kepentingan, Matrikulasi Pemberantasan Korupsi, dan Temu Kawan Artsy, berbagai pihak dipertemukan untuk memperkuat komunikasi publik, keterbukaan informasi, serta partisipasi masyarakat. Kegiatan ini menunjukkan bahwa pencegahan korupsi tidak hanya dilakukan melalui kebijakan dan penegakan hukum, tetapi juga melalui komunikasi publik yang mampu menjangkau dan dipahami masyarakat. Simak selengkapnya upaya membangun transparansi informasi melalui kolaborasi pemerintah daerah, media massa, dan komunitas kreatif di Sulawesi Utara.

Lihat Video
PANCASILA HIDUP DALAM TEGAKNYA INTEGRITAS || MEJA PIMPINAN

PANCASILA HIDUP DALAM TEGAKNYA INTEGRITAS || MEJA PIMPINAN

Hari Kesaktian Pancasila bukan sekadar mengenang sejarah. Ini adalah momentum untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila dalam setiap tindakan. Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial bukan hanya lima sila yang dihafalkan, tetapi nilai yang perlu diwujudkan melalui kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Lantas, bagaimana Pancasila dapat menjadi fondasi membangun budaya antikorupsi dan karakter berintegritas? Di Meja Pimpinan, Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, mengulas bagaimana nilai Pancasila dapat hidup dalam perilaku sehari-hari di keluarga, lingkungan pendidikan, masyarakat, hingga penyelenggaraan pemerintahan. Saksikan selengkapnya Meja Pimpinan: “Pancasila Hidup dalam Tegaknya Integritas” di kanal di YouTube KPK RI.

Lihat Video
Tautan Pintas
Tautan pintas
Tautan pintas
Tautan pintas
Tautan pintas
Tautan pintas
Tautan pintas
Tautan pintas
Gedung KPK

Jl. Kuningan Persada No.Kav. 4, RT.1/RW.6, Guntur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950

Bantuan Hubungi Kami FAQ Kamus Istilah
Informasi Kebijakan Privasi Syarat & ketentuan
021-2557-8300
198 (Call Center)
021 25578333 (Fax)
informasi@kpk.go.id
Hak Cipta © 2021. Semua Hak Dilindungi.