Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
: WASPADAI PENIPUAN BERKEDOK KPK : WASPADAI PENIPUAN BERKEDOK KPK : WASPADAI PENIPUAN BERKEDOK KPK
Kamis, 25 Desember 2014

  • KPK Lantik 41 Pegawai Baru

    Sebanyak 41 pegawai baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilantik pada Senin (15/12) di Gedung KPK, Jakarta. Ke-41 pegawai baru ini terdiri dari 24 pegawai yang direkrut melalui program rekrutmen Indonesia Memanggil 8 dan 17 pegawai negeri yang dipekerjakan.

    Sandiwara radio Pelangi Meretas Pelangi Setiap Senin, Rabu dan jumat jam 11 pagi di KanalKPK radio www.kpk.go.id/kanalkpk disiarkan juga di RRI Pro 4 di hari yang sama setiap jam 6.30 pagi”

  • Gandeng KPK, Kementerian Luar Negeri Buktikan Komitmen Antikorupsi

    Menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Menteri Luar Negeri Retno Marsudi meneken tiga dokumen dalam upaya pencegahan korupsi di kementerian yang dipimpinnya pada Selasa (16/12) di Jakarta, di hadapan Ketua KPK Abraham Samad dan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi. Tiga dokumen itu antara lain, pakta integritas, pencanangan pembangunan zona integritas dan program pengendalian gratifikasi.

    Sandiwara radio Pelangi Meretas Pelangi Setiap Senin, Rabu dan jumat jam 11 pagi di KanalKPK radio www.kpk.go.id/kanalkpk disiarkan juga di RRI Pro 4 di hari yang sama setiap jam 6.30 pagi”

  • Ini Dia Pemenang ACFFest 2014!

    Dewan juri yang terdiri dari Arturo Guna Priyatna, Alex Komang, Wahyu Aditya, Totot Indrarto, dan Vivian Idris, Ary Nugroho, Dedie A. Rachim dan Nanang Farid Syam, akhirnya memutuskan film “Adit & Sopo Jarwo Ojek Payung Bikin Bingung” karya Wardana Riza dari Jakarta, sebagai pemenang untuk kategori Film Animasi. Sementara untuk kategori Film Pendek Dokumenter Pelajar, dimenangkan oleh film berjudul “Robohnya Sekolah Kami” karya Uli Retno Dewanti dari Purbalingga.

    Sandiwara radio Pelangi Meretas Pelangi Setiap Senin, Rabu dan jumat jam 11 pagi di KanalKPK radio www.kpk.go.id/kanalkpk disiarkan juga di RRI Pro 4 di hari yang sama setiap jam 6.30 pagi”

Siaran Pers

Berita

Kamus

  • ADB:
    Asian Development Bank

    Anti Corruption Clearing House KPK:
    Proyek kerja sama teknis antara Pemerintah Republik Federal Jerman dan Pemerintah Republik Indonesia yang dilaksanakan oleh GTZ

    APBD:
    Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

    APBN:
    Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Indonesian central government budget)

    APIP:
    Aparat Pengawas Internal Pemerintah

    Aset:
    Sesuatu yang memiliki nilai tukar, modal, atau kekayaan
  • Bapepam-LK :
    Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency; amalgamation of former Bapepam and the Directorate General of Financial Institutions [Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan, DJLK])


    Bappenas :
    Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (National Development Planning Agency)


    BI :
    Bank Indonesia (the central bank)


    BLBI :
    Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BI Liquidity Support for banks)


    BPK :
    Badan Pemeriksaan Keuangan (Supreme Audit Board; lit. Financial Audit Board)


    BPKP :
    Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Finance and Development Supervisory Agency)


    BUMD :
    Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha yang dibentuk oleh pemda dengan penyertaan modal pemda melalui APBD


    BUMN :
    Badan Usaha Milik Negara, badan usaha milik negara yang dibentuk oleh negara dengan penyertaan modal negara


  • Caleg :
    Calon Legislatif


    Capres :
    Calon Presiden


    Cawapres :
    Calon Wakil Presiden


    COI :
    Conflict of Interest


    CPNS :
    Calon Pegawai Negeri Sipil
  • DAK :
    Dana Alokasi Khusus, dana dari APBN yang dialokasikan kepada daerak untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu


    Dakwaan :
    Tuduhan


    DAU :
    Dana Alokasi Umum, dana dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya


    Depdagri :
    Departemen Dalam Negeri


    Depkeu :
    Departemen Keuangan


    Dikyanmas :
    Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat


    DPR :
    Dewan Perwakilan Rakyat


    DPRD :
    Dewan Perwakilan Rakyat Daerah


    Dumas :
    Pengaduan masyarakat
  • E-government :
    Sistem manajemen informasi dan layanan masyarakat oleh pemerintah dengan memanfaatkan teknologi informasi


    E-procurement :
    Sistem pengadaan dengan memanfaatkan teknologi informasi


    Edukasi :
    Pendidikan


    Eksekusi :
    Pelaksanaan putusan badan pengadilan


    Eksepsi :
    Hak tangkisan atau pembelaan yg tidak menyinggung isi surat tuduhan (gugatan), tetapi berisi permohonan agar pengadilan menolak perkara yg diajukan oleh penggugat krn tidak memenuhi persyaratan hukum


    Etika Bisnis :
    batasan-batasan sosial, ekonomi, dan hukum yang bersumber dari nilai-nilai moral masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan oleh perusahaan dalam setiap aktivitasnya
  • Fakta :
    Keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan


    Fasos :
    Fasilitas Sosial


    Fasum :
    Fasilitas Umum


    Finansial :
    Mengenai keuangan
  • Gaji :
    Upah kerja yang dibayar pada waktu tertentu


    Ganti kerugian :
    Hak seseorang untuk mendapatkan tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditahan, ditangkap, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang


    Gratifikasi :
    Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.


    GTZ :
    Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit GmbH


    Gubernur :
    Kepala Daerah Provinsi
  • Hakim :
    Pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili


    Hibah :
    Bantuan yang tidak mengikat dari pemberi dana kepada penerima dana


    HPH :
    Hak pengusahaan Hutan


    Hukum :
    Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yg dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah


    Hukum acara :
    Hukum yang menentukan proses pengadilan dalam penyelesaian sengketa


    Hukum acara pidana :
    Hukum pidana formal


    Humas :
    Hubungan Masyakarat


  • ICAC :
    Independent Commission Againts Cirruption, Lembaga Antikorupsi Hongkong


    Independen :
    Bebas dari pengaruh pihak mana pun


    Inkracht van gewijsde :
    Putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap


    Instansi :
    Badan pemerintah umum
  • Jabatan :
    Kedudukan yang menunjukkan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan hak seseorang dalam suatu organisasi


    Jaksa :
    pejabat di bidang hukum yang bertugas menyampaikan dakwaan atau tuduhan di proses pengadilan terhadap orang yang diduga melanggar hukum


    Jaksa Agung :
    Kepala Kejaksaan Tertinggi


    Jampidsus :
    Jaksa Agung Muda Pidana Khusus


    Jampidum :
    Jaksa Agung Muda Pidana Umum


    Jamsostek :
    Jaminan Sosial Tenaga Kerja


    JPU :
    Jaksa Penuntut Umum
  • Karo :
    Kepala Biro


    Kejagung :
    Kejaksaan Agung


    Kejari :
    Kejaksaan Negeri


    Kejati :
    Kejaksaan Tinggi


    KICAC :
    Korean Independent Commission Againt Corruption


    Korupsi :
    Penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dsb) untuk keuntungan pribadi atau orang lain


    KPK :
    Komisi Pemberantasan Korupsi


    KPK Online Monitoring System :
    Sistem ini merupakan sarana bagi masyarakat untuk memberikan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi dan juga apresiasi terhadap kinerja instansi pemerintah dan pegawainya dalam melakukan pelayanan publik


    KPKPN :
    Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (Audit Commission on Wealth of State Officials; Civil Servants Wealth Audit Commission)


    KPPN :
    Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
  • Laptah :
    Laporan Tahunan


    LHKPN :
    Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. LHKPN adalah daftar seluruh Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ( PN ), yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh KPK sebagaimana yang diatur dalam Keputusan KPK Nomor : KEP 07/KPK/02/2005.


    Likuidasi :
    pembubaran perusahaan sbg badan hukum yg meliputi pembayaran kewajiban kpd para kreditor dan pembagian harta yg tersisa kpd para pemegang saham


    Litbang :
    Penelitian dan Pengembangan


    LPJ :
    Laporan Pertanggungjawaban


    LSM :
    Lembaga Swadaya Masyarakat
  • MA :
    Mahkamah Agung


    MACC :
    Malaysian Anticorruption Commission


    Majelis :
    Dewan yg mengemban tugas tertentu mengenai kenegaraan dsb secara terbatas


    Masyarakat :
    Sejumlah manusia dl arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yg mereka anggap sama


    MK :
    Mahkamah Konstitusi


    MPR :
    Majelis Permusyarawaratan Rakyat
  • Nasional :
    Bersifat kebangsaan; berkenaan atau berasal dr bangsa sendiri; meliputi suatu bangsa


    Negara :
    Organisasi dl suatu wilayah yg mempunyai kekuasaan tertinggi yg sah dan ditaati oleh rakyat


    Nepotisme :
    Kecenderungan untuk mengutamakan (menguntungkan) sanak saudara sendiri, terutama dl jabatan, pangkat di lingkungan pemerintah


    NKRI :
    Negara Kesatuan Republik Indonesia


    Norma :
    Aturan atau ketentuan yg mengikat warga kelompok dl masyarakat, dipakai sbg panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yg sesuai
  • Oknum :
    Seseorang atau perseorangan


    Ormas :
    Organisasi Masyarakat


    Otonomi :
    Hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dng peraturan perundang-undangan yg berlaku
  • Penahanan :
    Penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum, atau hakim dengan penetapannya.


    Penangkapan :
    Suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan dan penuntutan dan atau pengadilan


    Penuntut umum :
    Jaksa yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim


    Penuntutan :
    Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan


    Penyelidik :
    Pejabat kepolisian RI yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan


    Penyelidikan :
    Serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan


    Penyidik :
    Pejabat kepolisian RI atau pejabat PNS tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan


    Penyidikan :
    Serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan menemukan tersangkanya


    Penyitaan :
    Serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah kekuasaannya benda bergerak atau tidak bergerak berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan pengadilan


    PI :
    Pengawasan Internal

  • Reformasi :
    Perubahan secara drastis untuk perbaikan (bidang sosial, politik, atau agama) dl suatu masyarakat atau negara

    Remunerasi :
    Imbalan atau jasa yang didapatkan

    Renstra :
    Rencana Strategis
  • Saksi :
    Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang dia dengar, lihat, dan rasakan sendiri


    Satgas :
    Satuan Tugas


    Sekda :
    Sekretaris Daerah


    Sekjen :
    Sekretaris Jenderal


    SP3 :
    Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan


    SPDP :
    Surat Perintah Dimulainya Penyidikan
  • Terdakwa :
    Seorang tersangka yang dituntut, diadili, dan diperiksa di pengadilan


    Terpidana :
    Seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap


    Tersangka :
    Seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana


    Tipikor :
    Tindak Pidana Korupsi


    TPK :
    Tindak Pidana Korupsi
  • UNCAC :
    United Nation Convention Against Corruption


    Undang-undang :
    Ketentuan dan peraturan negara yg dibuat oleh pemerintah (menteri, badan eksekutif, dsb), disahkan oleh parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat, badan legislatif, dsb), ditandatangani oleh kepala negara (presiden, kepala pemerintah, raja), dan mempunyai kekuatan yg mengikat;



    USAID :
    US Agency for International Development


    UUD :
    Undang-undang Dasar
  • Validasi :
    Pengukuran sesuatu apakah sesuai dengan semestinya


    Visi :
    Gambaran masa depan yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu
  • Wajib lapor :
    Seseorang yang karena jabatan atau keadaannya diwajibkan melaporkan sesuatu


    Wewenang :
    Keabsahan tindakan yang dimiliki oleh seseorang karena jabatannya

KPK Tingkatkan Kapasitas dan Integritas Humas Lembaga Pemerintah

akarta, 4 Desember 2012. Dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi melalui sosialisasi nilai-nilai integritas, khususnya kepada para praktisi hubungan masyarakat (humas) lembaga pemerintah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan seminar kehumasan bertema “Komunikasi Krisis: Humas dan Integritas Lembaga”. Seminar yang diselenggarakan pada Selasa (4/12) di Ruang Mawar, Balai Kartini, Jakarta, ini dibuka Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar.

Profil Pimpinan

Pimpinan sebagai penanggungjawab tertinggi bertugas memimpin KPK dan bekerja secara kolektif.
Pimpinan menyelenggarakan fungsi:

  • Mengambil keputusan strategis dan memimpin pelaksanaan tugas KPK secara kolegial;
  • Menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum tentang pemberantasan korupsi;
  • Membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain dalam pemberantasan korupsi;
  • Mengangkat dan memberhentikan seseorang untuk menjadi Penasihat dan Pegawai KPK;
  • Mengangkat dan memberhentikan Pegawai untuk jabatan Deputi, Direktur, Kepala Biro, Kepala Sekretariat, Kepala Bagian dan Koordinator Sekretaris Pimpinan; dan
  • Mengusulkan kepada Presiden untuk mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Jenderal.

Pimpinan KPK mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
Pimpinan KPK membawahkan:

  • Tim Penasihat;
  • Deputi Bidang Pencegahan;
  • Deputi Bidang Penindakan;
  • Deputi Bidang Informasi dan Data;
  • Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat; dan
  • Sekretariat Jenderal.

 

Pejabat Struktural KPK

NOFOTONAMAJABATANALAMATKONTAKPENDIDIKAN
 1 ABRAHAM SAMADKETUAJl. HR. Rasuna Said Kav. C-1, Jakarta 12920Telp. 021 - 25578300, Fax. 021-52892456S3
 2 MUHAMMAD BUSJRO MUQODDASWAKIL KETUAJl. HR. Rasuna Said Kav. C-1, Jakarta 12920Telp. 021 - 25578300, Fax. 021-52892456S3
 3 ADNAN PANDU PRADJAWAKIL KETUAJl. HR. Rasuna Said Kav. C-1, Jakarta 12920 Telp. 021 - 25578300, Fax. 021-52892456S3
 4 BAMBANG WIDJOJANTOWAKIL KETUAJl. HR. Rasuna Said Kav. C-1, Jakarta 12920 Telp. 021 - 25578300, Fax. 021-52892456S3
 5 ZULKARNAINWAKIL KETUAJl. HR. Rasuna Said Kav. C-1, Jakarta 12920 Telp. 021 - 25578300, Fax. 021-52892456S2
       
 6 SUWARSONOPENASIHATJl. HR. Rasuna Said Kav. C-1, Jakarta 12920 Telp. 021 - 25578300, Fax. 021-52892456S2
       
 7 JOHAN BUDI SPDEPUTI BIDANG PENCEGAHANJl. HR. Rasuna Said Kav. C-1, Jakarta 12920 Telp. 021 - 25578300, Fax. 021-52892456S1
 8 DEDIE A RACHIMDIREKTUR DIKYANMASJl. HR. Rasuna Said Kav. C-1, Jakarta 12920 Telp. 021 - 25578300, Fax. 021-52892456S1
 9 GIRI SUPRAPDIONODIREKTUR GRATIFIKASIJl. HR. Rasuna Said Kav. C-1, Jakarta 12920 Telp. 021 - 25578300, Fax. 021-52892456S1
 10 CAHYA HARDIANTO HAREFADIREKTUR PENDAFTARAN DAN PEMERIKSAAN LHKPNJl. HR. Rasuna Said Kav. C-1, Jakarta 12920 Telp. 021 - 25578300, Fax. 021-52892456S2
 11 RONI DWI SUSANTODIREKTUR LITBANGJl. HR. Rasuna Said Kav. C-1, Jakarta 12920 Telp. 021 - 25578300, Fax. 021-52892456S3
 12 BUDI SANTOSOKEPALA SEKRETARIAT BIDANG PENCEGAHANJl. HR. Rasuna Said Kav. C-1, Jakarta 12920 Telp. 021 - 25578300, Fax. 021-52892456S2
       
13 WARIH SADONODEPUTI BIDANG PENINDAKANJl. HR. Rasuna Said Kav. C-1, Jakarta 12920 Telp. 021 - 25578300, Fax. 021-52892456S2
14  DIREKTUR PENYELIDIKANJl. HR. Rasuna Said Kav. C-1, Jakarta 12920 Telp. 021 - 25578300, Fax. 021-52892456 
15  DIREKTUR PENYIDIKANJl. HR. Rasuna Said Kav. C-1, Jakarta 12920 Telp. 021 - 25578300, Fax. 021-52892456 
16 RANU MIHARDJADIREKTUR PENUNTUTANJl. HR. Rasuna Said Kav. C-1, Jakarta 12920 Telp. 021 - 25578300, Fax. 021-52892456S2
17 RIESA SUSANTIKEPALA SEKRETARIAT  BIDANG PENINDAKANJl. HR. Rasuna Said Kav. C-1, Jakarta 12920 Telp. 021 - 25578300, Fax. 021-52892456S1
       
18  DEPUTI BIDANG INDAJl. HR. Rasuna Said Kav. C-1, Jakarta 12920 Telp. 021 - 25578300, Fax. 021-52892456 
19  DIREKTUR PENGOLAHAN INFORMASI DAN DATAJl. HR. Rasuna Said Kav. C-1, Jakarta 12920 Telp. 021 - 25578300, Fax. 021-52892456 
20 SUJANARKODIREKTUR PJKAKIJl. HR. Rasuna Said Kav. C-1, Jakarta 12920 Telp. 021 - 25578300, Fax. 021-52892456S3
21 INA SUSANTIDIREKTUR MONITORJl. HR. Rasuna Said Kav. C-1, Jakarta 12920 Telp. 021 - 25578300, Fax. 021-52892456S1
22 BUDI HARYANTAKEPALA SEKRETARIAT BIDANG INFORMASI DAN DATAJl. HR. Rasuna Said Kav. C-1, Jakarta 12920 Telp. 021 - 25578300, Fax. 021-52892456S1
       
23 ARRY WIDIATMOKODEPUTI BIDANG PIPMJl. HR. Rasuna Said Kav. C-1, Jakarta 12920 Telp. 021 - 25578300, Fax. 021-52892456S2
24  DIREKTUR PENGAWASAN INTERNALJl. HR. Rasuna Said Kav. C-1, Jakarta 12920 Telp. 021 - 25578300, Fax. 021-52892456 
25 EKO MARJONODIREKTUR PENGADUAN MASYARAKATJl. HR. Rasuna Said Kav. C-1, Jakarta 12920 Telp. 021 - 25578300, Fax. 021-52892456S1
26 SUGIHARTOKEPALA SEKRETARIAT BIDANG PIPMJl. HR. Rasuna Said Kav. C-1, Jakarta 12920 Telp. 021 - 25578300, Fax. 021-52892456S1
       
27 HIMAWAN ADINEGOROSEKRETARIS JENDERALJl. HR. Rasuna Said Kav. C-1, Jakarta 12920 Telp. 021 - 25578300, Fax. 021-52892456S3
28 R. BIMO GUNUNG ABDUL KADIRKEPALA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGANKementerian BUMN - Lantai 15,
Jl. Medan Merdeka Selatan No . 13 Jakarta 10110
 Telp. 021 - 25578300, Fax. 021-52892456S2
29 DARJOTOKEPALA BIRO UMUMKementerian BUMN - Lantai 15,
Jl. Medan Merdeka Selatan No . 13 Jakarta 10110
 Telp. 021 - 25578300, Fax. 021-52892456S2
30 APIN AVIYANKEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIAKementerian BUMN - Lantai 15,
Jl. Medan Merdeka Selatan No . 13 Jakarta 10110
 Telp. 021 - 25578300, Fax. 021-52892456S2
31 CHATARINA MULIANA GIRSANGKEPALA BIRO HUKUMJl. HR. Rasuna Said Kav. C-1, Jakarta 12920 Telp. 021 - 25578300, Fax. 021-52892456S2
32  KEPALA BIRO HUBUNGAN MASYARAKATJl. HR. Rasuna Said Kav. C-1, Jakarta 12920 Telp. 021 - 25578300, Fax. 021-52892456 

Kalendar Kegiatan

18
Des
2014

Sidang Eksepsi Untuk Terdakwa Brigjen Pol Didik Purnomo, Pengadilan Tipikor Jakarta



18
Des
2014

Sidang Pemeriksaan Saksi Untuk Terdakwa Romi Herton & Masyito, Jakarta



18
Des
2014

Sidang Pemeriksaan Saksi Untuk Terdakwa Muhtar Ependy, Jakarta



18
Des
2014

Sidang Pemeriksaan Saksi Untuk Terdakwa Mamak Jamaksari, Serang



18
Des
2014

Sidang Pemeriksaan Saksi Untuk Terdakwa Ny Pasti Serefina Sinaga, Bandung



16
Des
2014

Sidang Jawaban Eksepsi Untuk Terdakwa Ade swara & Nurlatifa, Bandung



@KPK_RI on Twitter

Selamat pagi, menjelang 11 tahun KPK di 29 Desember ini, yuk share disini pendapat-mu tentang KPK. Jangan lupa sertakan hashtag #11tahunKPK

by KPK

 

 

  • keu-berjalankeu-berjalankeu-berjalanlap-keu2013lap-keu2013lap-keu2013
  • laptah-2013laptah-2013laptah-2013laptah-2012laptah-2012laptah-2012
  • lappip2013clappip2013clappip2013clappip2012clappip2012clappip2012c

 

  • MOU-KPK-MKMOU-KPK-MKMOU-KPK-MKMOU-KPK-MK

     

  • Konpers soal pengosongan Lahan KPK #1

    Company Profile KPK

    Konferensi Pers Penahanan ZD Kasus Pengadaan Alat Cetak Alquran dan Lab. Komputer

    Konferensi Pers Soal Upaya Pencegahan Kerugian Negara Sektor Migas

Info Kontak

Gedung KPK

Jln. HR Rasuna Said Kav. C1 Kuningan
Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 2557 8300
Faks: (021) 5289 2456
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.