Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
: SELAMAT MENUNAIKAN IBADAH PUASA 1435 H : SELAMAT MENUNAIKAN IBADAH PUASA 1435 H : SELAMAT MENUNAIKAN IBADAH PUASA 1435 H
Rabu, 23 Juli 2014
  • DanaHaji-slide

    Berharap pada Penyelenggaraan Haji yang Lebih Baik

    Beberapa bulan menjelang penyelenggaraan ibadah haji, pemberitaan tentang kasus korupsi dana haji dengan tersangka mantan menteri agama SDA, masih terus berlangsung. Lukman Hakim Saifuddin yang ditunjuk sebagai menteri agama baru, bergerak cepat membenahi kementeriannya. Ia tak punya banyak waktu, hanya sekira lima bulan saja masa jabatannya.

     

    Yuk Mari, Ikut Arisan Antikorupsi

  • Sumpah-Slide

    Sumpah Bukan Sampah

    Di bawah naungan kitab suci, sumpah itu diucapkan. Sebagai syarat wajib sebelum melaksanakan tugas mengabdi kepada negara sebagai kepala daerah. Puluhan orang pengucap sumpah itu, kini meringkuk di bui. Sebagai tersangka, terdakwa, dan narapidana korupsi. Terhadap fenomena tersebut, Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto menyatakan keprihatinannya di Jakarta (21/7/2014).



  • TajilOnRoad-Slide

    Wakil Ketua KPK Bagikan Ta’jil on The Road

    Jalan HR. Rasuna Said, tepat di depan Gedung KPK, Jakarta, memang selalu macet pada jam sibuk, terutama pada sore hari. Namun, pemandangan Jumat sore itu (18/7), bertambah padat. Bukan sebab ada demonstrasi, melainkan kegiatan Ta’jil on The Road yang dibagikan Wakil Ketua KPK Zulkarnain.

    KPK dan 7 K/L Dorong Perusahaan Tambang Jalankan Kewajiban

Siaran Pers

Berita

Mengenai Pengaduan Masyarakat

Banyak orang bertanya-tanya bagaimana KPK bisa menangkap tangan praktk suap/pemerasan, atau dari mana KPK bisa mengendus korupsi ketka belum terjadi. Apakah KPK punya ribuan kamera yang memantau seluruh pejabat di negeri ini setiap hari? Atau, ada jutaan mikrofon yang menguping percakapan setap proses pengadaan di seluruh daerah?

Keberhasilan KPK dalam menangkap koruptor ternyata merupakan hasil dari peran serta dan kepedulian masyarakat dalam melaporkan kasus korupsi. KPK sangat mengharapkan peran serta masyarakat untuk memberikan akses informasi ataupun laporan adanya dugaan tndak pidana korupsi (TPK) yang terjadi di sekitarnya. Informasi yang valid disertai bukti pendukung yang kuat akan sangat membantu KPK dalam menuntaskan sebuah perkara korupsi. 

BENTUK-BENTUK KORUPSI

  • Perbuatan melawan hukum, memperkaya diri orang/badan lain yang merugikan keuangan/perekonomian negara
  • Menyalahgunakan kewenangan karena jabatan/kedudukan yang dapat merugikan keuangan/perekonomian negara
  • Penggelapan dalam jabatan
  • Pemerasan dalam jabatan
  • Tindak pidana yang berkaitan dengan pemborongan
  • Delik gratifikasi

TPK YANG DAPAT DITANGANI KPK

  • Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
  • Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
  • Menyangkut kerugian keuangan negara paling sedikit Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

LAYANAN PENGADUAN KPK

Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan kepada KPK melalui surat, datang langsung, telepon, faksimile, SMS, atau KPK Whistleblower's System (KWS). Tindak lanjut penanganan laporan tersebut sangat bergantung pada kualitas laporan yang disampaikan.

KPK WHISTLEBLOWER'S SYSTEM (KWS)

Selain melalui melalui surat, datang langsung, telepon, faksimile, dan SMS, masyarakat juga bisa menyampaikan laporan dugaan TPK secara online, yakni melalui KPK Whistleblower's System (KWS).

Melalui fasilitas ini, kerahasiaan pelapor dijamin dari kemungkinan terungkapnya identitas kepada publik. Selain itu, melalui fasilitas ini pelapor juga dapat secara aktif berperan serta memantau perkembangan laporan yang disampaikan dengan membuka kotak komunikasi rahasia tanpa perlu merasa khawatir identitasnya akan diketahui orang lain.

Caranya cukup dengan mengunjungi website KPK: www.kpk.go.id, lalu pilih menu "KPK Whistleblower's System", atau langsung mengaksesnya melalui: http://kws.kpk.go.id.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyampaikan laporan ke KPK, yakni meliputi persyaratan dan kelengkapan atas pelaporan tersebut. Sebab, laporan yang lengkap akan mempermudah KPK dalam memproses tindak lanjutnya.

FORMAT LAPORAN/PENGADUAN YANG BAIK

  • Pengaduan disampaikan secara tertulis
  • Dilengkapi identitas pelapor yang terdiri atas: nama, alamat lengkap, pekerjaan, nomor telepon, fotokopi KTP, dll
  • Kronologi dugaan tindak pidana korupsi
  • Dilengkapi dengan bukti-bukti permulaan yang sesuai
  • Nilai kerugian dan jenis korupsinya: merugikan keuangan negara/penyuapan/pemerasan/penggelapan
  • Sumber informasi untuk pendalaman
  • Informasi jika kasus tersebut sudah ditangani oleh penegak hukum
  • Laporan/pengaduan tidak dipublikasikan

BUKTI PERMULAAN PENDUKUNG LAPORAN

Bukti permulaan pendukung yang perlu disampaikan antara lain:

  • Bukti transfer, cek, bukt penyetoran, dan rekening koran bank
  • Laporan hasil audit investigasi
  • Dokumen dan/atau rekaman terkait permintaan dana
  • Kontrak, berita acara pemeriksaan, dan bukti pembayaran
  • Foto dokumentasi
  • Surat, disposisi perintah
  • Bukti kepemilikan
  • Identitas sumber informasi

PERLINDUNGAN BAGI PELAPOR

Jika memiliki informasi maupun buktI-bukti terjadinya korupsi, jangan ragu untuk melaporkannya ke KPK. Kerahasiaan identitas pelapor dijamin selama pelapor tdak mempublikasikan sendiri perihal laporan tersebut.

Jika perlindungan kerahasiaan tersebut masih dirasa kurang, KPK juga dapat memberikan pengamanan fisik sesuai dengan permintaan pelapor.

 


KONTAK LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT

Komisi Pemberantasan Korupsi
Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-1

Jakarta Selatan 12920
PO Box 575 Jakarta 10120

Telp: (021) 2557 8389
Faks: (021) 5289 2454
SMS: 0855 8 575 575, 0811 959 575
E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

KWS: http://kws.kpk.go.id

 

Prosedur Pelayanan Pengaduan Masyarakat

PENERIMAAN PENGADUAN

Pengaduan Masyarakat diterima di KPK melalui berbagai cara, yaitu dengan menerima pelapor langsung, melalui Surat, Faks, e-Mail, Telepon, SMS atau secara online melalui aplikasi KPK Whistleblower's System di website KPK.


PROSES VERIFIKASI & PENELAAHAN

Semua Pengaduan yang disampaikan masyarakat ke KPK akan diverifikasi terlebih dahulu oleh tim dari Direktorat Pengaduan Masyarakat (Dumas) apakah pengaduan tersebut dapat ditangani oleh KPK dan bagaimana penanganannya. Hasil verifikasi adalah berupa rekomendasi tindak lanjut penanganan pengaduan. Setiap hari, rekomendasi tersebut disampaikan kepada Pimpinan KPK untuk mendapatkan persetujuan.

img4d95380a69b35

TINDAK LANJUT PENELAAHAN

img4d9537ed5abda

Dalam upaya pengayaan kasus, jika memerlukan bukti tambahan, tim dari Direktorat Dumas akan melakukan Kegiatan Klarifikasi ke lapangan yang bersifat terbuka maupun tertutup.

img4d9537fb51a1a 

 Download Informasi Proses Penanganan Pengaduan versi PDF

 

FAQ

Apakah yang dimaksud dengan korupsi?

UU NO.31/1999 jo UU No.20/2001 menyebutkan bahwa pengertian korupsi mencakup perbuatan:

  • Melawan hukum, memperkaya diri orang/badan lain yang merugikan keuangan /perekonomian negara (pasal 2).
  • Menyalahgunakan kewenangan karena jabatan/kedudukan yang dapat merugikan keuangan/kedudukan yang dapat merugikan keuangan/perekonomian negara (pasal 3)
  • Kelompok delik penyuapan (pasal 5,6, dan 11)
  • Kelompok delik penggelapan dalam jabatan (pasal 8, 9, dan 10)
  • Delik pemerasan dalam jabatan (pasal 12)
  • Delik yang berkaitan dengan pemborongan (pasal 7)
  • Delik gratifikasi (pasal 12B dan 12C)

Apakah yang dimaksud dengan pemberantasan tindak pidana korupsi?

Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyrakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apakah yang dimaksud dengan Komisi Pemberantasan Korupsi?

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. "Kekuasaan manapun" yang dimaksud di sini adalah kekuatan yang dapat memengaruhi tugas dan wewenang KPK atau anggota Komisi secara individual dari pihak eksekutif, yudikatif, legislatif, pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi, atau keadaan dan situasi ataupun dengan alasan apapun.

Apakah tujuan didirikannya Komisi Pemberantasan Korupsi?

Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Apa sajakah asas-asas yang digunakan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya?

Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Komisi Pemberantasan Korupsi berasaskan pada: kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas.

Apakah yang dimaksud dengan "kepastian hukum" dalam asas KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya?

"Kepastian hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan menjalankan tugas dan wewenang KPK.

Apakah yang dimaksud dengan "keterbukaan" dalam asas yang dianut KPKdalam menjalankan tugas dan wewenangnya ?

"Keterbukaan" adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kinerja KPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Apakah yang dimaksud dengan "akuntabilitas" dalam asas yang dianut KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya ?

"Akuntabilitas" adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan KPK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apakah yang dimaksud dengan "kepentingan umum" dalam asas yang dianut KPKdalam menjalankan tugas dan wewenangnya ?

"Kepentingan umum" adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Apakah yang dimaksud dengan "proporsionalitas" dalam asas KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya?

"Proporsionalitas" adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban KPK.

Apa sajakah yang termasuk ke dalam tugas Komisi Pemberantasan Korupsi?

Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas:

  • Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi
  • Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi
  • Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi
  • Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi
  • Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara

Apa sajakah wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melaksanakan tugasnya?

Dalam melaksanakan tugas koordinasi, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

  • Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi
  • Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi
  • Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait
  • Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi
  • Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi

Apakah batasan korupsi yang bisa ditangani oleh KPK?

Sesuai dengan Pasal 11 UU No. 30/2002, KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang:

  • Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara.
  • Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Kepada siapakah Komisi Pemberantasan Korupsi bertanggung jawab?

KPK bertanggung jawab kepada publik atas pelaksanaan tugasnya dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden Republik Indonesia, DPR, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Pertangggungjawaban publik dilaksanakan dengan cara:

  • Wajib audit terhadap kinerja dan pertanggungjawaban keuangan suseai dengan program kerjanya.
  • Menerbitkan laporan tahunan
  • Membuka akses informasi.

LHKPN

 

Mengenai LHKPN

Buku Saku Gratifikasi

img4d50c2d4e58d6Direktorat Penelitian dan Pengembangan pada tahun 2010 bekerjasama dengan Direktorat Gratifikasi mengembangkan Buku Saku Memahami Gratifikasi. Buku Saku Memahami Gratifikasi ini diharapkan memberi pemahaman yang lebih baik bagi Penyelenggara Negara dan Pegawai Negeri pada khususnya serta masyarakat pada umumnya, mengenai gratifikasi yang terkait dengan Tindak Pidana Korupsi, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Buku saku ini juga memaparkan tentang peran KPK sebagai lembaga yang diberi kewenangan untuk menegakkan aturan tersebut. Contoh-contoh kasus gratifikasi yang sering terjadi juga diuraikan dalam buku saku, dengan disertai analisis mengapa suatu pemberian/hadiah tersebut bersifat legal atau ilegal, serta sikap yang harus diambil (dalam hal ini Penyelenggara Negara dan Pegawai Negeri) ketika berada dalam situasi tersebut.
Untuk lengkapnya silahkan klik disini

Kalendar Kegiatan

23
Jul
2014

Sidang Putusan a.n Sudjadnan Parnohadiningrat, Pengadilan Tipikor Jakarta



21
Jul
2014

Sidang Pemeriksaan Saksi a.n Anas Urbaningrum, Pengadilan Tipikor Jakarta



18
Jul
2014

Sidang Putusan a.n Andi Alifian Mallarangeng, Pengadilan Tipikor Jakarta



16
Jul
2014

Sidang Putusan a.n Budi Mulya, Pengadilan Tipikor Jakarta



14
Jul
2014

Sidang Pemeriksaan Saksi a.n Anas Urbaningrum, Pengadilan Tipikor Jakarta



10
Jul
2014

Sidang Pledoi a.n Andi Alifian Mallarangeng , Pengadilan Tipikor Jakarta



@KPK_RI on Twitter

[ACCH] Download media pembelajaran untuk pendidikan anti korupsi untuk pelajar SD,SLTP,dan SLTA disini http://t.co/mX21zUbBq1

by KPK

Tanamkan Pendidikan anti korupsi sejak dini dan download media pembelajaran untuk anak usia dini secara gratis disini http://t.co/uXbLS8xnx8

by KPK


  •  

    lemhanas juli 2014

     

     

    karawang

     

    takjil

     

  • Konpers soal pengosongan Lahan KPK #1

    Company Profile KPK

    Konferensi Pers Penahanan ZD Kasus Pengadaan Alat Cetak Alquran dan Lab. Komputer

    Konferensi Pers Soal Upaya Pencegahan Kerugian Negara Sektor Migas

 

 

  • keu-berjalanlap-keu2013
  • laptah-2013laptah-2012
  • lappip2013clappip2012c
  • laporan-penindakankpk

 

Info Kontak

Gedung KPK

Jln. HR Rasuna Said Kav. C1 Kuningan
Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 2557 8300
Faks: (021) 5289 2456
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hari Anak 2014