Kabupaten Solok merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat yang sudah lebih kurang sepuluh tahun merintis dan menerapkan praktek-praktek good government (tata kelola pemerintahan yang baik).

Dibandingkan dengan daerah lain, Kabupaten Solok merupakan daerah yang dianggap telah lebih dulu dan lebih lama menetapkan praktek tata kelola pemerintahan yang baik. Sepuluh tahun berjalan, belum ada yang melakukan pengukuran tentang tingkat keberhasilan Kabupaten Solok dalam melaksanakan berbagai praktek good government tersebut. Oleh karena itu, pengukuran keberhasilan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Solok sudah saatnya untuk dilakukan.

Studi ini dilakukan Tim peneliti Direktorat Litbang KPK dengan mengunjungi langsung ke Pemerintah Kabupaten Solok, untuk menjawab sinyalemen masyarakat bahwa pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) di suatu wilayah belum tentu berdampak kepada peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan serta kesejahteraan bagi masyarakatnya. Pelaksanaan studi dimulai pada September hingga akhir Oktober 2006.

Studi ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang digunakan sebagai indikator pengukuran tingkat keberhasilan, dengan mengevaluasi tingkat kemajuan faktor-faktor dimaksud, sebelum dan setelah dilaksanakannya Good Governance di Pemerintah Kabupaten Solok.

Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan dimaksud adalah meliputi: peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya, peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan human development index, peningkatan partisipasi masyarakat, peningkatan transparansi, peningkatan akuntabilitas, penurunan angka korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), peningkatan angka kesempatan kerja, dan penurunan angka kemiskinan.

Hasil kajian dari studi ini diharapkan dapat dipakai sebagai kerangka acuan bagi daerah lain yang akan menerapkan prinsip Good Governance, agar dalam pengambilan kebijakan selalu berorientasi untuk mencapai peningkatan kualitas faktor-faktor yang menjadi indikator keberhasilan tersebut, dan apabila terjadi suatu penyimpangan dari kebijakan awal yang telah ditetpakan, maka mudah bagi Pemerintah yang bersangkutan untuk segera melakukan perbaikan.