KPK Dukung Penguatan Tata Kelola Program MBG, Soroti Empat Aspek Kunci
Sebagai bagian dari komitmen pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus berperan aktif dalam mengawal berbagai program strategis pemerintah, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Upaya ini sejalan dengan peran KPK yang menempatkan pencegahan sebagai langkah awal sebelum penindakan.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menegaskan pentingnya antisipasi terhadap potensi penyimpangan melalui penguatan sistem dan pengawasan yang inklusif. Setidaknya, terdapat empat aspek krusial yang perlu diperhatikan untuk menjaga akuntabilitas pelaksanaan program MBG. Hal ini disampaikannya dalam diskusi daring bersama Transparency International Indonesia (TII), pada Selasa (1/7).
Setyo juga menyebutkan, aspek krusial pertama adalah akuntabilitas anggaran yang dikelola BGN. Dengan anggaran yang besar, Setyo mendorong agar tata kelola keuangan program MBG dilakukan secara transparan dan akuntabel. Ia menekankan perlunya pemanfaatan teknologi informasi agar pelaporan dan distribusi dana dapat dipantau oleh seluruh pemangku kepentingan.
“Anggarannya besar sekali, untuk menekan potensi penyimpangan anggaran perlu tata kelola keuangan yang transparan serta akuntabel. Bisa memanfaatkan teknologi informasi sehingga semua pihak bisa melihat nilai real penyerapan, distribusi dan pemanfaatannya,” ucap Setyo.
Aspek kedua adalah perlunya optimalisasi sumber daya manusia. Setyo mengapresiasi besarnya keterlibatan sumber daya manusia dalam program ini—dari pegawai BGN hingga mitra pelaksana di lapangan. Menurutnya, hal ini merupakan kekuatan sekaligus tantangan yang perlu diawasi bersama.
“Sumber daya ini meliputi sumber daya manusia yang besar mulai dari pegawai BGN hingga pelaksana di lapangan seperti Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hingga pihak ketiga atau vendor. Sebagai sebuah kesatuan rantai bisnis yang saling terkait, harus saling bertanggung jawab dan semuanya bisa dilakukan pengawasan,” tegasnya.
Sisi manufaktur berupa pengawasan kualitas bahan baku menjadi aspek krusial ketiga. Setyo menekankan pentingnya pengendalian mutu agar makanan yang dikonsumsi anak-anak memenuhi standar gizi dan kualitas. “Ini perlu dikontrol agar makanan yang dikonsumsi anak-anak jangan sampai ada masalah dari sisi gizi, tampilan dan lainnya,” pesannya.
Terakhir, aspek infrastruktur seperti pembangunan SPBG juga menjadi perhatian KPK. Setyo menilai kesiapan infrastruktur harus dirancang secara matang agar program dapat berjalan optimal.
“Dengan empat hal ini dilakukan secara transparan, bukan hanya diawasi oleh BGN, namun melibatkan pihak-pihak lain seperti masyarakat melalui LSM, warga lokal termasuk dari media juga bisa mengawasi kegiatan ini, saya yakin akan menjadi sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan, bisa dikoreksi,” ujar Setyo.
Ia menyambut positif semangat kolaborasi dan keterlibatan publik dalam mendukung keberhasilan program MBG agar tetap berada dalam jalur yang bersih dan transparan.
Dorongan Penguatan Regulasi dan Kelembagaan
Pada kesempatan yang sama, Setyo mengungkapkan bahwa KPK telah menerima audiensi dari Badan Gizi Nasional (BGN) dan mengarahkan koordinasi lebih lanjut dengan Kedeputian Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK. Hasilnya, sejumlah telaah dan kajian telah diberikan guna mendukung perbaikan tata kelola.
Setyo mendorong penguatan dari sisi regulasi dan kelembagaan guna memastikan keberlanjutan program berjalan sesuai prinsip integritas.
“Seperti adanya penyusunan peraturan dan instruksi presiden terkait MBG. Penguatan kelembagaan bisa dengan mendirikan kantor pelayanan di setiap provinsi untuk mengecek dan mengkaji tata kelola program menjadi lebih baik. Sehingga sumber daya manusia dan penyalurannya menjadi lebih baik. Dengan begini saya berharap tidak terjadi penyimpangan,” pungkasnya.
Dukungan dari DPR dan Pakar Kebijakan Publik
Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, turut memberi perhatian terhadap pentingnya pengawasan yang melibatkan berbagai pihak. Ia menggarisbawahi perlunya audit berkala sebagai bagian dari mekanisme perbaikan berkelanjutan.
“Keterlibatan banyak pihak memudahkan pengawasan. Audit berkala juga diperlukan untuk menemukan pola yang lebih baik, seperti pola bahan baku, pola penerimaan, pola pengolahan, pola terbaik lahir dari audit berkala,” jelasnya.
Senada dengan itu, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menyoroti pentingnya percepatan penyusunan regulasi dan standar layanan guna memperkuat sinergi antar-lembaga serta menghindari tumpang tindih peran.
“Tidak adanya peraturan akan menghambat koordinasi BGN dengan kementerian dan lembaga lain terutama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Kementerian Kesehatan. Aturan yang tidak ada berdampak pada lemahnya tata kelola dan hingga saat ini evalusinya juga belum ada. Saya khawatir korupsinya besar karena tidak ada peraturan dan standar tata kelolanya,” tekan Agus.
Kolaborasi BGN dan BPOM untuk Pengawasan Pangan
Sebagai upaya penguatan kualitas dan keamanan pangan, baik Netty maupun Agus mendorong terjalinnya kerja sama formal antara BGN dan BPOM. Agus mencatat pentingnya penyediaan anggaran yang memadai untuk mendukung pelaksanaan fungsi BPOM dalam program MBG.
“Saya sudah tanyakan ke berbagai pihak, sudah cek ke BPOM, sudah diikutkan tapi tidak ada anggarannya, praktis tidak bisa berbuat banyak. Padahal kalau BPOM hadir, tupoksinya yang soal makanan kadaluarsa, soal keracunan, ini menjadi tugas BPOM bukan BGN,” pungkasnya.
Netty juga menegaskan perlunya kesepakatan kerja sama yang konkret agar kolaborasi di lapangan dapat berjalan efektif. “Memperkuat komitmen kolaborasi BGN dengan BPOM di seluruh daerah yang berujung pada pengawalan ketat aspek keamanan dan mutu pangan dalam program MBG,” tutur Netty.
Pencegahan korupsi bukanlah upaya yang berjalan sendiri. Sinergi antara lembaga negara, DPR, masyarakat, dan media menjadi fondasi penting dalam memastikan program-program prioritas seperti MBG berjalan efektif dan tepat sasaran. KPK siap terus mengawal program ini demi memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat, khususnya generasi penerus bangsa.
