Luncurkan Fitur e-Audit Baru, KPK dan BPKP-LKPP Perkuat Akurasi dan Transparansi Pengadaan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) resmi meluncurkan 'senjata' digital baru dalam memerangi korupsi, yaitu fitur e-Audit katalog versi 6. Fitur ini dirancang sebagai digital guardian pengadaan barang dan jasa (PBJ), yang kini telah menjadi sektor ekonomi digital dengan transaksi mencapai ratusan triliun rupiah.
Peluncuran ini, bagian dari rangkaian Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA) 2025—hasil kolaborasi strategis antara KPK, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), di Graha Pandawa Balaikota, Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin (8/12).
Wakil Ketua KPK sekaligus Koordinator Tim Nasional PK, Agus Joko Pramono, menyampaikan peluncuran fitur ini merupakan momentum penting dalam memperkuat arsitektur sistem pengawasan secara nasional, untuk menutup celah korupsi di sektor pengadaan, termasuk pola gratifikasi terselubung.
“Fitur ini sebagai early warning system pencegahan korupsi. Dengan semakin tajamnya algoritma, sistem mampu mengenali risiko dan anomali lebih tepat dan akurat,” ujar Agus.
Lebih lanjut, fitur baru ini secara khusus ditujukan guna meningkatkan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), sehingga memungkinkan APIP mengawasi dengan cepat, efektif, dan berbasis keakuratan data, tanpa bergantung pada audit manual.
Kepala BPKP sekaligus Pembina APIP, Muhammad Yusuf Ateh, menegaskan kolaborasi ini sangat penting mengingat sektor PBJ menjadi titik permasalahan besar yang kuncinya ada pada komitmen penyelesaiannya. Dalam sinergi ini, Stranas PK bertindak sebagai koordinator pencegahan, BPKP merancang substansi mekanisme audit, sementara LKPP sebagai arsitek teknologi sistem.
“Kolaborasi ini hadir guna mengimbangi pertumbuhan masif PBJ digital, mengingat sektor ini menjadi titik masalah besar,” ucap Kepala BPKP sekaligus Pembina APIP, Muhammad Yusuf Ateh.
Pada kesempatan yang sama, Kepala LKPP sekaligus pengelola sistem, Sarah Sadiqa, menjelaskan sistem katalog sebelumnya yaitu versi 5, mendorong lonjakan transaksi e-purchasing dari Rp83,6 triliun pada 2022 menjadi Rp261,2 triliun pada 2024. Fitur yang dikembangkan bersama PT Telkom Indonesia ini, hadir guna merespon meningkatnya kebutuhan pengawasan terhadap pengadaan di pemerintahan.
“Peluncuran versi 6 ini, bisa menjadi tools baru bagi APIP guna mencegah penyimpangan sejak awal dan mendorong pengadaan lebih transparan, responsif, dan berintegritas,” tuturnya.
Sementara itu, selaku tuan rumah HAKORDIA 2025, Walikota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, menyambut baik fitur terbaru inI, Hasto menyatakan pengawasan yang efektif bergantung pada sistem yang dibangun, sehingga mampu mendorong perbaikan tata kelola pengadaan daerah.
“Pengadaan merupakan motor penggerak pembangunan. Pengawasan yang efektif bergantung pada sistem yang kita bangun” ujarnya.
Kegiatan peluncuran dilanjutkan dengan diskusi panel mendalam antara Stranas PK, BPKP, dan LKPP yang dihadiri Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), serta coaching clinic terkait teknis penggunaan e-audit bagi APIP yang hadir.
KPK sebagai anggota Tim Nasional PK, menegaskan komitmennya guna memastikan digitalisasi sistem pengawasan, mampu diimplementasikan secara optimal ke seluruh daerah di Indonesia demi memperkuat upaya pencegahan korupsi secara menyeluruh, khususnya pada sektor PBJ.
