Dorong Dunia Usaha Jaga Integritas, KPK Hadirkan Bimtek Antikorupsi di Blitar
Di tengah tantangan ekonomi global yang penuh ketidakpastian, dunia usaha dituntut tak hanya bertahan, tapi juga tumbuh dengan cara-cara yang jujur dan berintegritas. Karena itulah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggandeng pelaku usaha dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Dunia Usaha yang digelar di Kota Blitar, Jawa Timur, Rabu (16/4), sebagai bagian dari upaya mendorong praktik bisnis yang bersih dan sehat.
Pelaksana Harian (Plh) Direktur pada Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat (Ditpermas) KPK, Friesmount Wongso, mengingatkan bahwa integritas bukan sekadar nilai moral, tapi menjadi pondasi penting bagi keberlanjutan dunia usaha.
“Integritas adalah kunci bagi keberlanjutan dunia usaha. Sebuah usaha yang menjunjung tinggi etika dan transparansi akan lebih dipercaya oleh mitra, konsumen, dan investor. Ini tidak hanya tentang pencegahan korupsi, tetapi membangun masa depan usaha yang berdaya saing tinggi,” tegas Friesmount dalam sambutannya.
Ia juga mengungkapkan data bahwa selama 2004 hingga 2024, KPK telah menangani 1.052 perkara gratifikasi dan suap, serta 407 perkara terkait pengadaan barang dan jasa. Dan dari jumlah tersebut, 468 pelaku berasal dari sektor swasta.
Data ini, menurut Friesmount, menjadi sinyal bahwa pelaku usaha masih rentan terjerat praktik korupsi jika tidak memperkuat komitmen integritas.
Tak hanya itu, ia juga menyinggung soal Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2024, di mana persepsi terhadap dunia usaha ikut memengaruhi skor nasional. Penilaian mencakup sejauh mana risiko pelaku usaha terlibat suap, keberadaan pembayaran tidak resmi, hingga ekosistem bisnis yang bersih dari korupsi.
“Ketika pelaku usaha menolak suap dan membangun sistem yang transparan, itu akan memberikan dampak positif terhadap kepercayaan investor dan publik,” ujarnya.
Blitar Didorong Jadi Contoh Praktik Bisnis Sehat
Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin, yang turut hadir dalam kegiatan ini, memberikan apresiasi atas inisiatif KPK. Ia menilai, penguatan nilai integritas di sektor usaha akan menjadi fondasi pembangunan daerah yang kokoh.
“Ini bukan sekadar sosialisasi, tetapi juga investasi moral bagi dunia usaha kita. Semakin kuat integritas di sektor ekonomi, semakin kuat pula fondasi pembangunan daerah, sehingga Blitar dapat menjadi contoh praktik bisnis yang sehat dan bersih di Indonesia,” ungkapnya.
Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan perangkat daerah seperti Sekretaris Daerah (Sekda), Inspektorat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja. Tak kurang dari 100 pelaku usaha di Kota Blitar juga ikut aktif berdiskusi dalam forum ini.
Bangun Nilai Antikorupsi dari Lingkungan Keluarga
Tak hanya menyasar sektor ekonomi, KPK juga memperluas edukasi antikorupsi melalui keluarga. Melalui program Keluarga Berintegritas (Kertas), KPK menggelar bimtek khusus bagi keluarga penyelenggara negara di Blitar.
Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ditpermas KPK, David Sepriwasa, mengatakan keluarga adalah tempat awal tumbuhnya nilai kejujuran, saling menghargai, dan sikap tolak terhadap perilaku koruptif.
“Karena itu, membangun nilai kejujuran dan keterbukaan dalam lingkungan keluarga menjadi sangat penting. Terlebih bagi seorang penyelenggara negara, nilai integritas harus terbentuk sejak dini melalui pola asuh keluarga,” ujar David.
Hadir pula dalam kegiatan ini Plh Direktur Ditpermas KPK Friesmount Wongso, Wakil Wali Kota Blitar Elim Tyu Samba, Sekda Kota Blitar, serta para pejabat daerah lainnya. Sebanyak 80 peserta (40 pasang keluarga) perangkat daerah turut berpartisipasi aktif dalam bimtek tersebut.
