Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
Kamis, 14 Desember 2017
  • Radio Komunitas, Mengudara Melawan Korupsi

    Tembang lawas berjudul “Kuwi Opo Kuwi” yang populer di masyarakat Jawa sejak era 1950-an diperdengarkan kembali di berbagai radio komunitas. Rakom Bandung Bondowoso, Klaten, Jawa Tengah, memutar tembang gubahan Ki Tjokrowarsito ini secara langsung dengan pesinden dan seperangkat gamelan.

    SaveSaveSaveSaveSaveSave


  • Budaya Siri’ Na Pacce, Pentingnya Rasa Malu

    Siri’ji nanimmantang attalasa’ ri linoa, punna tenamo siri’nu matemako kaniakkangngami angga’na
    olo-oloka. Artinya, hanya karena rasa malu kita bisa hidup di dunia ini jika rasa malu itu sudah hilang maka lebih baik mati karena engkau tak bearati lagi sama sekali bahkan binatang lebih berharga dibanding dirimu. Falsafah ini dipegang teguh oleh masyarakat di Sulawesi Selatan, khususnya etnis Bugis, Makassar, Mandar, dan Toraja.


Siaran Pers

Publik Bicara

FAQ LHKPN

Definisi E-LHKPN

Apa itu E-LHKPN?

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara menggunakan aplikasi yang berbasis web (web based) dengan alamat www.elhkpn.kpk.go.id , sehingga data yang di input oleh PN secara otomatis tersimpan dalam server yang ada di KPK.

Bagaimana PN mendapatkan akses menggunakan aplikasi E-LHKPN?

  1. PN pada instansi akan mendapatkan Akun (username dan password) setelah UPL mendaftarkan di aplikasi E-LHKPN (menu E-Registration).
  2. Calon PN (misalnya Calon Kepala Daerah) dapat menghubungi KPK untuk mendapatkan Akun (username dan password).

Jenis Formulir LHKPN

Apa saja Jenis Formulir LHKPN dan Bagaimana Metode Penyampaian LHKPN?

Formulir yang digunakan hanya satu jenis formulir untuk setiap pelaporan. KPK tidak menyediakan formulir cetak. Penyampaian LHKPN dapat dilakukan secara on-line maupun offline dengan menggunakan excel melalui email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Beberapa dokumen pendukung yang diwajibkan seperti Surat Kuasa dan Surat Pernyataan tetap dikirimkan secara manual.

Kapan Formulir Baru mulai berlaku?

Pelaporan dengan menggunakan formulir baru mulai 1 Januari 2017 dengan menggunakan format excel yang disediakan KPK atau melalui aplikasi e-lhkpn.


Bagaimana bila PN menyampaikan LHKPN dengan menggunakan formulir lama (model KPK-A/B)?

KPK tidak akan memproses LHKPN yang disampaikan masih dengan menggunakan Formulir Lama (Formulir Model KPK-A atau B). Terhadap penerimaan demikian maka KPK akan menginformasikan kepada PN untuk menyampaikan kembali dengan menggunakan Formulir LHKPN baru paling lambat pada Maret 2018, dengan periode posisi harta per 31 Desember 2017

Regulasi & ruang lingkup pn

Regulasi apa saja yang mengatur tentang LHKPN?

  1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  3. Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara, Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Siapa sajakah Penyelenggara Negara (PN) yang harus menyampaikan LHKPN?

Sesuai Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2016, PN adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislative, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Periode/Waktu Penyampaian

Kapan Periode atau Waktu Penyampaian LHKPN?
  1. Saat Penyampaian LHKPN Berdasarkan Periode Berkala:
  2. a. Saat penyampaian LHKPN setiap setahun sekali
    b. Batas waktu penyampaian paling lambat pada 31 Maret tahun berikutnya

  3. Saat Penyampaian LHKPN Berdasarkan Periode Perubahan Jabatan:
  4. a. Saat penyampaian LHKPN pada saat pertama kali menjabat atau pensiun 
    b. Pengangkatan kembali sebagai PN setelah berakhir masa jabatan/pensiun
    c. Batas waktu penyampaian paling lambat 3 (tiga) bulan setelah menjabat atau pensiun

Bagaimana bila PN melapor lewat dari 31 Maret?

Selama PN melapor pada tahun yang sama, LHKPN akan tetap diproses dengan catatan PN terlambat melapor. Tetapi apabila telah berganti tahun, PN akan dinyatakan tidak patuh.

Dokumen Pendukung

Dokumen pendukung apa sajakah yang harus dilampirkan?

Dokumen  kepemilikan harta pada Lembaga Keuangan, (Surat Berharga, Asuransi, Perbankan). Selanjutnya dokumen pendukung berupa bukti kepemilikan harta pada lembaga keuangan dan Surat Kuasa bertanda tangan harus dikirimkan secara fisik kepada KPK. Dokumen pendukung lainnya akan diminta menyusul apabila diperlukan.


Kapan saya harus menyampaikan dokumen pendukung?

Jika PN melaporkan LHKPN secara online, dapat langsung mengunggah dokumen pendukung (bukti kepemilikan harta pada lembaga keuangan) pada field yang tersedia. Untuk Surat Kuasa yang bertanda tangan basah, harap dikirimkan melalui POS. Jika PN melaporkan LHKPN secara offline (Excel) PN dapat langsung melampirkan dokumen pendukung tersebut.

Bagaimana proses pengelolaan e-LHKPN s.d. pengumuman?

LHKPN diterima kemudian diverifikasi, apabila hasil verifikasi menyatakan penyampaian LHKPN belum lengkap maka KPK akan menyampaikan pemberitahuan kepada PN mengenai bagian-bagian dari formulir LHKPN dan dokumen pendukung yang masih harus diperbaiki dan/atau dilengkapi oleh PN dalam jangka waktu 14 hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan. 

Bagaimana bila dalam 14 hari PN tidak melengkapi?

LHKPN akan tetap diproses dengan catatan PN menyampaikan LHKPN dengan tidak lengkap.

Apakah LHKPN dapat direvisi setelah terkirim?

Koreksi pada pengisian LHKPN secara online secara prinsip dapat dilakukan tergantung pada posisi mana koreksi tersebut dilakukan. Ada beberapa titik kemungkinan adanya koreksi yaitu:

  1. Koreksi pada saat sebelum isian LHKPN dikirimkan (submit), pada posisi ini koreksi dapat dilakukan kapan saja tanpa harus ada persetujuan dari KPK;
  2. Koreksi pada saat isian LHKPN telah dikirimkan (submit), untuk melakukan koreksi pada posisi ini harus dapat persetujuan dari KPK. Koreksi ini terjadi ketika KPK melakukan e-Verifikasi atas isian LHKPN online dan ditemukan adanya kesalahan pengisian maka dapat dilakukan koreksi oleh wajib lapor LHKPN;
  3. Koreksi pada saat dokumen telah selesai diverifikasi dan dinyatakan lengkap (approve), maka tidak dapat dilakukan koreksi, kecuali wajib lapor LHKPN tidak menyetujui naskah pengumuman yang telah dikirimkan.


Apa yang dapat dijadikan bukti bahwa saya telah menyampaikan LHKPN?

PN akan mendapatkan tanda terima setelah proses verifikasi oleh KPK dan tanda terima tersebut dapat digunakan sebagai bukti telah menyampaikan LHKPN.

Pengumuman

Kapan pengumuman LHKPN dapat diakses setelah LHKPN dilaporkan?

Pengumuman wajib dilaksanakan oleh PN paling lambat 2 bulan setelah PN menyampaikan LHKPN kepada KPK atau PN dapat memberikan kuasa secara tertulis kepada KPK untuk melakukan pengumuman atas Harta Kekayaannya.

Apa saja Media Pengumuman LHKPN yang digunakan?

Pengumuman dilakukan dengan format yang ditetapkan oleh KPK melalui media elektronik maupun non-elektronik sebagai berikut:
  • Media Pengumuman KPK;
  • Media Pengumuman Resmi Instansi, dan/atau;
  • Surat Kabar yang memiliki peredaran nasional.

Lain-lain

Bagaimana bila PN belum pernah melapor sejak menjabat atau telah pensiun s.d. 1 Januari 2017?

Pelaporan pada tahun 2017 bagi PN yang belum pernah menyampaikan LHKPN sejak menjabat atau telah pension dilakukan paling lambat 3 bulan sejak pengangkatan atau berakhir jabatan menggunakan formulir baru atau melalui aplikasi e-lhkpn.

Apa peran Instansi/Kementerian/Lembaga dalam pengelolaan E-LHKPN?

Peran Instansi berupa penyesuaian Peraturan Internal terhadap mekanisme LHKPN yang baru, sekaligus ditambahkan dengan materi yang mendorong Instansi/Kementerian/Lembaga untuk membentuk Unit Pengelola E-LHKPN.



Apa peran Unit Pengelola E-LHKPN?

  1. Melakukan koordinasi dengan KPK terkait perubahan regulasi terkait pengelolaan E-LHKPN di instansi masing-masing.
  2. Melakukan Pendaftaran data PN yang harus melaporkan LHKPN menggunakan aplikasi e-lhkpn (menu e-registration).
  3. Melakukan monitoring tingkat kepatuhan PN baik dalam pelaporan maupuan pengumuman LHKPN di instansi masing-masing.
  4. Melakukan pemutakhiran data nomenklatur unit kerja dan jabatan di instansi masing-masing.
Apakah pengisian LHKPN dapat diwakilkan?

Pengisian LHKPN dapat diwakilkan atas kuasa PN.

Apa sanksi bagi PN yang tidak memenuhi kewajiban melaporkan LHKPN?

Sesuai Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2016, KPK dapat memberikan rekomendasi kepada atasan langsung atau pimpinan lembaga tempat PN berdinas untuk memberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengenai Pengaduan Masyarakat

Banyak orang bertanya-tanya bagaimana KPK bisa menangkap tangan praktk suap/pemerasan, atau dari mana KPK bisa mengendus korupsi ketka belum terjadi. Apakah KPK punya ribuan kamera yang memantau seluruh pejabat di negeri ini setiap hari? Atau, ada jutaan mikrofon yang menguping percakapan setap proses pengadaan di seluruh daerah?

Keberhasilan KPK dalam menangkap koruptor ternyata merupakan hasil dari peran serta dan kepedulian masyarakat dalam melaporkan kasus korupsi. KPK sangat mengharapkan peran serta masyarakat untuk memberikan akses informasi ataupun laporan adanya dugaan tndak pidana korupsi (TPK) yang terjadi di sekitarnya. Informasi yang valid disertai bukti pendukung yang kuat akan sangat membantu KPK dalam menuntaskan sebuah perkara korupsi. 

BENTUK-BENTUK KORUPSI

  • Perbuatan melawan hukum, memperkaya diri orang/badan lain yang merugikan keuangan/perekonomian negara
  • Menyalahgunakan kewenangan karena jabatan/kedudukan yang dapat merugikan keuangan/perekonomian negara
  • Penggelapan dalam jabatan
  • Pemerasan dalam jabatan
  • Tindak pidana yang berkaitan dengan pemborongan
  • Delik gratifikasi

TPK YANG DAPAT DITANGANI KPK

  • Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
  • Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
  • Menyangkut kerugian keuangan negara paling sedikit Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

LAYANAN PENGADUAN KPK

Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan kepada KPK melalui surat, datang langsung, telepon, faksimile, SMS, atau KPK Whistleblower's System (KWS). Tindak lanjut penanganan laporan tersebut sangat bergantung pada kualitas laporan yang disampaikan.

KPK WHISTLEBLOWER'S SYSTEM (KWS)

Selain melalui melalui surat, datang langsung, telepon, faksimile, dan SMS, masyarakat juga bisa menyampaikan laporan dugaan TPK secara online, yakni melalui KPK Whistleblower's System (KWS).

Melalui fasilitas ini, kerahasiaan pelapor dijamin dari kemungkinan terungkapnya identitas kepada publik. Selain itu, melalui fasilitas ini pelapor juga dapat secara aktif berperan serta memantau perkembangan laporan yang disampaikan dengan membuka kotak komunikasi rahasia tanpa perlu merasa khawatir identitasnya akan diketahui orang lain.

Caranya cukup dengan mengunjungi website KPK: www.kpk.go.id, lalu pilih menu "KPK Whistleblower's System", atau langsung mengaksesnya melalui: http://kws.kpk.go.id.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyampaikan laporan ke KPK, yakni meliputi persyaratan dan kelengkapan atas pelaporan tersebut. Sebab, laporan yang lengkap akan mempermudah KPK dalam memproses tindak lanjutnya.

FORMAT LAPORAN/PENGADUAN YANG BAIK

  • Pengaduan disampaikan secara tertulis
  • Dilengkapi identitas pelapor yang terdiri atas: nama, alamat lengkap, pekerjaan, nomor telepon, fotokopi KTP, dll
  • Kronologi dugaan tindak pidana korupsi
  • Dilengkapi dengan bukti-bukti permulaan yang sesuai
  • Nilai kerugian dan jenis korupsinya: merugikan keuangan negara/penyuapan/pemerasan/penggelapan
  • Sumber informasi untuk pendalaman
  • Informasi jika kasus tersebut sudah ditangani oleh penegak hukum
  • Laporan/pengaduan tidak dipublikasikan

BUKTI PERMULAAN PENDUKUNG LAPORAN

Bukti permulaan pendukung yang perlu disampaikan antara lain:

  • Bukti transfer, cek, bukt penyetoran, dan rekening koran bank
  • Laporan hasil audit investigasi
  • Dokumen dan/atau rekaman terkait permintaan dana
  • Kontrak, berita acara pemeriksaan, dan bukti pembayaran
  • Foto dokumentasi
  • Surat, disposisi perintah
  • Bukti kepemilikan
  • Identitas sumber informasi

PERLINDUNGAN BAGI PELAPOR

Jika memiliki informasi maupun buktI-bukti terjadinya korupsi, jangan ragu untuk melaporkannya ke KPK. Kerahasiaan identitas pelapor dijamin selama pelapor tdak mempublikasikan sendiri perihal laporan tersebut.

Jika perlindungan kerahasiaan tersebut masih dirasa kurang, KPK juga dapat memberikan pengamanan fisik sesuai dengan permintaan pelapor.

 


KONTAK LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT

Komisi Pemberantasan Korupsi
Jln. Kuningan Persada Kav. 4
Jakarta Selatan 12950

Telp: (021) 2557 8300
Faks: (021) 5289 2456

SMS: 0855 8 575 575, 0811 959 575
E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

KWS: http://kws.kpk.go.id

 

Prosedur Pelayanan Pengaduan Masyarakat

PENERIMAAN PENGADUAN

Pengaduan Masyarakat diterima di KPK melalui berbagai cara, yaitu dengan menerima pelapor langsung, melalui Surat, Faks, e-Mail, Telepon, SMS atau secara online melalui aplikasi KPK Whistleblower's System di website KPK.


PROSES VERIFIKASI & PENELAAHAN

Semua Pengaduan yang disampaikan masyarakat ke KPK akan diverifikasi terlebih dahulu oleh tim dari Direktorat Pengaduan Masyarakat (Dumas) apakah pengaduan tersebut dapat ditangani oleh KPK dan bagaimana penanganannya. Hasil verifikasi adalah berupa rekomendasi tindak lanjut penanganan pengaduan. Setiap hari, rekomendasi tersebut disampaikan kepada Pimpinan KPK untuk mendapatkan persetujuan.

img4d95380a69b35img4d95380a69b35

TINDAK LANJUT PENELAAHAN

img4d9537ed5abdaimg4d9537ed5abda

Dalam upaya pengayaan kasus, jika memerlukan bukti tambahan, tim dari Direktorat Dumas akan melakukan Kegiatan Klarifikasi ke lapangan yang bersifat terbuka maupun tertutup.

img4d9537fb51a1aimg4d9537fb51a1a 

 Download Informasi Proses Penanganan Pengaduan versi PDF

 

Save

FAQ

Apakah yang dimaksud dengan korupsi?

UU NO.31/1999 jo UU No.20/2001 menyebutkan bahwa pengertian korupsi mencakup perbuatan:

  • Melawan hukum, memperkaya diri orang/badan lain yang merugikan keuangan /perekonomian negara (pasal 2).
  • Menyalahgunakan kewenangan karena jabatan/kedudukan yang dapat merugikan keuangan/kedudukan yang dapat merugikan keuangan/perekonomian negara (pasal 3)
  • Kelompok delik penyuapan (pasal 5,6, dan 11)
  • Kelompok delik penggelapan dalam jabatan (pasal 8, 9, dan 10)
  • Delik pemerasan dalam jabatan (pasal 12)
  • Delik yang berkaitan dengan pemborongan (pasal 7)
  • Delik gratifikasi (pasal 12B dan 12C)

Apakah yang dimaksud dengan pemberantasan tindak pidana korupsi?

Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyrakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apakah yang dimaksud dengan Komisi Pemberantasan Korupsi?

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. "Kekuasaan manapun" yang dimaksud di sini adalah kekuatan yang dapat memengaruhi tugas dan wewenang KPK atau anggota Komisi secara individual dari pihak eksekutif, yudikatif, legislatif, pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi, atau keadaan dan situasi ataupun dengan alasan apapun.

Apakah tujuan didirikannya Komisi Pemberantasan Korupsi?

Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Apa sajakah asas-asas yang digunakan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya?

Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Komisi Pemberantasan Korupsi berasaskan pada: kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas.

Apakah yang dimaksud dengan "kepastian hukum" dalam asas KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya?

"Kepastian hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan menjalankan tugas dan wewenang KPK.

Apakah yang dimaksud dengan "keterbukaan" dalam asas yang dianut KPKdalam menjalankan tugas dan wewenangnya ?

"Keterbukaan" adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kinerja KPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Apakah yang dimaksud dengan "akuntabilitas" dalam asas yang dianut KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya ?

"Akuntabilitas" adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan KPK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apakah yang dimaksud dengan "kepentingan umum" dalam asas yang dianut KPKdalam menjalankan tugas dan wewenangnya ?

"Kepentingan umum" adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Apakah yang dimaksud dengan "proporsionalitas" dalam asas KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya?

"Proporsionalitas" adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban KPK.

Apa sajakah yang termasuk ke dalam tugas Komisi Pemberantasan Korupsi?

Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas:

  • Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi
  • Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi
  • Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi
  • Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi
  • Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara

Apa sajakah wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melaksanakan tugasnya?

Dalam melaksanakan tugas koordinasi, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

  • Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi
  • Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi
  • Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait
  • Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi
  • Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi

Apakah batasan korupsi yang bisa ditangani oleh KPK?

Sesuai dengan Pasal 11 UU No. 30/2002, KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang:

  • Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara.
  • Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Kepada siapakah Komisi Pemberantasan Korupsi bertanggung jawab?

KPK bertanggung jawab kepada publik atas pelaksanaan tugasnya dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden Republik Indonesia, DPR, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Pertangggungjawaban publik dilaksanakan dengan cara:

  • Wajib audit terhadap kinerja dan pertanggungjawaban keuangan suseai dengan program kerjanya.
  • Menerbitkan laporan tahunan
  • Membuka akses informasi.

LHKPN

 

Mengenai LHKPN

Ingin mendapatkan update info dan pengetahuan antikorupsi?
Daftarkan email anda disini

Kalendar Kegiatan

14
Des
2017

Sidang Pemeriksaan Saksi Untuk Terdakwa Adi Putra Kurniawan Als Adi Putra Kurnia, Jakarta



14
Des
2017

Sidang Tuntutan Untuk Terdakwa Akhmad Zaini, Jakarta



14
Des
2017

Sidang Tuntutan Untuk Terdakwa Yunus Nafik, Jakarta



14
Des
2017

Sidang Pledoi Untuk Terdakwa Andi Agustinus Als Andi Narogong, Jakarta



08
Des
2017

Festival Anti Korupsi Bali 2017



08
Des
2017

Rangkaian Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2017



@KPK_RI on Twitter

 

 

  • SaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSave
  • SaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSave
  • SaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSave
  • SaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSave

 

Info Kontak

Gedung KPK

Jln. Kuningan Persada Kav. 4
Jakarta Selatan 12950
Telp: (021) 2557 8300
Faks: (021) 5289 2456
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.