Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
: WASPADAI PENIPUAN BERKEDOK KPK : WASPADAI PENIPUAN BERKEDOK KPK : WASPADAI PENIPUAN BERKEDOK KPK
Jumat, 19 Desember 2014

  • KPK Lantik 41 Pegawai Baru

    Sebanyak 41 pegawai baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilantik pada Senin (15/12) di Gedung KPK, Jakarta. Ke-41 pegawai baru ini terdiri dari 24 pegawai yang direkrut melalui program rekrutmen Indonesia Memanggil 8 dan 17 pegawai negeri yang dipekerjakan.

    Sandiwara radio Pelangi Meretas Pelangi Setiap Senin, Rabu dan jumat jam 11 pagi di KanalKPK radio www.kpk.go.id/kanalkpk disiarkan juga di RRI Pro 4 di hari yang sama setiap jam 6.30 pagi”

  • Gandeng KPK, Kementerian Luar Negeri Buktikan Komitmen Antikorupsi

    Menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Menteri Luar Negeri Retno Marsudi meneken tiga dokumen dalam upaya pencegahan korupsi di kementerian yang dipimpinnya pada Selasa (16/12) di Jakarta, di hadapan Ketua KPK Abraham Samad dan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi. Tiga dokumen itu antara lain, pakta integritas, pencanangan pembangunan zona integritas dan program pengendalian gratifikasi.

    Sandiwara radio Pelangi Meretas Pelangi Setiap Senin, Rabu dan jumat jam 11 pagi di KanalKPK radio www.kpk.go.id/kanalkpk disiarkan juga di RRI Pro 4 di hari yang sama setiap jam 6.30 pagi”

  • Ini Dia Pemenang ACFFest 2014!

    Dewan juri yang terdiri dari Arturo Guna Priyatna, Alex Komang, Wahyu Aditya, Totot Indrarto, dan Vivian Idris, Ary Nugroho, Dedie A. Rachim dan Nanang Farid Syam, akhirnya memutuskan film “Adit & Sopo Jarwo Ojek Payung Bikin Bingung” karya Wardana Riza dari Jakarta, sebagai pemenang untuk kategori Film Animasi. Sementara untuk kategori Film Pendek Dokumenter Pelajar, dimenangkan oleh film berjudul “Robohnya Sekolah Kami” karya Uli Retno Dewanti dari Purbalingga.

    Sandiwara radio Pelangi Meretas Pelangi Setiap Senin, Rabu dan jumat jam 11 pagi di KanalKPK radio www.kpk.go.id/kanalkpk disiarkan juga di RRI Pro 4 di hari yang sama setiap jam 6.30 pagi”

Siaran Pers

Berita

FAQ LHKPN

Peraturan apa sajakah yang mengatur tentang LHKPN?

Peraturan yang mengatur LHKPN adalah sebagai berikut:

  • Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
  • Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  • Keputusan KPK Nomor: KEP/07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara, Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

Siapa sajakah Penyelenggara Negara yang harus menyampaikan LHKPN?

Adapun Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

  • Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
  • Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
  • Menteri;
  • Gubernur;
  • Hakim;
  • Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  • Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang meliputi:
  • Direksi, Komisaris dan pejabat struktural lainnya sesuai pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
  • Pimpinan Bank Indonesia;
  • Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;
  • Pejabat Eselon I dann pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  • Jaksa;
  • Penyidik;
  • Panitera Pengadilan; dan
  • Selain jabatan-jabatan di atas, maka jabatan-jabatan berikut ini juga diwajibkan untuk menyampaikan LHKPN kepada KPK, yaitu:
  • Pejabat Eselon II dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan instansi pemerintah dan atau lembaga negara;
  • Semua Kepala Kantor di lingkungan Departemen Keuangan;
  • Pemeriksa Bea dan Cukai;
  • Pemeriksa Pajak;
  • Auditor;
  • Pejabat yang mengeluarkan perijinan;
  • Pejabat/Kepala Unit Pelayanan Masyarakat; dan
  • Pejabat pembuat regulasi
  • Pejabat-pajabat lainnya yang diiwajibkan untuk menyampaikan LHKPN berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Instansi di lingkungannya masing-masing
  • Kandidat atau Calon Penyelenggara Negara yang berdasarkan perintah undang-undang diwajibkan untuk menyampaikan LHKPN. Misalnya: Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden serta Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah

Kapan saya harus menyampaikan LHKPN?

Setiap Penyelenggara Negara diwajibkan untuk menyampaikan kan LHKPN kepada KPK pada saat:

  • Baru pertama kali menjabat;
  • Mengalami promosi/mutasi; dan
  • Pensiun.

Bagaimana cara memperolehkan formulir LHKPN?

Formulir LHKPN dapat diperoleh melalui cara sebagai berikut:

  • Meminta Formulir LHKPN yang dikeluarkan oleh KPK, untuk mendapatkan formulir LHKPN bisa menghubungi Direktorat PP LHKPN;
  • Men-download formulir melalui website KPK http://www.kpk.go.id , dengan mengklik menu "Downloads Formulir"
  • Memfotokopi Formulir LHKPN yang asli.
Catatan: Pengisian Formulir LHKPN tidak harus menggunakan Formulir LHKPN yang asli.

Terdiri dari apa sajakah Formulir LHKPN?

Formulir LHKPN terdiri atas dua jenis formulir, yaitu:

  • Formulir LHKPN Model KPK-A, yaitu fomulir yang diisi oleh Penyelenggara Negara yang baru pertama kali melaporkan harta kekayaannya; dan
  • Formulir LHKPN Model KPK-B, yaitu formulir yang diisi oleh Penyelenggara Negara yang sudah pernah mengisi Formulir LHKPN Model KPK-A dan mengalami promosi/mutasi/pensiun.

Kapan PN/Wajib LHKPN harus mengupdate LHKPN?

PN/Wajib LHKPN harus mengupdate(melaporkan perubahan) terhadap harta yang pernah dilaporkan sebelumnya, apabila:

  • Mengalami mutasi/promosi jabatan,
  • Mengakhiri jabatan, atau pensiun.
  • Sewaktu-waktu diminta KPK untuk kepentingan pemeriksaan.
  • Laporan tersebut dibuat menggunakan Formulir B dengan mencantumkan Nomor Harta Kekayaan (NHK) yang didapat pada pengumuman laporan Formulir A

Perubahan apa saja yang dilaporkan pada fomulir Model KPK-B?

Perubahan yang dilaporkan adalah apabila terdapat:

  • Adanya perubahan item yang dilaporkan sebelumnya (nilai atau keterangan lain)
  • Adanya penambahan item dari laporan sebelumnya (item baru)
  • Adanya penghapusan item dari laporan sebelumnya (dijual, hilang, masalah hukum, dll)

Bagaimanakah cara menyampaikan Formulir LHKPN?

Formulir LHKPN dapat disampaikan kepada KPK dengan cara sebagai berikut:

  • Disampaikan langsung ke Customer Service LHKPN, Gedung KPK, Lantai 1, jalan H.R Rasuna Said, Kav. C.1, Jakarta 12920, atau
  • Dikirimkan melalui pos, dengan tertuju Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN, Gedung KPK, Lantai 1, jalan H.R Rasuna Said, Kav. C.1, Jakarta 12920
  • Penyampaian melalui Koordinator LHKPN di masing-masing BUMN (apabila Koordinator BUMN sudah ditunjuk)
Note: Koordinator harus menyampaikan LHKPN Kolektif paling lama 1 minggu terhitung sejak tanggal jatuh tempo. Mekanisme penyampaikan LHKPN dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing PN.

Bagaimana apabila saya menemui kesulitan dalam mengisi Formulir LHKPN?

Apabila menemui kesulitan dalam mengisi Formulir LHKPN, silahkan menghubungi Customer Service Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN pada :

Telepon: 021.25578300 ext. 8396 atau 021. 7175575
FaksImile: 021.52921230.
Email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  /  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bagaimana cara mengetahui status LHKPN yang sudah lama dikirim tapi belum mendapat NHK dan mengetahui nomor NHK?

Untuk mengetahui status LHKPN dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

  • Menghubungi Customer Service LHKPN KPK di telepon nomor 021-2557 8396 atau faks: 021-5292 1230
  • Email ke:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Menghubungi PIC/Koordinator di instansi, PIC /Koordinator instansi dapat melihat pada aplikasi Wajib LHKPN.

Bagaimana cara mendapatkan salinan dokumen LHKPN yang terdahulu?

Permintaan salinan dokumen LHKPN terdahulu, dapat dilakukan dengan permintaan tertulis oleh PN yang bersangkutan disertai dengan fotocopy identitas diri yang dapat disampaikan melalui surat/fax atau datang langsung ke Customer Service LHKPN di Kantor KPK. Apabila PN berhalangan, PN dapat memberikan kuasa kepada orang lain untuk meminta salinan dokumen yang dibutuhkan dengan menyertakan surat kuasa dan identitas diri penerima kuasa.

Apakah sanksi bagi Penyelenggara Negera jika tidak menyerahkan LHKPN?

Bagi Penyelenggara Negara yang tidak menyerahkan LHKPN maka akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Mengenai Pengaduan Masyarakat

Banyak orang bertanya-tanya bagaimana KPK bisa menangkap tangan praktk suap/pemerasan, atau dari mana KPK bisa mengendus korupsi ketka belum terjadi. Apakah KPK punya ribuan kamera yang memantau seluruh pejabat di negeri ini setiap hari? Atau, ada jutaan mikrofon yang menguping percakapan setap proses pengadaan di seluruh daerah?

Keberhasilan KPK dalam menangkap koruptor ternyata merupakan hasil dari peran serta dan kepedulian masyarakat dalam melaporkan kasus korupsi. KPK sangat mengharapkan peran serta masyarakat untuk memberikan akses informasi ataupun laporan adanya dugaan tndak pidana korupsi (TPK) yang terjadi di sekitarnya. Informasi yang valid disertai bukti pendukung yang kuat akan sangat membantu KPK dalam menuntaskan sebuah perkara korupsi. 

BENTUK-BENTUK KORUPSI

  • Perbuatan melawan hukum, memperkaya diri orang/badan lain yang merugikan keuangan/perekonomian negara
  • Menyalahgunakan kewenangan karena jabatan/kedudukan yang dapat merugikan keuangan/perekonomian negara
  • Penggelapan dalam jabatan
  • Pemerasan dalam jabatan
  • Tindak pidana yang berkaitan dengan pemborongan
  • Delik gratifikasi

TPK YANG DAPAT DITANGANI KPK

  • Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
  • Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
  • Menyangkut kerugian keuangan negara paling sedikit Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

LAYANAN PENGADUAN KPK

Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan kepada KPK melalui surat, datang langsung, telepon, faksimile, SMS, atau KPK Whistleblower's System (KWS). Tindak lanjut penanganan laporan tersebut sangat bergantung pada kualitas laporan yang disampaikan.

KPK WHISTLEBLOWER'S SYSTEM (KWS)

Selain melalui melalui surat, datang langsung, telepon, faksimile, dan SMS, masyarakat juga bisa menyampaikan laporan dugaan TPK secara online, yakni melalui KPK Whistleblower's System (KWS).

Melalui fasilitas ini, kerahasiaan pelapor dijamin dari kemungkinan terungkapnya identitas kepada publik. Selain itu, melalui fasilitas ini pelapor juga dapat secara aktif berperan serta memantau perkembangan laporan yang disampaikan dengan membuka kotak komunikasi rahasia tanpa perlu merasa khawatir identitasnya akan diketahui orang lain.

Caranya cukup dengan mengunjungi website KPK: www.kpk.go.id, lalu pilih menu "KPK Whistleblower's System", atau langsung mengaksesnya melalui: http://kws.kpk.go.id.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyampaikan laporan ke KPK, yakni meliputi persyaratan dan kelengkapan atas pelaporan tersebut. Sebab, laporan yang lengkap akan mempermudah KPK dalam memproses tindak lanjutnya.

FORMAT LAPORAN/PENGADUAN YANG BAIK

  • Pengaduan disampaikan secara tertulis
  • Dilengkapi identitas pelapor yang terdiri atas: nama, alamat lengkap, pekerjaan, nomor telepon, fotokopi KTP, dll
  • Kronologi dugaan tindak pidana korupsi
  • Dilengkapi dengan bukti-bukti permulaan yang sesuai
  • Nilai kerugian dan jenis korupsinya: merugikan keuangan negara/penyuapan/pemerasan/penggelapan
  • Sumber informasi untuk pendalaman
  • Informasi jika kasus tersebut sudah ditangani oleh penegak hukum
  • Laporan/pengaduan tidak dipublikasikan

BUKTI PERMULAAN PENDUKUNG LAPORAN

Bukti permulaan pendukung yang perlu disampaikan antara lain:

  • Bukti transfer, cek, bukt penyetoran, dan rekening koran bank
  • Laporan hasil audit investigasi
  • Dokumen dan/atau rekaman terkait permintaan dana
  • Kontrak, berita acara pemeriksaan, dan bukti pembayaran
  • Foto dokumentasi
  • Surat, disposisi perintah
  • Bukti kepemilikan
  • Identitas sumber informasi

PERLINDUNGAN BAGI PELAPOR

Jika memiliki informasi maupun buktI-bukti terjadinya korupsi, jangan ragu untuk melaporkannya ke KPK. Kerahasiaan identitas pelapor dijamin selama pelapor tdak mempublikasikan sendiri perihal laporan tersebut.

Jika perlindungan kerahasiaan tersebut masih dirasa kurang, KPK juga dapat memberikan pengamanan fisik sesuai dengan permintaan pelapor.

 


KONTAK LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT

Komisi Pemberantasan Korupsi
Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-1

Jakarta Selatan 12920
PO Box 575 Jakarta 10120

Telp: (021) 2557 8389
Faks: (021) 5289 2454
SMS: 0855 8 575 575, 0811 959 575
E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

KWS: http://kws.kpk.go.id

 

Prosedur Pelayanan Pengaduan Masyarakat

PENERIMAAN PENGADUAN

Pengaduan Masyarakat diterima di KPK melalui berbagai cara, yaitu dengan menerima pelapor langsung, melalui Surat, Faks, e-Mail, Telepon, SMS atau secara online melalui aplikasi KPK Whistleblower's System di website KPK.


PROSES VERIFIKASI & PENELAAHAN

Semua Pengaduan yang disampaikan masyarakat ke KPK akan diverifikasi terlebih dahulu oleh tim dari Direktorat Pengaduan Masyarakat (Dumas) apakah pengaduan tersebut dapat ditangani oleh KPK dan bagaimana penanganannya. Hasil verifikasi adalah berupa rekomendasi tindak lanjut penanganan pengaduan. Setiap hari, rekomendasi tersebut disampaikan kepada Pimpinan KPK untuk mendapatkan persetujuan.

img4d95380a69b35img4d95380a69b35

TINDAK LANJUT PENELAAHAN

img4d9537ed5abdaimg4d9537ed5abda

Dalam upaya pengayaan kasus, jika memerlukan bukti tambahan, tim dari Direktorat Dumas akan melakukan Kegiatan Klarifikasi ke lapangan yang bersifat terbuka maupun tertutup.

img4d9537fb51a1aimg4d9537fb51a1a 

 Download Informasi Proses Penanganan Pengaduan versi PDF

 

FAQ

Apakah yang dimaksud dengan korupsi?

UU NO.31/1999 jo UU No.20/2001 menyebutkan bahwa pengertian korupsi mencakup perbuatan:

  • Melawan hukum, memperkaya diri orang/badan lain yang merugikan keuangan /perekonomian negara (pasal 2).
  • Menyalahgunakan kewenangan karena jabatan/kedudukan yang dapat merugikan keuangan/kedudukan yang dapat merugikan keuangan/perekonomian negara (pasal 3)
  • Kelompok delik penyuapan (pasal 5,6, dan 11)
  • Kelompok delik penggelapan dalam jabatan (pasal 8, 9, dan 10)
  • Delik pemerasan dalam jabatan (pasal 12)
  • Delik yang berkaitan dengan pemborongan (pasal 7)
  • Delik gratifikasi (pasal 12B dan 12C)

Apakah yang dimaksud dengan pemberantasan tindak pidana korupsi?

Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyrakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apakah yang dimaksud dengan Komisi Pemberantasan Korupsi?

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. "Kekuasaan manapun" yang dimaksud di sini adalah kekuatan yang dapat memengaruhi tugas dan wewenang KPK atau anggota Komisi secara individual dari pihak eksekutif, yudikatif, legislatif, pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi, atau keadaan dan situasi ataupun dengan alasan apapun.

Apakah tujuan didirikannya Komisi Pemberantasan Korupsi?

Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Apa sajakah asas-asas yang digunakan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya?

Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Komisi Pemberantasan Korupsi berasaskan pada: kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas.

Apakah yang dimaksud dengan "kepastian hukum" dalam asas KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya?

"Kepastian hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan menjalankan tugas dan wewenang KPK.

Apakah yang dimaksud dengan "keterbukaan" dalam asas yang dianut KPKdalam menjalankan tugas dan wewenangnya ?

"Keterbukaan" adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kinerja KPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Apakah yang dimaksud dengan "akuntabilitas" dalam asas yang dianut KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya ?

"Akuntabilitas" adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan KPK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apakah yang dimaksud dengan "kepentingan umum" dalam asas yang dianut KPKdalam menjalankan tugas dan wewenangnya ?

"Kepentingan umum" adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Apakah yang dimaksud dengan "proporsionalitas" dalam asas KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya?

"Proporsionalitas" adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban KPK.

Apa sajakah yang termasuk ke dalam tugas Komisi Pemberantasan Korupsi?

Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas:

  • Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi
  • Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi
  • Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi
  • Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi
  • Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara

Apa sajakah wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melaksanakan tugasnya?

Dalam melaksanakan tugas koordinasi, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

  • Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi
  • Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi
  • Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait
  • Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi
  • Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi

Apakah batasan korupsi yang bisa ditangani oleh KPK?

Sesuai dengan Pasal 11 UU No. 30/2002, KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang:

  • Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara.
  • Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Kepada siapakah Komisi Pemberantasan Korupsi bertanggung jawab?

KPK bertanggung jawab kepada publik atas pelaksanaan tugasnya dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden Republik Indonesia, DPR, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Pertangggungjawaban publik dilaksanakan dengan cara:

  • Wajib audit terhadap kinerja dan pertanggungjawaban keuangan suseai dengan program kerjanya.
  • Menerbitkan laporan tahunan
  • Membuka akses informasi.

LHKPN

 

Mengenai LHKPN

Kalendar Kegiatan

18
Des
2014

Sidang Eksepsi Untuk Terdakwa Brigjen Pol Didik Purnomo, Pengadilan Tipikor Jakarta



18
Des
2014

Sidang Pemeriksaan Saksi Untuk Terdakwa Romi Herton & Masyito, Jakarta



18
Des
2014

Sidang Pemeriksaan Saksi Untuk Terdakwa Muhtar Ependy, Jakarta



18
Des
2014

Sidang Pemeriksaan Saksi Untuk Terdakwa Mamak Jamaksari, Serang



18
Des
2014

Sidang Pemeriksaan Saksi Untuk Terdakwa Ny Pasti Serefina Sinaga, Bandung



16
Des
2014

Sidang Jawaban Eksepsi Untuk Terdakwa Ade swara & Nurlatifa, Bandung



@KPK_RI on Twitter

 

 

  • keu-berjalankeu-berjalankeu-berjalanlap-keu2013lap-keu2013lap-keu2013
  • laptah-2013laptah-2013laptah-2013laptah-2012laptah-2012laptah-2012
  • lappip2013clappip2013clappip2013clappip2012clappip2012clappip2012c

 

  •  

    Fit and Proper Test Calon Pimpinan KPKFit and Proper Test Calon Pimpinan KPKFit and Proper Test Calon Pimpinan KPKFit and Proper Test Calon Pimpinan KPK

     

     

    Fit and Proper Test Calon Pimpinan KPKFit and Proper Test Calon Pimpinan KPKFit and Proper Test Calon Pimpinan KPKFit and Proper Test Calon Pimpinan KPK

     

    Konpers OOTKonpers OOTKonpers OOTKonpers OOT

     

    KNPK 2014KNPK 2014KNPK 2014KNPK 2014

     

  • Konpers soal pengosongan Lahan KPK #1

    Company Profile KPK

    Konferensi Pers Penahanan ZD Kasus Pengadaan Alat Cetak Alquran dan Lab. Komputer

    Konferensi Pers Soal Upaya Pencegahan Kerugian Negara Sektor Migas

Info Kontak

Gedung KPK

Jln. HR Rasuna Said Kav. C1 Kuningan
Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 2557 8300
Faks: (021) 5289 2456
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.