Studi ini dilakukan di tahun 2006. Studi tentang Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan sebagai Wujud Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik ini dilakukan untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan layanan publik khususnya pada pelayanan perizinan dan non perizinan dengan mengidentifikasi aspek-aspek yang mendukung efektifnya penyelenggaraan layanan publik.

Masyarakat harus diberi kesempatan dan peluang untuk mendapatkan informasi yang benar dari pelayanan perijinan dan non perijinan yang diberikan. Oleh karena itu pemerintah daerah harus transparan dalam menginformasikan syarat, prosedur, biaya dan waktu penyelesaian setiap jenis perijinan dan non perijinan yang akan diurus oleh masyarakat.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam perannya sebagai trigger mechanism merasa perlu untuk menularkan praktek-praktek pelayanan perijinan dan non perijinan yang dianggap cukup berhasil dilakukan di beberapa daerah ke daerah-daerah lain yang belum dan ingin mempraktekkannya.

Dalam penerapan pelaksanaan layanan publik, setiap daerah menerapkan sistem dan bentuk organisasi layanan yang berbeda-beda, namun secara bertahap mereka berkemauan untuk meningkatan kualitas layanan publik. Aspek-aspek yang dikaji dalam studi ini meliputi: Profil pelayanan perizinan dan non perizinan, Peraturan–peraturan pelayanan perizinan dan non perizinan, Standar minimal pelayanan perizinan dan non perizinan.

Tujuan Studi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan sebagai wujud Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik adalah: (1) Mengetahui sistem dan organisasi pelayanan perijinan dan non perijinan pada tiap daerah, (2) Mengetahui tingkat keefektifan masing-masing sistem dan organisasi pelayanan perijinan dan non perijinan, (3) Mengkaji peraturan-peraturan dalam pelayanan publik, khususnya pelayanan perijinan dan non perijinan, (4) Mengkaji standar minimal penyelenggaraan pelayanan perijinan dan non perijinan.