Laporan KPK
Memuat data capaian dan kinerja lembaga sebagai bentuk pertanggungjawaban KPK terhadap publik
Tahun 2025 menandai babak baru bagi Komisi Pemberantasan Korupsi. Pergantian kepemimpinan menghadirkan arah baru sekaligus penegasan kembali mandat utama lembaga: memperkuat dan mempercepat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Dalam semangat tersebut, tema “Arah Baru, Kecepatan Penuh” menjadi penanda komitmen KPK untuk bergerak lebih sigap, adaptif, dan responsif menghadapi tantangan korupsi yang terus berkembang.
Versi Bahasa Lampiran
Peralihan kepemimpinan ini juga terjadi di tengah transisi pemerintahan. Presiden RI Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi sejalan dengan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, yang tertuang dalam misi ke-7 Asta Cita.
Versi Bahasa Lampiran E-Books
Lampiran Data keuangan tahun berjalan KPK merupakan laba bersih yang telah dipotong pajak
Sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga dalam penggunaan anggaran
KPK mengawali Renstra 2025–2029 dengan menyelaraskan kebijakan pemberantasan korupsi terhadap prioritas pembangunan nasional melalui pendekatan integratif: penindakan, pencegahan, dan pendidikan. Fokus utama terletak pada penguatan dampak kebijakan, optimalisasi pemulihan aset lewat penanganan TPPU, serta transformasi budaya integritas. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban konstitusional dan refleksi strategis guna memperkuat sinergi kolektif demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berdaya saing.
Versi Bahasa E-Books
Dalam mengawal transisi kepemimpinan di tingkat nasional maupun di tingkat daerah, KPK dituntut untuk tetap profesional dalam penegakan hukum. Penanganan perkara-perkara tindak pidana korupsi (TPK) yang dilakukan KPK di tahun 2024 tidak hanya menyasar pada kerugian negara, tetapi juga mengoptimalkan penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Korporasi. Tidak lain tujuannya adalah untuk meningkatkan pengembalian aset hasil TPK yang sebesar-besarnya ke negara.
Versi Bahasa E-Books Memuat data penyediaan informasi dan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh KPK selama setahun
Pelaksanaan keterbukaan informasi publik merupakan landasan penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2008. Keterbukaan informasi memperkuat hak masyarakat, meningkatkan kepercayaan publik, serta mendukung pencegahan korupsi. PPID KPK berkomitmen menyediakan layanan informasi yang akurat dan inklusif, termasuk bagi kelompok rentan dan penyandang disabilitas. Seluruh pelaksanaan, capaian, dan tantangan layanan informasi publik KPK Tahun 2025.
Melalui laporan ini, Kami menyajikan informasi pertanggungjawaban dalam bentuk Laporan PPID Tahun 2025
Versi Bahasa
Berbagai upaya peningkatan kualitas pelayanan informasi publik yang telah dilakukan KPK selama tahun 2025. Selain itu, laporan ini juga menjadi sarana evaluasi internal serta bahan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.
Melalui laporan ini, Kami menyajikan informasi pertanggungjawaban dalam bentuk Laporan PIP Tahun 2025
Versi Bahasa Memuat data capaian dan kinerja Dewan Pengawas sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap publik
Melalui laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang peran Dewas dalam memperkuat KPK, sekaligus mengajak semua pihak untuk terus mendukung upaya pemberantasan korupsi di Indonesia
Versi Bahasa
Memang sudah semestinya dalam sebuah perjalanan, akan ada jalan datar, menurun, maupun mendaki. Jika ingin perjalanan nyaman, kita bisa memilih jalanan yang datar dan menurun. Tapi jalan itu tidak akan pernah mengantarkan ke puncak mana pun. Dewan Pengawas KPK memilih untuk melalui jalan mendaki yang terjal, mengusut perkara etik yang melibatkan Ketua KPK. Perjalanan ini 4 merupakan perjalanan yang akan terus dicatat di Republik Indonesia.
Versi Bahasa Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara pada KPK
Penyusunan laporan keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun Anggaran 2024 ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan qan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.
Versi Bahasa
Laporan keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bergunakepada para pemakai laporan khusunya sebagai sarana untuk meningkatkan pakuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada KPK.
Versi Bahasa