• Tentang KPK
    • Sekilas KPK
    • Manajemen KPK
    • Roadmap KPK
    • Struktur Organisasi
    • Undang Undang Terkait
    • Profil Dewan Pengawas
    • Profil Pimpinan
    • Rencana Strategis KPK
    • Kode Etik
  • Ruang Informasi
    • Berita
    • Lelang Barang Rampasan & BMN
    • Pengadaan Barang/Jasa
    • Klarifikasi Hoax
  • Kegiatan
    • Pengumuman
    • Informasi Kegiatan
    • Survei KPK
    • Sidang Tipikor
  • Publikasi Data
    • Kajian
    • Statistik
    • Laporan
    • Pustaka
    • Daftar Pencarian Orang
  • Layanan
    • Informasi Publik
    • Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi
    • Pengaduan Layanan Publik Nasional
    • LHKPN
    • Gratifikasi
  • Bagikan
URL Berhasil disalin
  • ruang informasi
  • berita
  • KPK raih penghargaan kemenkeu kontribusi pemulihan aset korupsi bagi penerimaan negara

KPK Raih Penghargaan Kemenkeu: Kontribusi Pemulihan Aset Korupsi bagi Penerimaan Negara

Siaran Pers 30 Okt 2026 1 min

61/HM.01.04/KPK/56/10/2026

Jakarta, 30 Oktober 2026. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima penghargaan “Nagara Dana Abisatya” dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia, sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi nyata KPK terhadap penerimaan negara melalui pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam Upacara Peringatan Hari Oeang Republik Indonesia (HORI) Tahun 2026, di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (30/10). Penghargaan ini menegaskan, pemberantasan korupsi tidak hanya berhenti pada proses penindakan dan pemidanaan pelaku, melainkan menjadi elemen penting dalam memastikan kerugian negara dapat bermanfaat kembali bagi kepentingan publik.

Direktur Pelacakan Aset Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi (Labuksi) KPK, Mungki Hadipratikto, mengatakan Kemenkeu menilai KPK berkontribusi signifikan terhadap penerimaan negara, khususnya melalui penyetoran uang pengganti, pidana denda, uang rampasan, serta hasil pelelangan barang rampasan yang masuk ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

“Kemenkeu melihat apa yang dilakukan KPK ini patut diapresiasi, sebagai lembaga yang berkontribusi meningkatkan PNBP. Intinya begitu,” tutur Mungki, Jumat (30/10).

Di balik setiap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, terdapat proses panjang memastikan aset hasil kejahatan tidak hanya disita, namun dapat dikonversi menjadi manfaat ekonomi bagi negara. Melalui Direktorat Labuksi, KPK menjalankan eksekusi uang pengganti, pidana denda, penyelesaian barang rampasan melalui lelang hingga berbagai mekanisme lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bagi KPK, penghargaan ini bukan sekadar capaian institusional. Penghargaan tersebut menjadi pengingat bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi harus diukur tidak sekadar dari banyaknya perkara yang ditangani, melainkan dari besarnya nilai yang berhasil dipulihkan dan dikembalikan kepada negara.

“Harapannya, ke depan ini mampu menjadi penyemangat bagi KPK khususnya kami Direktorat Labuksi, agra lebih meningkatkan lagi kontribusi penerimaan negara bukan pajak melalui berbagai kegiatan eksekusi,” imbuh Mungki.

Lebih lanjut, kata Mungki, eksekusi tersebut dapat berupa eksekusi terhadap uang pengganti pidana denda maupun penyelesaian terhadap barang rampasan melalui lelang dan berbagai  tindakan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

Biro Hubungan Masyarakat

Komisi Pemberantasan Korupsi

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta Selatan

Call Center KPK: 198, www.kpk.go.id

Juru Bicara KPK

Budi Prasetyo (0813-2802-0508)

Tagging

Kilas Lainnya

Dari Panggung ke Aksi, Musikal SIDIK Gaungkan Pesan Antikorupsi
18 Nov 2026 3 min
Dari Antre hingga Jaga Amanah, KPK Tanamkan Fondasi Integritas Siswa PAUD Al-Fitri
18 Nov 2026 2 min
Lomba Karya Jurnalistik HAKORDIA 2026, Angkat Dampak Korupsi bagi Masyarakat
16 Nov 2026 3 min
Tautan Pintas
Tautan pintas
Tautan pintas
Tautan pintas
Tautan pintas
Tautan pintas
Tautan pintas
Tautan pintas
Gedung KPK

Jl. Kuningan Persada No.Kav. 4, RT.1/RW.6, Guntur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950

Bantuan Hubungi Kami FAQ Kamus Istilah
Informasi Kebijakan Privasi Syarat & ketentuan
021-2557-8300
198 (Call Center)
021 25578333 (Fax)
informasi@kpk.go.id
Hak Cipta © 2021. Semua Hak Dilindungi.