Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata, memaparkan Trisula strategi pemberantasan korupsi mulai dari pendidikan masyarakat, pendidikan pencegahan, dan penindakan.

Pendidikan masyarakat yang menjadi core business KPK selain pencegahan dan penindakan, dilakukan untuk membangun dan internalisasi nilai-nilai integritas maupun budaya antikorupsi. Lewat kampanye dan sosialisasi antikorupsi, KPK melakukan internalisasi ke siswa sekolah hingga pejabat negara.

“Sebenarnya kontrol dan transparansi di keluarga sebagai langkah awal pencegahan korupsi. Anak-anak kita perlu tahu berapa pendapatan orangtuanya, sehingga mereka mawas diri dan bisa mengontrol apa yang dimiliki orangtuanya, korupsi atau tidak,” kata Alexander saat Rapat Koordinasi Aksi Pencegahan Korupsi; Wujudkan Badan Usaha dan Badan Layanan Umum Yang Bersih di Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel), Selasa (7/11/2023).

Menurut Alexander, pendidikan atau kampanye antikorupsi dilakukan untuk memunculkan kesadaran bahwa korupsi berdampak ke banyak hal, baik sosial hingga budaya. KPK katanya ingin membangun integritas sejak dini.

“Anak yang mengetahui pendapatan riil orangtua tidak akan minta ini dan itu di luar batas kemampuan orangtuanya. Proses seleksi mahasiswa baru dengan praktik suap juga bisa dicegah dari situ. Maka sepatutnya orangtua transparan terhadap anggota keluarganya yang lain,” ujarnya.

Strategi lain yang dilakukan KPK yakni Pendekatan Pencegahan atau Preventive Approach dengan pembangunan maupun perbaikan sistem yang dapat mencegah korupsi. KPK berupaya menutup setiap peluang dan titik rawan korupsi. 

Menurut Alexander, hal yang mendorong seseorang melakukan korupsi adalah pengawasan dan sistem yang lemah. KPK ingin membangun sistem tata kelola lembaga negara. Pendekatan Penindakan atau Law Enforcement Approach juga menjadi bagian dari strategi pemberantasan korupsi. Penindakan dijadikan efek jera dan langkah terakhir.

“Sampai dengan Juni 2023, perkara korupsi yang ditindak KPK meliputi 948 kasus penyuapan, 309 pengadaan barang dan jasa, 57 penyalahgunaan anggaran, 56 TPPU, 28 pungutan, 25 perizinan, dan 13 kasus merintangi proses KPK,” ungkap Alexander.

Ia pun merinci tujuh klaster tindak pidana korupsi, yakni kerugian keuangan negara, penggelapan dalam jabatan, perbuatan curang, pemerasan, benturan kepentingan dalam pengadaan, suap menyuap, dan gratifikasi. Tindak pidana penyuapan sebagian besar dilakukan dalam pengadaan barang dan jasa.

“Misal pengusaha ingin mendapat proyek dari pemerintah dengan penyuapan. Motif penyuapan sebagian besar ada di barang dan jasa, termasuk di BUMN dan BUMD. Ketika BUMN atau BUMD ingin proyek, mereka mendapatkannya dari menyuap. Ada juga pihak yang menyuap bank daerah agar bisa mendapatkan kredit,” katanya.

Sejauh ini ada 1.095 perusahaan baik BUMN maupun BUMD yang terlibat dalam praktik korupsi, terdiri 39 perusahaan BUMN dan 1.056 perusahaan BUMD. Jumlah tersebut tidak termasuk perkara yang ditangani kejaksaan atau kepolisian.

Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bidang Investigasi, Agustina Arumsari, menyebut kasus korupsi yang terjadi di BUMN dan BUMD menghambat pembangunan nasional sehingga harus dimitigasi.

Ia menjelaskan, kasus korupsi yang ditangani BPKP dalam tubuh BUMN atau BUMD umumnya melibatkan orang-orang berpengaruh atau Politically Exposed Person (PEP). Mereka menjadikan BUMN atau BUMD sebagai Special Purposes Vehicle (SPV).

“Memang tidak selalu negatif, tetapi beberapa hal yang ditemukan seperti menjadi windows dressing. Anak atau cucu perusahaan sebagai sarana melakukan korupsi. Keputusan yang diambil oleh mereka di BUMN atau BUMD tidak berdasarkan bisnis, tapi karena kepentingan yang tidak beritikad baik sehingga menyalahi aturan hukum,” paparnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel, SA Supriono, menyebut pengawasan menjadi tugas bersama semua pihak, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, sesuai dengan porsinya masing-masing. Pengawasan bersama untuk menjaga pelaksanaan pembangunan tetap berjalan pada rel yang benar, dan mencegah terjadinya penyimpangan lebih jauh.

Pemerintah Provinsi Sumsel kata Supriono, juga ikut melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi lewat LHKPN. Pelaksanaannya telah dilakukan sejak awal melalui sosialisasi di Sumsel, baik terhadap pejabat atau penyelenggara negara maupun pimpinan BUMN dan BUMD.

Good Corporate Governance (GCG) lebih efektif.

untuk meminimalisir penyimpangan. GCG bisa untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi,” katanya.

Menurut Supriono, GCG juga bagian dari tuntutan kualitas pelayanan dari masyarakat kepada BUMN dan BUMD. Pelayanan terhadap masyarakat, juga harus diimbangi dengan pengembangan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, tanggung jawab, dan taat asas. Masyarakat mengharapkan pelayanan publik yang sejuk dan amanah yang bermuara pada kualitas pelayanan.

Hadir dalam acara tersebut Kepala BPKP Sumsel, Sofyan Antonius; Koordinator Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumsel, Noordien Kusumanegara; perwakilan Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumsel; serta badan usaha maupun Badan Layanan Umum di Bumi Sriwijaya.

Dalam acara juga digelar pengukuhan Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Sumatera Selatan oleh Agustina Arumsari yang menjabat Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional AAIPI. (*)

Top