Optimalkan Program Prioritas, KPK dan Timnas PK Percepat Standar Nasional Pencegahan Korupsi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tergabung dalam Tim Nasional Pencegahan Korupsi (Timnas PK), menegaskan komitmennya untuk mengakselerasi penguatan integritas nasional. Di tengah dinamika persepsi korupsi global, Timnas PK mengambil langkah proaktif dengan mentransformasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) menjadi instrumen yang lebih tajam, terukur, dan berdampak langsung. Transformasi ini diarahkan untuk mendukung keberhasilan program-program strategis nasional sekaligus mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Pertemuan Semester II Tahun 2026 yang digelar di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Jakarta, pada Selasa (24/2). Pertemuan tersebut menyepakati bahwa refleksi atas Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2025 menjadi momentum strategis untuk membenahi sektor-sektor krusial yang masih memerlukan penguatan tata kelola dan integritas.
“Dengan kondisi tersebut, risiko korupsi masih ada. Harapannya, di tahun 2026, saat diumumkan di Februari 2027 ada peningkatan dari skor sekarang 34,” tutur Ketua KPK, Setyo Budiyanto.
Diketahui, sebelumnya Transparency International Indonesia (TII) mengumumkan skor IPK Indonesia tahun 2025, berada di angka 34–turun 3 poin dibandingkan periode sebelumnya. Oleh karenanya, KPK berencana membedah indikator penilaian lebih dalam, khususnya pada sektor hulu politik dan regulasi yang mengalami fluktuasi signifikan.
“Kenaikan skor pada 2024, salah satunya dipengaruhi World Economic Forum (WEF). Namun, pada 2025, pasti ada sejumlah indikator sehingga turun. Inilah yang perlu kita cari solusinya,” katanya.
Oleh karena itu, KPK secara terbuka mengajak Transparency International Indonesia (TII) berkolaborasi dalam diskusi teknis guna membedah indikator penilaian secara lebih presisi. Langkah ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam merumuskan strategi perbaikan yang lebih tepat sasaran dan berdampak nyata ke depan.
Aksi Nyata Perbaikan
Sebagai bukti nyata dukungan terhadap visi besar Presiden, Timnas PK berkomitmen mengawal dua program prioritas pemerintah, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Langkah ini, merupakan sinergi yang bertujuan memastikan dana negara benar-benar sampai ke tangan masyarakat, melalui sistem tata kelola data yang transparan dan mitigasi risiko korupsi sejak dini.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK, Agus Joko Pramono, menekankan Timnas PK kini tengah menyiapkan Revisi Perpres Nomor 54 Tahun 2018. Langkah ini adalah bentuk evolusi organisasi untuk melibatkan Kementerian Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), guna menutup celah kebocoran keuangan negara serta memperkuat efisiensi anggaran pusat hingga daerah.
“Revisi ini, memperkuat sinergi lintas lembaga agar pencegahan korupsi bukan sekadar administratif, melainkan program prioritas dapat bermanfaat maksimal tanpa penyimpangan,” tegas Agus.
Selain berupaya menyukseskan program strategis nasional, usulan lain dalam revisi mencakup menambah keanggotaan Timnas PK (Kemenkeu dan BPKP) maupun K/L lainnya. Kemudian, memperluas fokus pada UNCAC dan prioritas Presiden.
Selain itu, menetapkan aksi berbasis outcome 5 tahunan, serta melaporkan kepada Presiden setahun sekali atau sewaktu-waktu. Hal ini bertujuan agar Stranas PK lebih strategis, adaptif, dan terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional.
Sementara itu, Menteri PANRB, Rini Widyantini, menambahkan bahwa koordinasi ini akan diperkuat dengan mekanisme laporan langsung secara tatap muka (face-to-face) kepada Presiden, melalui Kantor Staf Presiden (KSP). Langkah ini, dinilai mencerminkan tekad kuat pemerintah dalam meletakkan integritas sebagai fondasi utama pembangunan berkelanjutan.
“Saya meminta kepada KSP, untuk memfasilitasi dan mengatur jadwal agar Timnas PK dapat memaparkan capaian dan kendala secara langsung di hadapan Presiden,”
Dengan demikian, formasi baru ini diharapkan lebih solid dan berbasis data akurat. KPK dan Stranas PK optimistis penguatan sistemik ini tidak sekadar memperbaiki citra Indonesia secara global, melainkan turut menghadirkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
