Sinergi KPK-Kemenhub Jadikan Pendidikan Antikorupsi Ujung Tombak Pemberantasan Korupsi
Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA) 2025 di Aula Mataram Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Jakarta, Rabu (4/12), bukan sekadar seremoni. Di hadapan para insan perhubungan, KPK menegaskan pendidikan antikorupsi merupakan ujung tombak dalam memutus rantai korupsi di lingkungan perhubungan.
Dalam sambutannya, Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo, memaparkan strategi KPK yaitu “Trisula Pemberantasan Korupsi,” yang terdiri dari pendidikan, pencegahan, dan penindakan, Menurutnya, kegiatan ini merupakan implementasi nyata sula pertama, yaitu pendidikan.
“Melalui rangkaian HAKORDIA 2025 ini, Kemenhub tengah menjalankan sula pendidikan antikorupsi, guna meningkatkan integritas,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ibnu menegaskan upaya membersihkan instansi dari praktik korupsi adalah dengan tanggung jawab moral setiap individu, bukan beban penegak hukum semata. Hal ini, merupakan upaya KPK guna memperluas gerakan antikorupsi.
“Guna memberantas korupsi tidak harus jadi jaksa, polisi, atau KPK. Namun, melalui pertemuan ini pun merupakan salah satu pemberantasan korupsi,” tegas Ibnu.
Sebelumnya, Ibnu menjelaskan pada prinsipnya korupsi digolongkan menjadi tujuh jenis besar, mulai dari kerugian keuangan negara, penggelapan dalam jabatan, hingga benturan kepentingan dalam pengadaan. Dengan demikian, KPK menilai setiap pegawai perlu memahami jenis-jenis korupsi ini, sebagai kunci mencegah korupsi.
Senada, Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan, Arif Toha, menyambut mandat tersebut dengan tekad yang sama. Peringatan HAKORDIA Kemenhub kali ini, mengusung tema “Satukan Langkah, Basmi Korupsi, Untuk Bakti Transportasi,” yang mencerminkan semangat sektor ini guna memperkuat integritas demi pelayanan terbaik bagi masyarakat.
“Kami berharap, HAKORDIA 2025 menjadi momentum insan perhubungan untuk terus memperkuat integritas, budaya bersih, dan mewujudkan sektor transportasi bebas korupsi,” ujar Arif.
Melalui sinergi trisula peran Kemenhub dalam dunia pendidikan antikorupsi, KPK berharap nilai-nilai antikorupsi dapat disebarkan dengan baik. Hal ini, demi menciptakan tata kelola pemerintahan bersih dan akuntabel, khususnya di sektor transportasi yang merupakan urat nadi logistik dan mobilitas nasional.
