KPK Gandeng Sekolah Karakter IHF, Tanamkan Nilai Antikorupsi Sejak Dini

Siapa bilang pendidikan antikorupsi harus kaku dan berat? Dengan pendekatan yang menyenangkan dan penuh makna, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa nilai-nilai integritas bisa ditanamkan sejak usia dini melalui edukasi yang menyentuh logika sekaligus hati.

Hal itu terlihat dalam kegiatan audiensi interaktif dan edukatif dengan puluhan siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) dari Sekolah Karakter Indonesia Heritage Foundation (IHF). Pada kegiatan yang digelar di Gedung Anti-Corruption Learning Center (ACLC) KPK, Jakarta, Kamis (8/5) ini, KPK melalui Direktorat Jejaring Pendidikan mengajak para siswa untuk mendalami nilai-nilai antikorupsi dengan cara yang inspiratif.

Analis Pemberantasan Korupsi KPK, Wahyu Aulia Huwaida, yang menjadi narasumber dalam kegiatan ini, menyampaikan pentingnya membangun karakter peserta didik agar mampu membedakan tindakan yang etis dan tidak etis.

“Kebiasaan kecil yang mengandung perilaku koruptif dapat berdampak besar di kemudian hari. Andai terus dibiarkan, maka akan mengakar pada persoalan budaya dan moral penerus bangsa. Jika dinormalisasi, perilaku tersebut bisa membentuk karakter yang membahayakan, terutama bagi para peserta didik. Dengan begitu, pendidikan antikorupsi berperan membentuk perkembangan karakter,” ujar Huwaida di hadapan 89 siswa SMP Karakter IHF.

Melalui momen ini, KPK juga memperkenalkan sembilan nilai dasar antikorupsi yang dirangkum dalam akronim unik Jumat Bersepeda KK: Jujur, Mandiri, Tanggung Jawab, Berani, Sederhana, Peduli, Disiplin, Kerja Keras, dan Adil. Penanaman nilai-nilai ini sejalan dengan model pendidikan holistik yang diterapkan SMP Karakter IHF—yakni pembentukan karakter sebagai fondasi utama pendidikan.

Sekolah Tak Hanya Cetak Cerdas, tapi Juga Tegakkan Etika

Melalui kolaborasi seperti ini, KPK berharap Sekolah Karakter mampu mencetak generasi muda yang tidak hanya cemerlang secara akademis, tapi juga tangguh dalam menjunjung tinggi integritas—baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat luas.

“Oleh karenanya, pendidikan antikorupsi yang terintegrasi dalam kehidupan sekolah sehari-hari melalui praktik, keteladanan, dan budaya integritas akan memperkuat benteng moral generasi muda. Inilah yang akan menjadi fondasi bagi terbentuknya masyarakat yang adil, transparan, dan bertanggung jawab, sehingga generasi muda yang antikorupsi bukan hanya harapan belaka,” pungkas Huwaida.

Kegiatan ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang KPK dalam membangun ekosistem pendidikan yang bersih dari perilaku koruptif. Nilai-nilai integritas perlu ditanamkan sejak dini sebagai bekal membentuk calon pemimpin masa depan yang bersih dan bertanggung jawab.

Belajar Antikorupsi Lewat Film

Tak hanya melalui ceramah dan diskusi, edukasi ini juga dikemas dalam bentuk pemutaran film inspiratif. Siswa diajak menonton film pendek HP Dinas, karya dari ajang Anti-Corruption Film Festival (ACFFEST) 2019, yang menyajikan cerita ringan namun menyentil soal penyalahgunaan fasilitas negara.

Film ini menggambarkan bagaimana alat komunikasi milik instansi—yang semestinya digunakan untuk keperluan kerja—sering kali disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Dengan gaya penceritaan yang cerdas dan penuh humor, film ini membuka mata siswa bahwa bentuk-bentuk korupsi bisa terjadi dalam hal-hal kecil yang kerap dianggap sepele.

Mentari, perwakilan guru dari SMP Karakter IHF, mengapresiasi pendekatan yang digunakan KPK dalam menyampaikan materi antikorupsi kepada siswa-siswinya.

“Perihal cara yang menyenangkan sangat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku anak-anak, harapannya dapat terserap oleh para siswa untuk selanjutnya dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari,” tutur Mentari.

Mentari pun turut mengutarakan, film yang ditayangkan dapat menjadi contoh bagaimana pesan moral bisa disampaikan secara segar dan menghibur, tanpa kehilangan kekuatan kritik sosialnya. Film ini tak hanya memantik gelak tawa, tapi juga mengajak kita bertanya: apakah kita sudah cukup bertanggung jawab atas apa yang menjadi amanah publik?