KPK
  • Tentang KPK
    • Sekilas KPK
    • Manajemen KPK
    • Roadmap KPK
    • Struktur Organisasi
    • Undang Undang Terkait
    • Profil Dewan Pengawas
    • Profil Pimpinan
    • Rencana Strategis KPK
    • Kode Etik
  • Ruang Informasi
    • Berita
    • Daftar Pencarian Orang
    • Sidang Tipikor
    • Pengumuman
  • Kegiatan
    • Informasi Kegiatan
    • Survei KPK
  • Publikasi Data
    • Penanganan Perkara
    • Kajian
    • Integrito
    • Statistik
    • Laporan
  • Layanan
    • Pengaduan Masyarakat
    • LHKPN
    • Informasi Publik
    • Gratifikasi
  • Bagikan
URL Berhasil disalin
  • publikasi data
  • kajian
  • kajian kebijakan tata niaga komoditas strategis daging sapi
Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan 2012

Kajian Kebijakan Tata Niaga Komoditas Strategis: Daging Sapi

Direktorat Penelitian dan Pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi menyelenggarakan Diskusi Media dengan tema "Kajian Kebijakan Tata Niaga Komoditas Strategis: Daging Sapi" beberapa waktu yang lalu. Sebelumnya, KPK telah melakukan pra-riset sektor ketahanan pangan di tahun 2011 dan dilanjutkan riset Sektor Ketahanan Pangan pada Februari-September 2012, dengan pengambilan lokasi sampel di provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, NTT dan Lampung.

Tujuan dari pelaksanaan kajian ini antara lain untuk me-review kebijakan tata niaga komoditas strategis (dimulai dari daging sapi sebagai model), mengidentifikasi kelemahan dan permasalahan pada pelaksanaan kebijakan tersebut yang berpotensi korupsi, dan memberikan saran perbaikan untuk memperbaiki sistem tata niaga komoditas daging sapi dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dan meningkatkan keefektifan pelaksanaan kebijakan.

Temuan
Total anggaran Program Swasembada Daging Sapi dan Kerbau (PSDSK) 2014 yang dialokasikan dari APBN 2009-2014 mencapai Rp 18,7 T. Masuknya berbagai pengaduan masyarakat ke KPK dalam periode 2005 – 2012 atas dugaan tindak pidana korupsi terkait komoditas sapi dan daging sapi. Pengaduan-pengaduan tersebut telah diklasifikasikan pada 6 modus/area yang dinilai rawan korupsi, yakni penggelapan impor sapi/daging sapi, impor sapi/daging sapi fiktif, penyalahgunaan prosedur importasi daging sapi, penyalahgunaan dana bansos ternak sapi, dan suap dalam proses impor.

Ada tiga temuan dari kajian tersebut antara lain (1) kebijakan tata niaga tidak mencerminkan keberpihakan pada 6,2 juta peternak rakyat, peternak skala kecil dan menengah, (2) Kebijakan tata niaga tidak mengarah pada pengembangan industri daging sapi di sentra produksi, dan (3) Adanya kelemahan dalam kebijakan dan tata laksana impor akibat dominannya praktik-praktik rent-seeking dan kartel.

Diskusi ini selain berisi paparan dari hasil kajian Litbang KPK, juga menghadirkan dua narasumber yaitu Prof. Dr. Bustanul Arifin (Guru Besar Ilmu Ekonomi Pertanian UNILA) dan Dr. Ir. Nugroho Ananto, M.Eng., MM.

Temukan kajian lainnya
Tata Kelola 2025
Kajian Risiko Korupsi Pengelolaan JBT Minyak Solar 2023

 
Unduh Kajian
Tata Kelola 2025
Mengkaji untuk membasmi : kajian Monitoring 2020-2024

 
Unduh Kajian
Tata Kelola 2025
Kajian Stunting Tahun 2023

Kajian meliputi program intervensi spesifik, intervensi sensitif dan pendataan stunting yang dilaksanakan K/L terkait.

 
Unduh Kajian
Gedung KPK

Jl. Kuningan Persada No.Kav. 4, RT.1/RW.6, Guntur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950

Bantuan Pengadaan Hubungi Kami FAQ Kamus Istilah
Informasi Kebijakan Privasi Syarat & ketentuan
021-2557-8300
198 (Call Center)
021 25578333 (Fax)
informasi@kpk.go.id
Hak Cipta © 2021. Semua Hak Dilindungi.