Lewat Entry Meeting, KPK-BPK Perkuat Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Negara
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan komitmen transparansi dengan membuka seluruh akses data keuangan lembaga kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini ditandai dengan entry meeting pemeriksaan Laporan Keuangan KPK Tahun Anggaran 2025 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (29/1).
Entry meeting ini turut menandai dimulainya rangkaian pemeriksaan oleh BPK, sebagai bagian dari mandat konstitusional guna memastikan pengelolaan keuangan negara dilaksanakan secara akuntabel, transparan, dan sesuai peraturan perundang-undangan.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menegaskan kesiapan penuh KPK dalam proses pemeriksaan secara terbuka dan kooperatif. Menurutnya, keterbukaan menjadi kunci mengidentifikasi kekurangan sekaligus mendorong perbaikan tata kelola keuangan secara berkelanjutan.
“Kami siap diperiksa. Semua sudah kami siapkan dan harus buka-bukaan. Kita bisa mengetahui apa saja kekurangan kita dan hasilnya bisa digunakan untuk perbaikan,” ujar Setyo.
Adapun sepanjang 2025, KPK mencatatkan performa keuangan signifikan dengan tingkat penyerapan anggaran mencapai 98,98 persen dengan tanpa melupakan efisiensi. Dari sisi penegakan hukum, KPK juga berhasil memulihkan aset negara senilai Rp1,53 triliun dan menyetorkan penerimaan negara sekitar Rp500 miliar pada semester I 2025.
Capaian ini menjadi modal kuat KPK untuk mengejar opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ketujuh kalinya secara berturut-turut sejak 2019, meskipun hasil ini belum final. Di saat yang sama, KPK pun telah memperbaiki dan menindaklanjuti rekomendasi hasil temuan BPK pada 2024.
Setyo menegaskan, KPK akan terus memaksimalkan rekomendasi yang diberikan agar penyelesaiannya tidak menjadi carry over atau temuan berulang di masa depan. “Kami berkomitmen mendukung penuh audit ini, sehingga ada kerja sama, dukungan, dan sinergi dengan auditor agar audit selesai tepat waktu, bahkan lebih cepat dalam dua bulan,” jelas Setyo.
Diketahui, hingga Semester II 2025 KPK telah menyelesaikan 92,65 persen rekomendasi BPK atau 378 dari 408 rekomendasi senilai Rp57 miliar dan 100 dolar Amerika Serikat (AS). Atas capaian itu, Anggota I BPK RI, Nyoman Adhi Suryadnyana, mengapresiasi kedisiplinan KPK menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan tersebut.
“Kami mengapresiasi dan berterima kasih kepada KPK atas tindak lanjut dengan capaian 92,65 persen dan yang belum ditindaklanjuti 0 persen,” ujar Nyoman.
Tidak hanya itu, BPK turut mengapresiasi peningkatan signifikan kepuasan publik sebesar 72,6 persen yang menempatkan KPK sebagai salah satu lembaga penegak hukum dengan citra positif berdasarkan survei Litbang Kompas.
Tim pemeriksa BPK akan mengaudit selama 85 hari, terhitung sejak 8 Januari hingga 25 Mei 2026. Lebih lanjut, terdapat empat lokasi uji petik yaitu Bali, D.I. Yogyakarta, Kalimantan Timur, dan Jawa Timur.
BPK memastikan audit pemeriksaan laporan keuangan KPK tahun 2025 berjalan secara independen dan objektif, dengan mengedepankan prinsip profesionalisme serta kepatuhan terhadap standar pemeriksaan keuangan negara.
“Kami berharap komunikasi baik terjalin antara BPK dengan KPK, salah satunya terkait penyediaan data karena auditor bermanfaat kalau datanya kompleks. Jadikan auditor rekan kerja, sehingga menghasilkan rekomendasi berguna,” jelas Nyoman.
Turut hadir dalam kegiatan ini, Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo; Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto; Anggota Dewan Pengawas, Chisca Mirawati; Sekretaris Jenderal KPK, Cahya H. Harefa; jajaran deputi, direktur, kepala biro KPK, serta jajaran Badan Keuangan Daerah (BKD) beserta tim pemeriksa laporan keuangan BPK.
