Maraknya praktik kecurangan dalam bentuk suap, pemerasan, dan gratifikasi pada proses penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Indonesia telah merugikan banyak calon peserta didik. Hasil SPI Pendidikan 2023 menunjukkan bahwa praktik pungutan tidak resmi juga ditemukan di 2,24% sekolah responden survei dalam penerimaan murid baru, umumnya terjadi ketika ada calon peserta didik yang tidak memenuhi syarat/ketentuan penerimaan.

Guna mendorong penyelenggaraan PPDB yang obyektif, transparan dan akuntabel, KPK menerbitkan Surat Edaran nomor 7 tahun 2024 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi dalam penyelenggaraan PPDB. Melalui SE ini, KPK mendorong seluruh pihak yang terlibat dalam proses penyelenggaraan PPDB untuk mengindari tindakan koruptif dengan menggunakan kewenangannya. ASN dan Non ASN yang berprofesi sebagai pendidik dan tenaga pendidik dan unit pelaksana teknis pendidikan dilarang untuk melakukan penerimaan, pemberian dan permintaan gratifikasi karena hal tersebut berimplikasi korupsi.

Unduh Surat Edaran Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

 

Top