• Tentang KPK
    • Sekilas KPK
    • Manajemen KPK
    • Roadmap KPK
    • Struktur Organisasi
    • Undang Undang Terkait
    • Profil Dewan Pengawas
    • Profil Pimpinan
    • Rencana Strategis KPK
    • Kode Etik
  • Ruang Informasi
    • Berita
    • Lelang Barang Rampasan & BMN
    • Pengadaan Barang/Jasa
    • Klarifikasi Hoax
  • Kegiatan
    • Pengumuman
    • Informasi Kegiatan
    • Survei KPK
    • Sidang Tipikor
  • Publikasi Data
    • Kajian
    • Statistik
    • Laporan
    • Pustaka
    • Daftar Pencarian Orang
  • Layanan
    • Informasi Publik
    • Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi
    • Pengaduan Layanan Publik Nasional
    • LHKPN
    • Gratifikasi
  • Bagikan
URL Berhasil disalin
  • ruang informasi
  • berita
  • KPK tahan tersangka dugaan korupsi pembangunan gedung kantor pemkab lamongan ta 2017 2019

KPK Tahan Tersangka Dugaan Korupsi Pembangunan Gedung Kantor Pemkab Lamongan TA 2017-2019

Siaran Pers 02 Jun 2026 1 min

26/HM.01.04/KPK/56/6/2026

Jakarta, 2 Juni 2026. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penahanan terhadap tersangka dugaan tindak pidana korupsi (TPK) dalam pelaksanaan pembangunan gedung Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan Tahun Anggaran 2017–2019.

Tiga tersangka yang ditahan yaitu SKM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan tahun 2017; ABD selaku Direktur PT APP; dan HDH sebagai General Manager Divisi Regional III tahun 2015 s.d. 2019 PT BAP. Sementara satu tersangka lainnya, yaitu MYM selaku Komite Manajemen Proyek Pembangunan Gedung Kantor Pemkab. Lamongan TA. 2017 s.d. 2019 akan segera ditahan pada kesempatan pertama.

Selanjutnya, tiga tersangka ditahan untuk 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 2 Juni s.d. 21 Juni 2026, di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Konstruksi perkara ini bermula dari pelaksanaan kontrak, pemeriksaan, pembayaran, hingga serah terima pekerjaan yang diduga tidak dilakukan sesuai ketentuan. Dalam proyek tersebut, SKM dan HDH menandatangani kontrak pembangunan gedung senilai Rp151,2 miliar.

Di sisi lain, kemitraan PT BAP KSO diduga hanya bersifat formalitas untuk memenuhi persyaratan administratif dalam proses pelelangan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Pemkab Lamongan. Sejak tahap perencanaan dan penganggaran, ABD juga diduga telah ditunjuk untuk menjadi kontraktor pelaksana, meskipun proses lelang belum dimulai. Selain itu, SKM diduga menerima sejumlah fee dari pihak PT BAP KSO.

Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada pelaksanaan gedung pembangunan tersebut mengakibatkan volume dan kualitas hasil pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak kerja. Hal itu mengakibatkan kerugian keuangan negara mencapai Rp35,7 miliar.

Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Praktik korupsi seperti manipulasi, mark-up, atau pengaturan pemenang proyek tidak hanya merugikan keuangan negara. Namun juga menciptakan risiko bagi keselamatan masyarakat dan menjadi ancaman keselamatan bagi masyarakat manakala dikorupsi.

KPK menegaskan pengelolaan uang negara tidak boleh dijadikan ruang eksperimen tindakan menyimpang. Melalui fungsi pencegahan pasca penindakan, KPK menekankan pentingnya akuntabilitas tata kelola BUMN, sehingga benar-benar menjalankan mandat publik secara transparan dan bertanggung jawab.

 

Biro Hubungan Masyarakat

Komisi Pemberantasan Korupsi

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta Selatan

Call Center KPK: 198, www.kpk.go.id

Juru Bicara KPK

Budi Prasetyo (0813-2802-0508)

Tagging

Kilas Lainnya

Dari Panggung ke Aksi, Musikal SIDIK Gaungkan Pesan Antikorupsi
18 Nov 2026 3 min
Dari Antre hingga Jaga Amanah, KPK Tanamkan Fondasi Integritas Siswa PAUD Al-Fitri
18 Nov 2026 2 min
Lomba Karya Jurnalistik HAKORDIA 2026, Angkat Dampak Korupsi bagi Masyarakat
16 Nov 2026 3 min
Tautan Pintas
Tautan pintas
Tautan pintas
Tautan pintas
Tautan pintas
Tautan pintas
Tautan pintas
Tautan pintas
Gedung KPK

Jl. Kuningan Persada No.Kav. 4, RT.1/RW.6, Guntur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950

Bantuan Hubungi Kami FAQ Kamus Istilah
Informasi Kebijakan Privasi Syarat & ketentuan
021-2557-8300
198 (Call Center)
021 25578333 (Fax)
informasi@kpk.go.id
Hak Cipta © 2021. Semua Hak Dilindungi.