Menelaah Modus-modus Korupsi I

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang membutuhkan upaya yang juga luar biasa pula dalam membongkarnya. Kian hari, modus korupsi semakin canggih dan sistematik sehingga menuntut inovasi dan kreatifitas aparat penegak hukum dalam membongkarnya.

Praktik korupsi dalam pengadaan barang dan jasa masih menjadi modus yang paling sering terjadi baik di pemerintah daerah maupun pusat. Adanya rekayasa lelang, bagi-bagi proyek, penggelembungan harga sampai proyek fiktif telah menjadi modus andalan yang kerap terjadi. Telah banyak kasus korupsi pengadaan yang ditangani KPK sampai ke persidangan, namun ternyata masih belum menimbulkan efek jera bagi pelakunya. Pengaduan masyarakat tentang modus ini masih mengalir deras ke KPK.

Simak perbincangan lengkap dalam BincangKanal bersama Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK.

Play

Menelaah Modus-modus Korupsi II

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang membutuhkan upaya yang juga luar biasa pula dalam membongkarnya. Kian hari, modus korupsi semakin canggih dan sistematik sehingga menuntut inovasi dan kreatifitas aparat penegak hukum dalam membongkarnya.

Praktik korupsi dalam pengadaan barang dan jasa masih menjadi modus yang paling sering terjadi baik di pemerintah daerah maupun pusat. Adanya rekayasa lelang, bagi-bagi proyek, penggelembungan harga sampai proyek fiktif telah menjadi modus andalan yang kerap terjadi. Telah banyak kasus korupsi pengadaan yang ditangani KPK sampai ke persidangan, namun ternyata masih belum menimbulkan efek jera bagi pelakunya. Pengaduan masyarakat tentang modus ini masih mengalir deras ke KPK.

Simak perbincangan lengkap dalam BincangKanal bersama Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK.

Play

Menelaah Modus-modus Korupsi III

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang membutuhkan upaya yang juga luar biasa pula dalam membongkarnya. Kian hari, modus korupsi semakin canggih dan sistematik sehingga menuntut inovasi dan kreatifitas aparat penegak hukum dalam membongkarnya.

Praktik korupsi dalam pengadaan barang dan jasa masih menjadi modus yang paling sering terjadi baik di pemerintah daerah maupun pusat. Adanya rekayasa lelang, bagi-bagi proyek, penggelembungan harga sampai proyek fiktif telah menjadi modus andalan yang kerap terjadi. Telah banyak kasus korupsi pengadaan yang ditangani KPK sampai ke persidangan, namun ternyata masih belum menimbulkan efek jera bagi pelakunya. Pengaduan masyarakat tentang modus ini masih mengalir deras ke KPK.

Simak perbincangan lengkap dalam BincangKanal bersama Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK.

Play

Modus Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa I

Salah satu titik rawan korupsi, khususnya di lembaga/institusi publik, adalah pengadaan barang dan jasa pemerintah. Lebih dari 20 tahun yang lalu, begawan ekonomi Indonesia, Prof. Dr. Soemitro Djojohadikusumo sudah mensinyalir 30-50 persen kebocoran APBN adalah akibat praktik korupsi yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kalau kita lihat, dari keseluruhan kasus tindak pidana korupsi yang ditangani KPK, saat ini 70 persen dari 385 kasus korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bermula dari pengadaan barang dan jasa.

Saat ini, ada beberapa kasus pengadaan barang dan jasa di pemerintah yang menjadi sorotan masyarakat. Mulai dari kasus hambalang, pengadaan sapi, pengelolaan dana bantuan sosial di daerah dan lainnya. Kalau pengadaannya dilaksanakan secara transparan, tentu akan menghemat keuangan negara dan korporasi. Dana yang diselamatkan bisa dialokasikan untuk kepentingan lain, misalnya meningkatkan kesejahteraan rakyat atau hal-hal lain yang lebih produktif.

Bagaimana KPK memproses kasus-kasus ini, dan apa upaya yang dilakukan untuk mencegah kebocoran uang negara dari pengadaan barang dan jasa?

Play

Modus Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa II

Salah satu titik rawan korupsi, khususnya di lembaga/institusi publik, adalah pengadaan barang dan jasa pemerintah. Lebih dari 20 tahun yang lalu, begawan ekonomi Indonesia, Prof. Dr. Soemitro Djojohadikusumo sudah mensinyalir 30-50 persen kebocoran APBN adalah akibat praktik korupsi yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kalau kita lihat, dari keseluruhan kasus tindak pidana korupsi yang ditangani KPK, saat ini 70 persen dari 385 kasus korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bermula dari pengadaan barang dan jasa.

Saat ini, ada beberapa kasus pengadaan barang dan jasa di pemerintah yang menjadi sorotan masyarakat. Mulai dari kasus hambalang, pengadaan sapi, pengelolaan dana bantuan sosial di daerah dan lainnya. Kalau pengadaannya dilaksanakan secara transparan, tentu akan menghemat keuangan negara dan korporasi. Dana yang diselamatkan bisa dialokasikan untuk kepentingan lain, misalnya meningkatkan kesejahteraan rakyat atau hal-hal lain yang lebih produktif.

Bagaimana KPK memproses kasus-kasus ini, dan apa upaya yang dilakukan untuk mencegah kebocoran uang negara dari pengadaan barang dan jasa?

Play

Modus Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa III

Salah satu titik rawan korupsi, khususnya di lembaga/institusi publik, adalah pengadaan barang dan jasa pemerintah. Lebih dari 20 tahun yang lalu, begawan ekonomi Indonesia, Prof. Dr. Soemitro Djojohadikusumo sudah mensinyalir 30-50 persen kebocoran APBN adalah akibat praktik korupsi yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kalau kita lihat, dari keseluruhan kasus tindak pidana korupsi yang ditangani KPK, saat ini 70 persen dari 385 kasus korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bermula dari pengadaan barang dan jasa.

Saat ini, ada beberapa kasus pengadaan barang dan jasa di pemerintah yang menjadi sorotan masyarakat. Mulai dari kasus hambalang, pengadaan sapi, pengelolaan dana bantuan sosial di daerah dan lainnya. Kalau pengadaannya dilaksanakan secara transparan, tentu akan menghemat keuangan negara dan korporasi. Dana yang diselamatkan bisa dialokasikan untuk kepentingan lain, misalnya meningkatkan kesejahteraan rakyat atau hal-hal lain yang lebih produktif.

Bagaimana KPK memproses kasus-kasus ini, dan apa upaya yang dilakukan untuk mencegah kebocoran uang negara dari pengadaan barang dan jasa?

Play