Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar kegiatan Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (11/8). Kegiatan PAKU Integritas batch 1 untuk Tahun 2022 ini diikuti oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai undangan keenam dari 10 kementerian/lembaga.
Pada kegiatan PAKU Integritas batch pertama diawali dengan program Executive Briefing yang dihadiri Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Suhajar Diantoro, Inspektur Jendral (Irjen) Kemendagri Tomsi Tohir Balaw, serta jajaran Direktorat Jenderal Kemendagri.
Ketua KPK Firli Bahuri dalam sambutannya menyampaikan, sulit untuk memuwujudkan tujuan negara jika permasalahan bangsa termasuk penyakit tindak pidana korupsi tidak bisa terselesaikan. Berbagai pendekatan telah KPK lakukan untuk memberantas korupsi seiring berjalannya pemerintahan, salah satunya melalui komitmen bersama masyarakat menurunkan tingkat korupsi.
Firli juga mengingatkan, kerawanan korupsi disebabkan karena lemahnya sistem, sehingga penguatan integritas juga harus dilakukan untuk menutup celah korupsi yang disebabkan sistem yang buruk.
“Karena kewenangan strategis yang dimiliki para pimpinan dan pejabat di kementerian dan lembaga, harus dibekali pendidikan dan latihan untuk membangun integritas antikorupsi,” ungkap Firli.
Lanjutnya, melalui pembangunan karakter dan penanaman nilai-nilai antikorupsi pada kegiatan PAKU Integritas, KPK berharap nantinya dapat tercipta budaya antikorupsi di lingkungan kementerian/lembaga.
“Pendidikan merupakan senjata yang paling ampuh untuk mengubah budaya, dengan pendidikan seseorang bisa menanamkan nilai-nilai integritas dalam dirinya. Melalui pencegahan seseorang tidak bisa lagi untuk melakukan tindak pidana korupsi, dan pendidikan dalam keluarga menjadi sangat penting karena memberikan manfaat untuk mencegah tindak pidana korupsi,” jelas Firli.
Sebelumnya Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Wawan Wardiana juga menyampaikan, hampir dua dekade (20 tahun) KPK memberikan pendidikan, sosialisasi, dan kampanye tentang antikorupsi. Hal itu KPK lakukan sebagai dari kegiatan penanaman nilai-nilai integritas dan antikorupsi kepada seluruh insan Indonesia agar memiliki budaya antikorupsi.
Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK yang dimulai dari tahun 2021 ialah PAKU Integritas. “Di tahun 2022 ini fokusnya masih sama seperti di tahun kemarin, KPK akan mengundang 10 kementerian/lembaga dan tujuh (7) penjabat kepala daerah yang baru menjabat pada tahun ini,” kata Wawan.
Sambung Wawan, para peserta di Tahun 2022 mendapat pembekalan antikorupsi dan diskusi terkait upaya inisiatif strategis, capaian, tantangan dan kendala yang akan dihadapi dalam pemberantasan korupsi, serta upaya membangun budaya integritas di kementerian/lembaga. Selain itu, KPK juga membekali kegiatan kepada para pasangan penyelenggara negara.
“Selain kepada pimpinan dan pejabat kementerian/lembaga, KPK juga menyampaikan pembekalan integritas antikorupsi kepada pasangannya. Tujuan itu dilakukan agar dapat menggali dan meningkatkan kesadaran dan pemahaman terkait Pencegahan korupsi berbasis keluarga,” beber Wawan.
Melalui kegiatan ini, KPK berharap jajaran Kemendagri dan keluarga dapat menjadi benteng dalam melaksanakan tugas sebagai pembuat kebijakan strategis di lingkungan Kemendagri. Untuk itu program ini melibatkan pasangan penyelenggara negara, dengan harapan keluarga juga berperan dalam mencegah pasangan melakukan tindak pidana korupsi.
Berdasarkan hasil kajian KPK, bahwa pencegahan berbasis keluarga dinilai lebih efektif dilakukan. Untuk itu, harus dilakukan peningkatan peran serta keluarga dalam hal ini pasangan dari penyelenggara negara dalam upaya pencegahan korupsi.
Merespon masukan KPK, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian juga memaparkan upaya-upaya pengendalian pemberantasan korupsi di lingkungan Kemendagri. Seperti membangun Mal Pelayanan Publik (MPP) di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia dan menganalisis sistem politik biaya tinggi dalam penyelenggaraannya.
“Melalui kegiatan PAKU Integritas ini, kami dari Kemendagri mengucapkan rasa terima kasih dan menyampaikan penghargaan yang sangat tinggi kepada KPK. Karena pembekalan integritas ini sangat berdampak lebih besar dalam penanganan korupsi melalui upaya pendidikan, dan diharapkan juga dapat berevolusi menjadi budaya berintegritas,” ujar Tito.
