Menuju Hakordia, KPK Konsolidasikan PAKSI–API Perkuat Pendidikan Antikorupsi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan penguatan ekosistem integritas sebagai agenda strategis nasional melalui penyelenggaraan Temu Aksi Penyuluh Antikorupsi dan Ahli Pembangun Integritas (TAPAKSIAPI) 2025 di Yogyakarta. Forum ini menjadi momentum konsolidasi ribuan agen penggerak antikorupsi dari seluruh Indonesia untuk memperluas pendidikan dan pencegahan korupsi hingga ke akar rumput.
Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo, membuka kegiatan tersebut di Gedhong Pracimosono, Kepatihan Yogyakarta, Minggu (7/12). Ia menegaskan TAPAKSIAPI adalah ruang strategis untuk memperkaya strategi pencegahan korupsi dan menguatkan jejaring penyuluhan.
“Di forum inilah berbagai pengalaman, strategi, dan inisiatif pencegahan korupsi diperkaya melalui interaksi langsung bertukar gagasan, merumuskan strategi penyuluhan yang adaptif, sehingga PAKSI–API dapat menanamkan pendidikan dan pencegahan korupsi jangka panjang sebagai bagian dari pembangunan karakter bangsa. Tahun ini menjadi penyelenggaraan kelima, yang menegaskan kuatnya komitmen publik dalam merawat budaya antikorupsi di berbagai daerah,” ungkap Ibnu.
Ibnu menekankan bahwa pemupukan integritas tidak boleh berhenti pada wacana. Kolaborasi lintas daerah dan profesi diyakininya menjadi kunci mendorong perubahan nyata, sekaligus memperkuat peran PAKSI dan API sebagai perpanjangan tangan KPK dalam membangun budaya antikorupsi di masyarakat.
Sejak pertama kali digelar pada 2019, TAPAKSIAPI berkembang menjadi ruang berbagi praktik baik yang memperluas jejaring gerakan antikorupsi di tingkat lokal. Pelaksanaan tahun ini yang bertepatan dengan rangkaian Hakordia 2025 dipandang KPK sebagai bukti komitmen publik yang semakin kuat dalam merawat integritas nasional.
Penguatan kompetensi penyuluh, penyediaan materi edukasi yang lebih lengkap, serta perluasan kerja sama dengan pemerintah daerah dan komunitas menjadi fokus utama untuk memastikan penyuluhan antikorupsi semakin berdampak.
“Penguatan SDM antikorupsi menjadi bagian penting dari strategi nasional pemberantasan korupsi. KPK tidak mungkin berjalan sendiri, PAKSI dan API adalah mitra strategis dalam menanamkan integritas di masyarakat, mulai dari ruang kelas hingga instansi pemerintahan, upaya memberantas korupsi bukan hanya soal penindakan, tetapi gerakan kolektif yang berangkat dari integritas setiap individu,” jelas Ibnu.
Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana, menegaskan tahun 2025 menjadi tonggak penting bagi KPK yang kini ditetapkan sebagai center of excellence dalam pendidikan antikorupsi. Penetapan ini membawa mandat besar untuk meningkatkan kualitas gerakan nasional.
“Setelah serangkaian pertemuan dengan kementerian terkait—mulai dari Kemendikdasmen, Kemendikti, Kemenag hingga Kemendagri—upaya KPK akhirnya menunjukkan hasil. Mulai 2026, pendidikan antikorupsi diproyeksikan masuk secara resmi ke dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah, sekaligus menjadi bagian Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK) di perguruan tinggi negeri maupun swasta,” ungkap Wawan.
Ia menambahkan, kebutuhan tinggi akan edukasi antikorupsi menuntut KPK memperkuat kapasitas PAKSI–API agar lebih merata dan mampu menjadi ujung tombak diseminasi nilai integritas di daerah.
Sebagai bentuk apresiasi, KPK memberikan penghargaan kepada PAKSI dan API yang aktif menggerakkan inisiatif antikorupsi di wilayahnya. Penghargaan ini menjadi simbol penguatan jejaring edukasi sekaligus dorongan profesionalisasi penyuluhan di seluruh Indonesia.
Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK, Yonathan Demme Tangdilintin, menyebut penguatan PAKSI–API diarahkan untuk meningkatkan sinergi dan kapasitas penyuluh di tingkat pusat maupun daerah.
Hingga Oktober 2025, terdapat 48 forum PAKSI–API yang telah difasilitasi KPK di berbagai kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Jumlah ini menandai meluasnya jejaring penyuluh sejak program sertifikasi diluncurkan.
Meski berkembang pesat, ia mengakui tantangan masih ada pada aspek koordinasi lintas wilayah dan penguatan kelembagaan forum di daerah. Untuk itu, hasil Forum Sinergi PAKSI–API 2025 akan ditindaklanjuti dengan langkah-langkah strategis.
Agenda tersebut meliputi penyusunan Rencana Aksi Daerah Pemberdayaan PAKSI–API 2026, pembentukan forum daerah yang lebih kuat, kolaborasi program KPK–daerah, monitoring–evaluasi berkala, serta publikasi hasil forum secara terbuka. Langkah ini diharapkan memastikan keberlanjutan gerakan antikorupsi pada tahun-tahun berikutnya.
