Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
: WASPADAI PENIPUAN BERKEDOK KPK : WASPADAI PENIPUAN BERKEDOK KPK : WASPADAI PENIPUAN BERKEDOK KPK
Jumat, 31 Oktober 2014

  • Para Menteri Wajib Serahkan LHKPN

    Usai pelantikan 34 menteri dalam Kabinet Kerja pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi SP mengimbau para menteri untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada KPK. Tercatat, sebanyak 12 menteri belum pernah sekalipun melaporkan kekayaannya.


  • Transparansi, Mencerahkan Masa Depan Desa

    Dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, disebutkan pengaturan tentang sumber pendapatan dana yang diperoleh oleh sebuah desa. Khususnya pasal 72 ayat 4, yang menyatakan bahwa alokasi dana desa paling sedikit 10 persen dari dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota sesuai APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Siaran Pers

Berita

Kamus

  • ADB:
    Asian Development Bank

    Anti Corruption Clearing House KPK:
    Proyek kerja sama teknis antara Pemerintah Republik Federal Jerman dan Pemerintah Republik Indonesia yang dilaksanakan oleh GTZ

    APBD:
    Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

    APBN:
    Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Indonesian central government budget)

    APIP:
    Aparat Pengawas Internal Pemerintah

    Aset:
    Sesuatu yang memiliki nilai tukar, modal, atau kekayaan
  • Bapepam-LK :
    Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency; amalgamation of former Bapepam and the Directorate General of Financial Institutions [Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan, DJLK])


    Bappenas :
    Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (National Development Planning Agency)


    BI :
    Bank Indonesia (the central bank)


    BLBI :
    Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BI Liquidity Support for banks)


    BPK :
    Badan Pemeriksaan Keuangan (Supreme Audit Board; lit. Financial Audit Board)


    BPKP :
    Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Finance and Development Supervisory Agency)


    BUMD :
    Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha yang dibentuk oleh pemda dengan penyertaan modal pemda melalui APBD


    BUMN :
    Badan Usaha Milik Negara, badan usaha milik negara yang dibentuk oleh negara dengan penyertaan modal negara


  • Caleg :
    Calon Legislatif


    Capres :
    Calon Presiden


    Cawapres :
    Calon Wakil Presiden


    COI :
    Conflict of Interest


    CPNS :
    Calon Pegawai Negeri Sipil
  • DAK :
    Dana Alokasi Khusus, dana dari APBN yang dialokasikan kepada daerak untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu


    Dakwaan :
    Tuduhan


    DAU :
    Dana Alokasi Umum, dana dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya


    Depdagri :
    Departemen Dalam Negeri


    Depkeu :
    Departemen Keuangan


    Dikyanmas :
    Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat


    DPR :
    Dewan Perwakilan Rakyat


    DPRD :
    Dewan Perwakilan Rakyat Daerah


    Dumas :
    Pengaduan masyarakat
  • E-government :
    Sistem manajemen informasi dan layanan masyarakat oleh pemerintah dengan memanfaatkan teknologi informasi


    E-procurement :
    Sistem pengadaan dengan memanfaatkan teknologi informasi


    Edukasi :
    Pendidikan


    Eksekusi :
    Pelaksanaan putusan badan pengadilan


    Eksepsi :
    Hak tangkisan atau pembelaan yg tidak menyinggung isi surat tuduhan (gugatan), tetapi berisi permohonan agar pengadilan menolak perkara yg diajukan oleh penggugat krn tidak memenuhi persyaratan hukum


    Etika Bisnis :
    batasan-batasan sosial, ekonomi, dan hukum yang bersumber dari nilai-nilai moral masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan oleh perusahaan dalam setiap aktivitasnya
  • Fakta :
    Keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan


    Fasos :
    Fasilitas Sosial


    Fasum :
    Fasilitas Umum


    Finansial :
    Mengenai keuangan
  • Gaji :
    Upah kerja yang dibayar pada waktu tertentu


    Ganti kerugian :
    Hak seseorang untuk mendapatkan tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditahan, ditangkap, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang


    Gratifikasi :
    Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.


    GTZ :
    Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit GmbH


    Gubernur :
    Kepala Daerah Provinsi
  • Hakim :
    Pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili


    Hibah :
    Bantuan yang tidak mengikat dari pemberi dana kepada penerima dana


    HPH :
    Hak pengusahaan Hutan


    Hukum :
    Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yg dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah


    Hukum acara :
    Hukum yang menentukan proses pengadilan dalam penyelesaian sengketa


    Hukum acara pidana :
    Hukum pidana formal


    Humas :
    Hubungan Masyakarat


  • ICAC :
    Independent Commission Againts Cirruption, Lembaga Antikorupsi Hongkong


    Independen :
    Bebas dari pengaruh pihak mana pun


    Inkracht van gewijsde :
    Putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap


    Instansi :
    Badan pemerintah umum
  • Jabatan :
    Kedudukan yang menunjukkan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan hak seseorang dalam suatu organisasi


    Jaksa :
    pejabat di bidang hukum yang bertugas menyampaikan dakwaan atau tuduhan di proses pengadilan terhadap orang yang diduga melanggar hukum


    Jaksa Agung :
    Kepala Kejaksaan Tertinggi


    Jampidsus :
    Jaksa Agung Muda Pidana Khusus


    Jampidum :
    Jaksa Agung Muda Pidana Umum


    Jamsostek :
    Jaminan Sosial Tenaga Kerja


    JPU :
    Jaksa Penuntut Umum
  • Karo :
    Kepala Biro


    Kejagung :
    Kejaksaan Agung


    Kejari :
    Kejaksaan Negeri


    Kejati :
    Kejaksaan Tinggi


    KICAC :
    Korean Independent Commission Againt Corruption


    Korupsi :
    Penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dsb) untuk keuntungan pribadi atau orang lain


    KPK :
    Komisi Pemberantasan Korupsi


    KPK Online Monitoring System :
    Sistem ini merupakan sarana bagi masyarakat untuk memberikan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi dan juga apresiasi terhadap kinerja instansi pemerintah dan pegawainya dalam melakukan pelayanan publik


    KPKPN :
    Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (Audit Commission on Wealth of State Officials; Civil Servants Wealth Audit Commission)


    KPPN :
    Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
  • Laptah :
    Laporan Tahunan


    LHKPN :
    Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. LHKPN adalah daftar seluruh Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ( PN ), yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh KPK sebagaimana yang diatur dalam Keputusan KPK Nomor : KEP 07/KPK/02/2005.


    Likuidasi :
    pembubaran perusahaan sbg badan hukum yg meliputi pembayaran kewajiban kpd para kreditor dan pembagian harta yg tersisa kpd para pemegang saham


    Litbang :
    Penelitian dan Pengembangan


    LPJ :
    Laporan Pertanggungjawaban


    LSM :
    Lembaga Swadaya Masyarakat
  • MA :
    Mahkamah Agung


    MACC :
    Malaysian Anticorruption Commission


    Majelis :
    Dewan yg mengemban tugas tertentu mengenai kenegaraan dsb secara terbatas


    Masyarakat :
    Sejumlah manusia dl arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yg mereka anggap sama


    MK :
    Mahkamah Konstitusi


    MPR :
    Majelis Permusyarawaratan Rakyat
  • Nasional :
    Bersifat kebangsaan; berkenaan atau berasal dr bangsa sendiri; meliputi suatu bangsa


    Negara :
    Organisasi dl suatu wilayah yg mempunyai kekuasaan tertinggi yg sah dan ditaati oleh rakyat


    Nepotisme :
    Kecenderungan untuk mengutamakan (menguntungkan) sanak saudara sendiri, terutama dl jabatan, pangkat di lingkungan pemerintah


    NKRI :
    Negara Kesatuan Republik Indonesia


    Norma :
    Aturan atau ketentuan yg mengikat warga kelompok dl masyarakat, dipakai sbg panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yg sesuai
  • Oknum :
    Seseorang atau perseorangan


    Ormas :
    Organisasi Masyarakat


    Otonomi :
    Hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dng peraturan perundang-undangan yg berlaku
  • Penahanan :
    Penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum, atau hakim dengan penetapannya.


    Penangkapan :
    Suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan dan penuntutan dan atau pengadilan


    Penuntut umum :
    Jaksa yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim


    Penuntutan :
    Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan


    Penyelidik :
    Pejabat kepolisian RI yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan


    Penyelidikan :
    Serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan


    Penyidik :
    Pejabat kepolisian RI atau pejabat PNS tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan


    Penyidikan :
    Serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan menemukan tersangkanya


    Penyitaan :
    Serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah kekuasaannya benda bergerak atau tidak bergerak berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan pengadilan


    PI :
    Pengawasan Internal

  • Reformasi :
    Perubahan secara drastis untuk perbaikan (bidang sosial, politik, atau agama) dl suatu masyarakat atau negara

    Remunerasi :
    Imbalan atau jasa yang didapatkan

    Renstra :
    Rencana Strategis
  • Saksi :
    Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang dia dengar, lihat, dan rasakan sendiri


    Satgas :
    Satuan Tugas


    Sekda :
    Sekretaris Daerah


    Sekjen :
    Sekretaris Jenderal


    SP3 :
    Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan


    SPDP :
    Surat Perintah Dimulainya Penyidikan
  • Terdakwa :
    Seorang tersangka yang dituntut, diadili, dan diperiksa di pengadilan


    Terpidana :
    Seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap


    Tersangka :
    Seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana


    Tipikor :
    Tindak Pidana Korupsi


    TPK :
    Tindak Pidana Korupsi
  • UNCAC :
    United Nation Convention Against Corruption


    Undang-undang :
    Ketentuan dan peraturan negara yg dibuat oleh pemerintah (menteri, badan eksekutif, dsb), disahkan oleh parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat, badan legislatif, dsb), ditandatangani oleh kepala negara (presiden, kepala pemerintah, raja), dan mempunyai kekuatan yg mengikat;



    USAID :
    US Agency for International Development


    UUD :
    Undang-undang Dasar
  • Validasi :
    Pengukuran sesuatu apakah sesuai dengan semestinya


    Visi :
    Gambaran masa depan yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu
  • Wajib lapor :
    Seseorang yang karena jabatan atau keadaannya diwajibkan melaporkan sesuatu


    Wewenang :
    Keabsahan tindakan yang dimiliki oleh seseorang karena jabatannya

KPK Tingkatkan Kapasitas dan Integritas Humas Lembaga Pemerintah

akarta, 4 Desember 2012. Dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi melalui sosialisasi nilai-nilai integritas, khususnya kepada para praktisi hubungan masyarakat (humas) lembaga pemerintah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan seminar kehumasan bertema “Komunikasi Krisis: Humas dan Integritas Lembaga”. Seminar yang diselenggarakan pada Selasa (4/12) di Ruang Mawar, Balai Kartini, Jakarta, ini dibuka Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar.

Profil Pimpinan

Pimpinan sebagai penanggungjawab tertinggi bertugas memimpin KPK dan bekerja secara kolektif.
Pimpinan menyelenggarakan fungsi:

  • Mengambil keputusan strategis dan memimpin pelaksanaan tugas KPK secara kolegial;
  • Menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum tentang pemberantasan korupsi;
  • Membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain dalam pemberantasan korupsi;
  • Mengangkat dan memberhentikan seseorang untuk menjadi Penasihat dan Pegawai KPK;
  • Mengangkat dan memberhentikan Pegawai untuk jabatan Deputi, Direktur, Kepala Biro, Kepala Sekretariat, Kepala Bagian dan Koordinator Sekretaris Pimpinan; dan
  • Mengusulkan kepada Presiden untuk mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Jenderal.

Pimpinan KPK mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
Pimpinan KPK membawahkan:

  • Tim Penasihat;
  • Deputi Bidang Pencegahan;
  • Deputi Bidang Penindakan;
  • Deputi Bidang Informasi dan Data;
  • Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat; dan
  • Sekretariat Jenderal.

 

Unduh Form Permohonan Informasi

Silahkan unduh formulirnya melalui link dibawah ini dan email formulir yang telah diisi ke This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Download Formulir Permintaan Informasi

Download Formulir Pernyataan Keberatan Atas Permintaan Informasi  

Kalendar Kegiatan

30
Okt
2014

Sidang Pemeriksaan Saksi Untuk Terdakwa Heru Sulaksono, Jakarta



30
Okt
2014

Sidang Pemeriksaan Saksi Untuk Terdakwa Artha Meris Simbolon, Jakarta



16
Okt
2014

Sidang Pemeriksaan Saksi Untuk Terdakwa Artha Meris Simbolon, Jakarta



16
Okt
2014

Sidang Pemeriksaan Saksi Untuk Terdakwa Heru Sulaksono, Jakarta



16
Okt
2014

Sidang Pemeriksaan Saksi Untuk Terdakwa Rachmat Yasin, Bandung



16
Okt
2014

Sidang Pemeriksaan Saksi Untuk Terdakwa M. Zairin, Bandung



@KPK_RI on Twitter

(sambungan)Korupsi mrpkn kejahatan yg luar biasa,maka dibutuhkan semangat pemberantasan dan pencegahan yang luar biasa yg dimulai sejak dini

by KPK

 

 

  • keu-berjalankeu-berjalankeu-berjalanlap-keu2013lap-keu2013lap-keu2013
  • laptah-2013laptah-2013laptah-2013laptah-2012laptah-2012laptah-2012
  • lappip2013clappip2013clappip2013clappip2012clappip2012clappip2012c

 

  • sekjensekjensekjensekjen

     

    TelkomTelkomTelkomTelkom

     

  • Konpers soal pengosongan Lahan KPK #1

    Company Profile KPK

    Konferensi Pers Penahanan ZD Kasus Pengadaan Alat Cetak Alquran dan Lab. Komputer

    Konferensi Pers Soal Upaya Pencegahan Kerugian Negara Sektor Migas

Info Kontak

Gedung KPK

Jln. HR Rasuna Said Kav. C1 Kuningan
Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 2557 8300
Faks: (021) 5289 2456
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.