Perbarui Nota Kesepahaman, KPK dan KPPU Sepakat Perkuat Kerja Sama Pencegahan Korupsi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sepakat memperbarui nota kesepahaman (MoU) yang akan berakhir pada 27 April 2025. Kesepakatan tersebut dibahas dalam audiensi yang digelar di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Rabu (19/2).
Salah satu poin utama dalam pembaruan MoU ini adalah peningkatan kerja sama di bidang pencegahan korupsi, termasuk pertukaran informasi dan data untuk mendukung upaya penegakan hukum yang lebih efektif.
Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan bahwa kerja sama antara KPK dan KPPU selama ini telah terjalin dengan baik. Namun, ia menekankan bahwa seiring dengan perkembangan zaman, koordinasi dan pertukaran informasi masih perlu ditingkatkan.
“Ke depannya masih dibutuhkan banyak koordinasi dan informasi. Harapan kami bahwa informasi yang bersifat laporan pengaduan masyarakat yang sudah terindikasi dalam laporan itu ada hal-hal yang berhubungan dengan korupsi, penyalahgunaan wewenang, penyimpangan dan lainnya agar disampaikan ke KPK,” ujar Setyo.
Salah satu contoh nyata kerja sama ini adalah pada kasus korupsi pengadaan KTP elektronik (e-KTP) pada 2017 yang menyeret Ketua DPR RI 2014-2019, Setya Novanto, serta kasus korupsi ekspor benih lobster yang melibatkan Menteri Kelautan dan Perikanan 2019-2020, Edhy Prabowo, pada 2020. Dalam kasus-kasus tersebut, KPPU berperan dalam memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang terlibat, sementara KPK menindak pejabat negara yang terlibat dalam tindak pidana korupsi.
Digitalisasi dan Optimalisasi Pertukaran Data
Ketua KPPU, M. Fanshurullah Asa, mengungkapkan bahwa kasus e-KTP bermula dari temuan KPPU yang memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang terlibat dalam pengadaan proyek tersebut. Data tersebut kemudian menjadi informasi awal bagi KPK dalam mengembangkan penyelidikan lebih lanjut.
“Bermula dari temuan kami itu, kemudian KPPU saling bertukar data dengan KPK sehingga pejabat yang terlibat bisa ditindak pidana. Selama ini keputusan KPPU hanya melibatkan pelaku usahanya, namun untuk yang terlibat selain pelaku usaha seperti pejabatnya, tidak bisa ditindak. Karena itu, dalam keputusan yang kami keluarkan, kami memberikan rekomendasi agar ada upaya penegakan hukum atas persekongkolan pelaku usaha dengan penyelenggara negara ke aparat penegak hukum,” kata Fanshurullah.
Ke depan, ada dua hal yang menjadi perhatian utama dalam kerja sama ini, yakni digitalisasi data untuk mempercepat akselerasi dalam penegakan hukum serta optimalisasi pertukaran informasi dalam menghadapi tantangan di pasar digital.
Selain itu, Fanshurullah juga berharap adanya kolaborasi dalam penyelenggaraan workshop guna mencegah korupsi dalam persaingan usaha yang tidak sehat, termasuk persekongkolan yang mengarah pada tindak pidana korupsi. “Kami harap akan dibuat kerja sama lagi yang komprehensif yang konteksnya pencegahan juga,” tambahnya.
Integrasi Data untuk Pencegahan dan Penindakan
Menanggapi hal itu, Setyo menyambut baik inisiatif digitalisasi dan kerja sama dalam pencegahan korupsi sebagai bagian dari pembaruan nota kesepahaman. Menurutnya, sudah saatnya ada integrasi dan konektivitas antara KPK dan KPPU dalam pertukaran data dan informasi, baik dalam hal pencegahan maupun penindakan.
“Saya sepakat. Namun saya harap pencegahan itu ada yang bermuara ke penindakan. Seperti yang berjalan dalam kasus e-KTP dan benih lobster. Kalau bisa di tahun ke depan, kerja sama KPK dan KPPU kembali memberikan kontribusi kepada negara dalam pemberantasan korupsi yang dimulai dari pelaku usaha untuk kemudian persekongkolan yang terjadi bisa ditindak secara hukum,” pungkas Setyo.
Audiensi ini turut dihadiri oleh Wakil Ketua KPK Johanis Tanak dan Ibnu Basuki Widodo; Deputi Bidang Informasi dan Data Eko Marjono; Direktur Antikorupsi Badan Usaha (AKBU) KPK Aminudin; serta jajaran eselon II KPK. Sementara dari KPPU hadir Wakil Ketua Aru Armando; Anggota Komisioner Gopprera Panggabean dan Budi Joyo Santoso; Plt Sekjen Lukman Sungkar; serta Kepala Biro Humas Deswin Nur.
