Entry Meeting KPK–BPK: Sinergi Bangun Strategi Pencegahan Korupsi yang Lebih Efektif

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia menggelar entry meeting pemeriksaan kinerja atas efektivitas strategi pencegahan korupsi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (4/8). Pertemuan ini menandai dimulainya pemeriksaan kinerja Semester II Tahun 2025 yang mencakup evaluasi pelaksanaan strategi pencegahan korupsi, baik di lingkungan KPK maupun instansi pemerintah lainnya.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menegaskan komitmen lembaganya untuk mendukung penuh proses pemeriksaan ini. “KPK akan berkontribusi maksimal, baik dalam bentuk data, dokumen, maupun informasi yang dibutuhkan. Kami percaya hasil pemeriksaan ini akan menjadi bahan evaluasi penting untuk perbaikan strategi ke depan,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota I BPK RI, Nyoman Adhi Suryadnyana, menjelaskan bahwa pemeriksaan ini bertujuan mengevaluasi efektivitas strategi pencegahan korupsi dan penggunaan anggaran secara sistematis dan lintas lembaga. Pemeriksaan berlangsung selama 40 hari, melibatkan sampel dari wilayah pusat, Yogyakarta, dan Maluku.

“Pemeriksaan ini akan fokus pada akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi penggunaan anggaran. Temuan akan menjadi dasar penyusunan sistem evaluasi output yang menyeluruh, melibatkan kementerian, lembaga, dan daerah. Pemeriksaan ini akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan tematik lintas K/L agar hasilnya lebih komprehensif,” jelas Nyoman.

Soroti Isu Strategis Pencegahan Korupsi

Dalam kesempatan tersebut, Nyoman juga memaparkan beberapa isu strategis yang selama ini menjadi perhatian BPK, antara lain:

• Pemanfaatan teknologi informasi yang belum optimal dalam pengawasan dan mitigasi risiko korupsi,
• Keterbatasan transparansi yang memengaruhi akuntabilitas publik,
• Budaya kerja yang resistif terhadap integritas serta keterbatasan sumber daya manusia,
• Konsistensi kasus korupsi, terutama di sektor pengadaan barang/jasa (PBJ),
• Lemahnya sistem pengendalian internal di berbagai instansi.

“Masalah-masalah ini terus muncul selama 10 tahun terakhir kami melakukan pemeriksaan. Jumlah tersangka dan nilai kerugian negara terus naik, artinya dibutuhkan strategi baru yang lebih efektif, tidak hanya penindakan,” tegas Nyoman. Ia menambahkan bahwa upaya perbaikan harus melibatkan semua elemen, baik di pusat maupun daerah, dengan penekanan pada transparansi.

Di sisi lain, Nyoman mengapresiasi upaya KPK dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK. Tingkat pemenuhan KPK mencapai 92,21 persen—tertinggi di antara aparat penegak hukum dan jauh melampaui rata-rata nasional sebesar 75 persen. Adapun 3,27 persen rekomendasi belum ditindaklanjuti dengan alasan sah, sementara 4,52 persen lainnya masih dalam proses.

Kolaborasi Strategis untuk Hasil yang Terukur

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menegaskan bahwa peningkatan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tidak bisa dibebankan semata pada KPK. “Semua orang menunggu hasil IPK dari TII, tapi setelah hasil disampaikan masyarakat kembali permisif. Padahal, dari delapan indikator yang disampaikan, banyak pihak terlibat selain KPK. Jadi, penting untuk semua pihak menyadari bahwa peningkatan IPK adalah tanggung jawab bersama,” ujarnya.

Setyo juga menyampaikan sejumlah inisiatif pencegahan yang telah dijalankan KPK, seperti Survei Penilaian Integritas (SPI) dan Monitoring Center for Prevention (MCP). Namun demikian, ia menyoroti rendahnya respons perbaikan dari instansi yang sudah berulang kali mendapatkan peringatan melalui dua instrumen tersebut.

“Ironisnya, daerah atau kementerian/lembaga yang nilainya kuning dari tahun ke tahun itu tidak ada perubahan. Jadi mereka hanya melihat itu sebagai sebuah angka,” tegas Setyo.

KPK berharap, kolaborasi dengan BPK dapat melahirkan sistem evaluasi yang tak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga mampu mendeteksi potensi penyimpangan secara dini dan mendorong perubahan yang nyata. “Kami berharap dari hasil pemeriksaan kinerja ini, kami bisa menciptakan strategi efektif terhadap pencegahan korupsi dan mungkin harus disesuaikan dengan gaya hidup masyarakat,” pungkas Setyo.

Turut hadir dalam entry meeting tersebut, Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo, Sekretaris Jenderal KPK Cahya Harefa, serta jajaran pejabat KPK lainnya. Dari BPK, hadir Anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana, Auditor Utama Keuangan Negara I BPK Sarjono, dan tim pemeriksa laporan keuangan BPK.