Gerakan Nasional Kedaulatan Energi

Sumber Daya Alam 2016

Gerakan Nasional Kedaulatan Energi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah serta stakeholder terkait menyelenggarakan rapat supervisi dan monitoring terhadap Gerakan Nasional Mewujudkan Kedaulatan Energi, di Jakarta pada hari Senin (15/02).

Gerakan ini dilatarbelakangi pada permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia, diantaranya:

cadangan sumberdaya yang sangat terbatas,
eksploitasi yang berlebihan - tanpa ada strategi untuk menjamin sustainability dalam jangka panjang,
sejarah kelam gagalnya tata kelola di sektor energi,
kebutuhan energi yang terus meningkat,
ketergantungan negara masih dominan terhadap penerimaan negara sektor migas,
ketidakmampuan pasokan dalam negeri untuk kebutuhan domestik,
mahalnya biaya energi sehingga menimbulkan rendahnya daya saing, dan
praktek kriminal dan pelanggaran administrasi.

Lalu yang menjadi pertanyaan, dimana letak kedaulatan energi? Faktanya telah terjadi loss penerimaan negara, keuangan negara sangat rentan gejolak sektor energi, dan negara tidak bisa mengendalikan pasokan, harga, dan rantai nilai terhadap sektor energi nasional.

Ruang lingkup gerakan ini meliputi sektor minerba, migas, listrik, dan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), dengan tujuan untuk perbaikan sistem data dan informasi, perbaikan tata kelola, pencegahan kebocoran di hulu dan hilir.

Adapun pihak yang dilibatkan antara lain:

Pemerintah: DEN, KemESDM, Kemkoperekenomian, Kemkomaritim, SKK Migas, BPH Migas, Kemkeu, Kemhub, Kemendag, Kemdagri, BKPM, BPKP, BIG, Bappenas, Pemda dan K/L/P terkait
Pelaku Usaha: Hulu (K3S), Hilir, PLN, PGN, Pertamina, Petragas, IPP, dan pihak lain terkait
CSO: NGO, Kampus, pihak lain terkait

Ada 7 fokus kajian yaitu: