Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengingatkan seluruh kepala daerah di wilayah Jawa Tengah untuk menjadi pemimpin dan pelopor yang baik.
“Menjadi leader dan pelopor mempunyai peran penting. Lima tahun menjabat jangan lewat begitu saja, fokus untuk sejahterakan masyarakat,” tegas Firli.
Untuk itu, dia mengingatkan kepala daerah agar selalu memperkuat integritas diri, karena menurutnya, korupsi disebabkan keserakahan, kesempatan dan kekuasaan. Integritas diri lah, sambungnya, yang akan mencegah kepala daerah terjerembab dalam kasus korupsi.
“Siapapun bisa terlibat perkara korupsi atau menjadi koruptor karena kekuasaan, ada kesempatan, dan kurangnya integritas. Mari bangun, jaga, dan pelihara integritas!” ajak Firli.
Lebih lanjut Firli mengingatkan lima peran penting kepala daerah, yaitu mewujudkan tujuan negara, menjamin stabilitas politik dan keamanan, menjamin keselamatan masyarakat dari segala gangguan bencana dan pertumbuhan ekonomi, menjamin kepastian kemudahan investasi dan perizinan berusaha, serta menjamin keberlangsungan program pembangunan nasional.
“Kalau Bapak, Ibu lupa, maka saya ingin mengingatkan kembali kenapa Bapak, Ibu ingin menjadi kepala daerah. Masa depan daerah tergantung pada apa yang kita lakukan saat ini,” ujarnya.
Demikian disampaikan Firli di hadapan 36 kepala daerah meliputi gubernur dan bupati/wali kota di Jateng, serta Pimpinan DPRD, Perwakilan BPKP, dan Kanwil BPN di wilayah Jateng, dalam Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Wilayah Jateng, bertempat di Kantor Gubernur Jateng, Kamis, 11 November 2021.
Dalam kesempatan tersebut, Firli juga meminta kepala daerah untuk mengevaluasi capaian pemerintahannya dalam mewujudkan perbaikan di daerah. Dia menyebut ada tujuh indikator yang dapat dijadikan ukuran keberhasilan kepala daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, yaitu persentase angka kemiskinan, pengangguran, kematian ibu melahirkan, kematian bayi, indeks pembangunan manusia, pendapatan perkapita, dan angka gini ratio.
“Tolong kepala daerah cek apakah program di APBD nya sudah mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Angka-angka capaian indikator ini modal untuk melakukan pembangunan,” pesan Firli.
Itulah sebabnya, kata Firli, kehadiran KPK di Jateng merupakan amanat UU. Tiga tugas pertama dari enam tugas KPK sesuai amanat UU, kata Firli, yaitu melakukan upaya-upaya pencegahan, koordinasi dan monitoring merupakan upaya untuk mencegah terjadinya korupsi.
“Melalui upaya pencegahan, KPK melakukan kajian untuk memberikan rekomendasi perbaikan kepada pemerintah pusat maupun daerah agar tidak terjadi korupsi,” pungkasnya.
Rakor ini juga menjadi rangkaian kegiatan peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2021 yang puncaknya diperingati pada 9 Desember mendatang.
Dalam sambutannya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengapresiasi kehadiran KPK di Jawa Tengah. Sejalan dengan KPK, dia turut mendorong jajarannya untuk terus memperkuat upaya pencegahan korupsi di wilayah masing-masing.
“Kami mendorong komitmen kepala daerah dan kepala OPD agar bekerja sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya.
