Perkuat Integritas Jasa Keuangan, KPK Gali Potensi Calon API OJK Lewat Sertifikasi
Sebagai bagian dari transformasi menyeluruh sektor jasa keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong penguatan integritas melalui sertifikasi kompetensi calon Ahli Pembangun Integritas (API) bagi pegawai Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Program ini diikuti oleh 39 pegawai OJK jenjang pertama dan utama, yang berlangsung di Wisma Mulia 2, Jakarta, Selasa (12/8).
Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK, Yonathan Demme Tangdilintin, menegaskan bahwa sertifikasi API OJK merupakan strategi KPK untuk memperkuat edukasi antikorupsi di sektor jasa keuangan. “Transformasi jasa keuangan tidak hanya berbicara soal inovasi dan teknologi, tetapi menuntut integritas para pelakunya agar tugas dan fungsi dapat dijalankan secara transparan dan terbebas dari korupsi,” ujarnya.
Yonathan pun menjelaskan, OJK memiliki peran sentral sebagai pengawas independen seluruh aktivitas jasa keuangan. Karena itu, peningkatan kapasitas SDM melalui sertifikasi API menjadi langkah penting untuk mencegah korupsi sejak dini, sekaligus mengantisipasi tantangan seperti benturan kepentingan, manipulasi laporan, dan penyalahgunaan wewenang.
Sertifikasi ini juga dirancang untuk membentuk kompetensi peserta yang tidak hanya menguasai teori, tetapi juga memahami konteks pencegahan korupsi secara tepat, dengan membangun sistem integritas berstandar nasional.
Memantik Kemampuan, Bersiap Menjadi Penyuluh
Kepala Sekretariat Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Guntur Kusmeiyano, menyampaikan bahwa OJK adalah lembaga negara pertama di sektor jasa keuangan yang menjalin kerja sama sertifikasi API dengan KPK. Menurutnya, keberhasilan pemberantasan korupsi memerlukan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan.
“Sejak 2017 hingga Juli 2025, LSP KPK telah mensertifikasi 569 API dari berbagai pemangku kepentingan. Keberhasilan program ini diukur dari peran aktif lulusan dalam membangun sistem integritas di lingkungan kerja,” ujarnya.
Sertifikasi API meliputi ujian dan asesmen komprehensif, mencakup penguasaan nilai antikorupsi, kemampuan komunikasi publik, hingga keterampilan fasilitasi penyuluhan. Peserta yang dinyatakan kompeten akan menjadi agen perubahan di OJK, menyebarkan pengetahuan dan praktik baik pencegahan korupsi.
Selain mensertifikasi calon API yang berpengalaman di bidang kepatuhan, manajemen risiko, dan tata kelola pada 12-14 Agustus 2025. KPK juga akan kembali menggelar sertifikasi pada Oktober 2025, untuk menguji kompetensi pegawai OJK lainnya, yang diproyeksikan sebagai focal point calon Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) jalur pengalaman.
Komitmen Nyata API Berdaya
Ketua Dewan Audit OJK, Sophia Isabella Wattimena, mengungkapkan bahwa pada 2025 pihaknya menargetkan memiliki 110 pegawai bersertifikasi PAKSI dan 50 pegawai bersertifikasi API. Target ini diharapkan menjaga keberlanjutan praktik baik pencegahan korupsi dan memperkuat integritas sektor jasa keuangan.
“Pembangunan integritas tidak bisa instan, tapi dimulai dari SDM yang sadar, kompeten, dan berkomitmen sebagai investasi jangka panjang demi menjaga integritas jasa keuangan dalam menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan,” tegasnya.
