Sebagai lembaga publik yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemberantasan korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 30/2002, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya ke publik. Selain pelaporan ke DPR dan audit BPK. KPK perlu juga mengetahui persepsi dan harapan masyarakat terhadap kinerja dan capaian KPK sebagai salah satu wujud mekanisme pengawasan lembaga publik oleh masyarakat.

Pemilihan persepsi untuk melihat harapan dan kepercayaan masyarakat terhadap KPK disebabkan karena persepsi merupakan pilihan atas hasil dari proses internal yang, dipengaruhi oleh 4 faktor yakni, (i) Latar belakang budaya, (ii) pengalaman masa lalu, (iii) nilai-nilai yang dianut dan (iv) berita-berita yang berkembang. Jika dihubungkan dengan persepsi masyarakat Indonesia terhadap lembaga pemberantas korupsi, seperti KPK, maka diasumsikan akan terdapat beberapa perbedaan persepsi antara satu daerah dan daerah lainnya, antara kelompok pekerjaan dan beberapa variabel lainnya. Perbedaan-perbedaan tersebut tentunya terkait dengan latar belakang, budaya, pengalaman masa lalu, nilai yang dianut dan berita yang berkembang.

Survei persepsi masyarakat (SPM) adalah salah satu wujud penilaian dan pengawasan masyarakat terhadap sepak terjang KPK selama ini dan juga upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Selain gambaran penilaian masyarakat terhadap KPK, SPM juga menghasilkan harapan, kritik dan saran masyarakat terhadap perbaikan kinerja KPK di masa mendatang & strategi pemberantasan korupsi di Indonesia ke depannya. Hasil SPM 2008 memberikan masukan area yang perlu KPK tangani. SPM merupakan metode yg efektif utk menggabungkan unsur harapan dan persepsi masyarakat mengenai upaya pemberantasan korupsi.

Tujuan dari Survey Persepsi Masyarakat Terhadap Korupsi & Kpk 2009 antara lain:

• Mendapatkan gambaran mengenai persepsi masyarakat terhadap perilaku korupsi
• Mendapatkan gambaran pengetahuan masyarakat tentang KPK
• Mengukur tingkat pencapaian KPK dalam upaya penindakan dan pencegahan korupsi
• Mengukur tingkat kepercayaan masyarakat terhadap KPK
• Mendapatkan kritik dan saran masyarakat terhadap KPK guna perbaikan di masa mendatang