Laporkan segala bentuk penerimaan gratifikasi untuk kenyamanan lebih pasti
Selengkapnya
Lihat
WebsiteAkses resmi layanan informasi, pemberitaan, dan publikasi dari KPK
Cegah praktik korupsi dan pantau pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara
Suarakan aduan indikasi tindak korupsi, identitas pelapor dijamin kerahasiaannya oleh KPK
- 28 Mei 2025 KPK Dorong Partisipasi Daerah Lewat Pariwara Antikorupsi, Kemas Gagasan Jadi Pesan Berdampak
- 27 Mei 2025 KPK Dorong Tata Kelola Bersih di Kabupaten Malang, Gandeng Pemkab Awasi Penggunaan Anggaran
- 27 Mei 2025 Hingga Maret 2025, KPK Kembalikan Rp53 Miliar ke Kas Negara Lewat Lelang Barang Rampasan
Tindak Pidana Korupsi (TPK) Terkait Penyerahan Sejumlah Uang pada Penyelenggara Negara terkait Pengkondisian Temuan Hasil Pemeriksaan BPK di Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Daya
Kronologi
Siaran Pers
Daftar KetersangkaanPerkara Penerimaan Hadiah atau Janji oleh Penyelenggara Negara atau yang Mewakilinya di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024-2025
Perkara Penerimaan Gratifikasi di Lingkungan Pemkab Sidoarjo, Jawa Timur
TPK Berupa Suap Pengadaan Barang dan Jasa Di Basarnas (Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan) Tahun 2021 s/d 2023
Daftar seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan di dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi
Sepanjang tahun 2023, KPK telah menerima dan menelusuri Iaporan indikasi korupsi dari masyarakat
Mulai dari tahap penyelidikan hingga eksekusi, KPK siap melawan korupsi
Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya
-Citarum-Harum-image_large.jpg)
