Bangun Ekosistem Antikorupsi, KPK Gelar Sarasehan Akademik di Universitas Negeri Malang
Guna memperkuat budaya antikorupsi dan integritas di lingkungan akademik, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Universitas Negeri Malang (UM) menggelar Sarasehan Akademik bertema "Membangun Ekosistem Antikorupsi dan Pengendalian Gratifikasi" pada Selasa (18/2). Acara ini berlangsung di Lecture Hall Gedung Kuliah Bersama (GKB) UM dan dihadiri oleh sivitas akademika UM serta perwakilan KPK.
Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana, yang hadir sebagai narasumber utama, memaparkan berbagai program unggulan KPK dalam upaya pemberantasan korupsi, salah satunya Program Tantangan Pengendalian Gratifikasi. Program ini mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengendalian gratifikasi melalui kolaborasi dengan lembaga pemerintahan, dunia usaha, dan masyarakat.
Selain itu, KPK juga memperkenalkan Program Penguatan Integritas Ekosistem Perguruan Tinggi Negeri (PIEPTN), yang melibatkan 12 area penguatan integritas di lingkungan akademis. Program ini didasari pemikiran bahwa pendekatan untuk mengatasi korupsi di perguruan tinggi harus melibatkan berbagai tingkatan baik secara institusional maupun nasional, di antaranya dengan memberlakukan kebijakan integritas akademik serta mengajarkan etika dan integritas bagi mahasiswa.
“Berdasarkan hasil penelitian, tidak cukup mengajarkan integritas akademik hanya secara teoretis ataupun konseptual, karena hal itu seharusnya juga didapatkan melalui konteks riil dan praksis. Karena bisa jadi pengalaman tersebut akan berpengaruh di luar kelas atau universitas, dan menjadi pola perilaku etis di tempat kerja dan lingkungan pribadi,” jelas Wawan.
Wawan juga menegaskan, korupsi di dunia pendidikan sangat ironis, mengingat lembaga pendidikan seharusnya menjadi tempat penanaman nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan antikorupsi. Bahkan, perguruan tinggi negeri (PTN) juga menjadi mitra strategis bagi KPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Untuk itu, penting bagi PTN terus berbenah, agar jauh dari perilaku lancung.
“Kampus merupakan mitra strategis KPK yang telah lama menjalin berbagai kerja sama, melalui perekaman persidangan, pusat kajian, kuliah umum, pertukaran narasumber dan ahli, serta berbagai program kolaboratif lainnya. Sehingga penguatan integritas dan perbaikan tata kelola di kampus perlu dilakukan,” pesan Wawan.
Rektor UM, Prof. Dr. Hariyono, M.Pd., dalam sambutannya menegaskan bahwa integritas harus menjadi bagian dari kehidupan akademik, baik bagi mahasiswa maupun tenaga pendidik. “Marilah kita saling mengingatkan, baik secara pribadi maupun institusi, untuk meminimalkan perilaku koruptif dan menanamkan budaya integritas,” ujar Prof. Hariyono.
Penguatan Ekosistem Perguruan Tinggi Bebas dari Korupsi
PTN menjadi salah satu area yang rentan terhadap korupsi, terutama dalam tiga sektor utama, yaitu publikasi, penelitian, dan pengabdian masyarakat; pengadaan barang dan jasa; serta pengelolaan keuangan. Hal inilah yang melandasi KPK memperkenalkan PIEPTN, yang melibatkan 12 area penguatan integritas di lingkungan akademis.
Melalui PIEPTN, KPK berfokus pada pendampingan dan monitoring di berbagai PTN dan perguruan tinggi keagamaan negeri (PTKN). Pada 2024, program ini telah diikuti oleh 144 perguruan tinggi, yang terdiri atas 84 PTN dan 60 PTKN di seluruh Indonesia. Fokus utama PIEPTN meliputi pengendalian gratifikasi, pengelolaan konflik kepentingan, serta transparansi dalam publikasi, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
Hasil Monitoring dan Evaluasi PIEPTN 2024
Berdasarkan evaluasi PIEPTN tahun 2024, masih terdapat tantangan dalam ketepatan waktu pengiriman rencana tindak lanjut oleh beberapa universitas. Dari 41 perguruan tinggi, telah terkumpul 198 rencana tindak lanjut untuk meningkatkan integritas kampus.
Kepemimpinan perguruan tinggi berperan penting dalam keberhasilan PIEPTN, terutama dalam membangun budaya antikorupsi di lingkungan akademik. Namun, pelaksanaan program ini masih menghadapi kendala seperti masalah teknis dalam pelaporan, beban kerja yang tinggi, serta keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi.
Meski demikian, PIEPTN membawa manfaat signifikan, seperti memperkuat sistem pengendalian gratifikasi, digitalisasi administrasi, serta meningkatkan kesadaran antikorupsi. Program ini juga mendorong percepatan regulasi internal untuk membangun ekosistem berintegritas.
Untuk mengatasi tantangan yang ada pada implementasi PIEPTN, KPK merekomendasikan beberapa langkah, termasuk penetapan tenggat waktu yang jelas, pemantauan berkala, pelatihan teknis, serta pengembangan sistem digital guna mempermudah pelacakan progres. Insentif juga diusulkan untuk meningkatkan motivasi universitas dalam menerapkan PIEPTN secara efektif.
